Oleh : Heru Susilo )*
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto langsung bertindak dengan sangat cepat dalam menanggulangi bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dari keberhasilan upaya penanganan banjir tersebut, serta dapat memastikan agar setiap warga yang terdampak bencana bisa menerima bantuan dengan cepat dan tepat sasaran.
Langkah-langkah strategis yang diterapkan oleh pemerintah telah mencakup berbagai hal, seperti respons darurat, alokasi dana siap pakai, hingga pemulihan lingkungan secara jangka panjang, sebagai upaya dalam membangun ketahanan kawasan terdampak secara menyeluruh.
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah sudah memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) yang disediakan oleh BNPB untuk semakin mempercepat upaya tanggap darurat dalam penanganan bencana banjir di sejumlah wilayah tersebut, termasuk Sumatera.
Dana siap pakai ini digunakan untuk menjalankan evakuasi warga, distribusi bantuan logistik dan medis, serta melakukan perbaikan pada akses jalan yang terputus akibat longsor. Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional, yang mana hal tersebut semakin memastikan agar seluruh kementerian dan lembaga dapat mengerahkan sumber daya mereka secara lebih maksimal.
Fleksibilitas dana memungkinkan pemerintah dapat menambah alokasi bila kebutuhan di lapangan semakin meningkat, sehingga respon dalam penanganan bencana dapat tetap cepat berjalan, menjadi lebih efektif, dan adaptif terhadap adanya berbagai macam dinamika situasi di lapangan.
BNPB mengelola DSP secara sistematis, mencakup kategori kesiapsiagaan prabencana, tanggap darurat, hingga bantuan pasca bencana. Pemerintah daerah pun dapat menyalurkan DSP tambahan dari APBD, sehingga hal tersebut semakin memperkuat kapasitas lokal dalam menangani situasi kritis.
Data BNPB telah mencatat bahwa sekitar sebanyak 753 korban meninggal dunia, 650 hilang, dan 2.600 luka-luka, data itu semakin menegaskan bagaimana urgensi langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah, sekaligus menunjukkan bahwa langkah pemerintah yang sudah berjalan telah sangat membantu warga. Posko pengungsian didirikan di setiap daerah terdampak, dilengkapi layanan medis keliling, bantuan pangan, dan fasilitas sanitasi agar warga tetap aman dan terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Di luar respons darurat, pemerintah menempatkan restorasi lingkungan dan mitigasi jangka panjang sebagai fokus strategis. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan program pemulihan kawasan hutan kritis, pengawasan ketat terhadap izin pemanfaatan hutan, serta identifikasi sumber kerusakan yang memperparah banjir.
Ahli menekankan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penghijauan kawasan hulu menjadi langkah utama menahan aliran air, mencegah bencana berulang, serta memulihkan keseimbangan ekologis yang telah lama terganggu oleh tekanan ekonomi dan kegiatan manusia.
Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Riyan Beltra Delza, menekankan keterlibatan masyarakat sebagai kunci keberhasilan restorasi hutan. Pemulihan ekologis tidak cukup hanya dilakukan pemerintah; seluruh elemen masyarakat perlu menanam, mengawasi, dan melaporkan penyimpangan pengelolaan hutan.
Momentum bencana kali ini harus dijadikan kesempatan memperbaiki tata kelola lingkungan secara menyeluruh dan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga ekosistem hulu, sebagai fondasi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kawasan.
Strategi pemerintah juga menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas mitigasi risiko jangka panjang. Sistem peringatan dini, pembersihan saluran air secara rutin, dan edukasi masyarakat mengenai tata kelola lingkungan menjadi bagian dari langkah preventif.
Penataan tata ruang kini memasukkan unsur mitigasi bencana, seperti larangan membangun hunian di bantaran sungai, penguatan infrastruktur kritis, serta peningkatan kapasitas fasilitas umum agar aliran logistik dan transportasi tetap lancar saat terjadi bencana.
Pendekatan holistik pemerintah terlihat dari sinergi lintas lembaga, mulai dari BNPB, BPBD, Kementerian Kehutanan, hingga Kementerian Pariwisata dan Transmigrasi. Setiap kementerian berperan memastikan distribusi logistik tepat sasaran, layanan medis terpenuhi, serta fasilitas publik pulih secepat mungkin.
Bahkan, opsi operasi modifikasi cuaca (OMC) melalui kerja sama BMKG dan BRIN siap dikerahkan untuk mengurangi curah hujan jika diperlukan, menunjukkan kesiapan pemerintah memanfaatkan berbagai instrumen ilmiah menghadapi kondisi ekstrem.
Strategi tanggap darurat bersinergi dengan program mitigasi jangka panjang mencerminkan pemahaman bahwa bencana bukan hanya masalah lokal, tetapi juga problem ekologis dan struktural.
Evaluasi terhadap perusahaan konsesi yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, serta rehabilitasi kawasan hutan kritis, menjadi fokus utama pemerintah untuk memperkuat ketahanan lingkungan dan mencegah bencana berulang.
Seluruh langkah mulai dari Dana Siap Pakai, pendirian posko pengungsian, evakuasi, distribusi bantuan, hingga restorasi lingkungan dilakukan dengan tujuan memulihkan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Keterlibatan aktif semua elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga sipil, menjadi fondasi strategi komprehensif tersebut.
Dengan kombinasi tanggap darurat dan mitigasi jangka panjang, pemerintah tidak hanya merespons bencana, tetapi juga membangun ketahanan Sumatera secara berkelanjutan. Strategi ini menunjukkan bahwa penanganan bencana efektif harus dilandasi kesiapan finansial, koordinasi lintas lembaga, dan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.
Upaya ini diharapkan mampu memastikan masyarakat dapat kembali hidup aman dan stabil, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari ketahanan nasional menghadapi tantangan ekologis yang semakin kompleks. (*)
)* Pengamat sosial kebencanaan