Oleh: Frimawan Lukita Akhmad )*
Gelombang banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera kembali mengingatkan bahwa Indonesia berada di wilayah rawan bencana yang membutuhkan respons cepat, terukur, dan kolaboratif. Dalam situasi ini, kecepatan antarlembaga negara dalam mengambil langkah darurat bukan hanya menentukan keberhasilan penyelamatan korban, tetapi juga menjadi penentu seberapa cepat proses pemulihan dapat dimulai. Sejumlah kebijakan strategis pemerintah dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa koordinasi lintas instansi memiliki peran sentral dalam menggerakkan mobilisasi personel, logistik, serta pemulihan jaringan komunikasi di kawasan terdampak.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa Presiden telah memberikan instruksi langsung agar pemerintah pusat bergerak cepat melakukan koordinasi menyeluruh. Koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi krusial mengingat banyaknya wilayah yang sulit diakses akibat terputusnya jalur transportasi. Tidak sedikit daerah yang terisolasi karena jalan raya rusak, jembatan roboh, dan akses darat yang sebelumnya menjadi jalur utama kini hilang akibat derasnya arus banjir. Selain itu, jaringan listrik serta saluran komunikasi di sejumlah titik juga lumpuh sehingga menyulitkan proses evakuasi dan distribusi bantuan.
Untuk mengatasi situasi ini, Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah proaktif. Bima menguraikan bahwa Kemendagri telah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai kepala daerah di Sumatera untuk memetakan kebutuhan darurat dan mempercepat penyaluran bantuan. Sebagai langkah tambahan, Kemendagri mengirim Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ke lokasi-lokasi terdampak guna memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai arahan pusat.
Mobilisasi udara juga menjadi bagian penting dalam operasi penyelamatan. Mengingat banyaknya jalur darat yang terputus, Kemendagri berkoordinasi dengan Polda serta Kepolisian Negara RI untuk mendatangkan helikopter yang dapat digunakan mengevakuasi korban dan mengangkut logistik ke desa-desa terpencil. Pada saat bersamaan, kementerian tersebut bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memulihkan saluran komunikasi, termasuk mendorong perusahaan telekomunikasi mempercepat perbaikan jaringan agar proses koordinasi di lapangan tidak terhambat.
Dari sisi teknologi informasi dan telekomunikasi, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah percepatan dalam memulihkan BTS yang terdampak banjir. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar infrastruktur menara pemancar yang rusak merupakan aset perusahaan operator seluler, sehingga pemulihannya membutuhkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Kementerian Komdigi, kata Meutya, telah berkoordinasi dengan operator untuk mempercepat penanganan agar masyarakat dan tim penyelamat kembali memperoleh akses komunikasi yang stabil.
Kementerian Komdigi juga menyediakan informasi terkait lokasi terdampak melalui situs resminya agar publik dapat memantau kondisi terkini. Meski demikian, Meutya menekankan pentingnya peran aktif perusahaan operator seluler dalam memberikan pembaruan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dianggap penting untuk membantu warga mengantisipasi gangguan jaringan, merencanakan pergerakan, dan memastikan jalur komunikasi alternatif tetap difungsikan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan bahwa pemerintah saat ini menjalankan dua pendekatan secara bersamaan: mempercepat langkah tanggap darurat dan mulai menyusun skenario rehabilitasi serta rekonstruksi jangka panjang. Fokus utama pada tahap awal adalah memperkuat respons cepat agar penyelamatan korban, pendistribusian logistik, serta pemulihan akses dapat dilakukan secara optimal. Namun, pemerintah sadar bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase darurat. Perencanaan jangka panjang mengenai perbaikan infrastruktur, relokasi warga, hingga mitigasi risiko harus segera disiapkan sejak awal untuk mencegah kerugian berulang di kemudian hari.
Pratikno juga menjelaskan bahwa koordinasi lintas lembaga terus diperkuat, terutama dalam memastikan distribusi logistik menjangkau semua titik terdampak. Pembukaan akses jalan dan jembatan menjadi prioritas karena menentukan kelancaran mobilisasi bantuan. Di sisi lain, penguatan sistem komando lapangan diarahkan agar seluruh instansi bergerak selaras tanpa tumpang tindih tugas. Dengan begitu, keputusan strategis dapat diambil cepat dan tepat berdasarkan data yang sama.
Dalam kesempatan tersebut, Pratikno memberikan apresiasi kepada seluruh aparat, relawan, dan elemen masyarakat yang telah bekerja siang dan malam. Ia menilai kerja kolektif dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, pemerintah daerah, hingga relawan merupakan ujung tombak yang membuat penyelamatan korban dapat dilakukan seefektif mungkin. Solidaritas masyarakat dan institusi pemerintah, menurutnya, menjadi faktor kunci dalam mempercepat penanganan bencana. Kolaborasi ini diharapkan berjalan konsisten hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi rampung.
Melihat keseluruhan rangkaian upaya yang dilakukan, jelas bahwa pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menangani bencana banjir di Sumatera. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari kementerian, aparat keamanan, hingga perusahaan telekomunikasi, memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan nasional semakin mengarah pada model penanganan bencana yang terpadu dan responsif. Masyarakat pun dapat melihat bahwa berbagai instruksi dan langkah strategis pemerintah dilaksanakan dengan orientasi yang sama: menyelamatkan nyawa dan memastikan pemulihan berjalan secepat mungkin.
Di tengah tantangan besar akibat tingginya curah hujan dan kerusakan infrastruktur, masyarakat perlu menaruh kepercayaan pada koordinasi lintas sektor yang sedang dioptimalkan pemerintah. Dengan dukungan publik, kolaborasi antarlembaga, serta solidaritas seluruh komponen bangsa, proses pemulihan bencana banjir Sumatera dapat berjalan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih kuat menuju pemulihan jangka panjang.
)* Penulis merupakan Pengamat Sosial asal Jawa Tengah