Oleh: Indah Prastiwi )*
Target ambisius pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan makan bergizi gratis pada 2025 mencerminkan tekad kuat negara dalam membangun generasi yang lebih sehat dan produktif. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa program ini bukanlah pekerjaan ringan, baik dari sisi kebutuhan logistik maupun koordinasi lintas lembaga.
Namun Presiden menekankan bahwa tantangan tersebut tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar anak atas gizi yang memadai. Presiden bahkan menyampaikan bahwa dana untuk program ini telah disiapkan sehingga masyarakat tidak perlu meragukan kesiapan negara dalam merealisasikannya. Keyakinan itu menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa target akhir 2025 benar-benar terwujud, terutama bagi jutaan anak yang selama ini belum memperoleh asupan nutrisi optimal.
Dalam penjelasannya, Presiden menyampaikan bahwa hambatan pelaksanaan tidak hanya terkait distribusi makanan ke seluruh wilayah, tetapi juga mekanisme administratif untuk memastikan penyaluran dana berlangsung aman. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai pada tujuan, tanpa celah penyalahgunaan.
Proses verifikasi dan pengamanan dana memang memerlukan waktu, tetapi pada saat yang sama pemerintah terus mencari cara tercepat dan paling efektif agar seluruh anak bisa segera merasakan manfaat makanan bergizi. Penekanan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program besar yang dampaknya akan terasa hingga puluhan tahun ke depan.
Program makan bergizi gratis memegang peranan strategis dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Negara yang bercita-cita menjadi bangsa maju tidak dapat mengabaikan pentingnya kualitas kesehatan dan gizi sebagai pijakan awal pembangunan.
Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, menilai bahwa program ini mampu mendorong penurunan stunting secara signifikan. Ia menjelaskan bahwa intervensi gizi yang diberikan secara rutin kepada anak sekolah dapat memperbaiki kualitas kesehatan sejak usia dini, sekaligus mencegah munculnya kasus stunting baru. Pandangan tersebut menggarisbawahi bahwa program ini bukan sekadar pemberian makanan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk pembangunan manusia Indonesia.
Nunung menerangkan bahwa program yang mulai bergulir resmi pada Januari 2025 itu juga dirancang untuk melibatkan produksi pangan lokal. Dengan memanfaatkan hasil pertanian dan produk UMKM, koperasi, maupun BUMDes, program ini tidak hanya memperbaiki gizi anak-anak tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.
Konsep ini memperlihatkan bahwa program makan bergizi tidak berdiri sendiri, melainkan memberikan manfaat berlapis bagi masyarakat. Ketika petani dan pelaku usaha lokal terlibat, rantai pasok pangan menjadi lebih kuat dan keberlanjutan program semakin terjamin. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dalam pembangunan nasional.
Program ini juga beririsan dengan berbagai regulasi pemerintah sebelumnya, termasuk Perpres tentang percepatan penurunan stunting. Intervensi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga remaja putri tetap berlanjut dan diperkuat. Dengan demikian, program makan bergizi gratis memperluas cakupan intervensi kesehatan yang sudah berjalan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting sejak hulu.
Ketika remaja putri mendapatkan penanganan anemia dan dibekali gizi yang baik, mereka akan memasuki fase dewasa dengan kondisi kesehatan yang lebih prima. Ini merupakan langkah penting untuk memutus siklus kurang gizi antargenerasi.
Nunung juga menekankan bahwa pelaksanaan program makan bergizi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia mendorong agar posyandu ikut menjadi ujung tombak dalam pengawasan dan distribusi program, mengingat posyandu memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.
Komitmen pemerintah dalam memperkuat struktur program ini juga terlihat dari upaya memperkuat Badan Gizi Nasional (BGN) beserta unit pelaksana teknisnya di daerah. Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa pemerintah akan menata dan menambah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) sebagai garda terdepan layanan dan distribusi makan bergizi gratis.
Penguatan fungsi KPPG termasuk peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap satuan pelayanan gizi di tingkat daerah sesuai amanat regulasi terbaru. Langkah ini menjadi penting agar tata kelola program berjalan lebih efektif dan terukur, sehingga manfaatnya dapat diterima masyarakat secara merata.
Pemerintah juga memahami bahwa keberhasilan program sebesar ini memerlukan landasan regulasi yang kuat. Karena itu, penyusunan aturan lanjutan menjadi bagian integral dari strategi memperkuat tata kelola. Dengan adanya kerangka regulasi yang jelas, setiap pihak akan memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan tugas, mulai dari distribusi bahan pangan hingga pemantauan hasil di lapangan. Ini menegaskan bahwa pemerintah tidak sekadar ingin menjalankan program, tetapi memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan standar tinggi dan akuntabilitas yang kuat.
Target pemerintah untuk memberikan makan bergizi gratis kepada seluruh anak Indonesia pada akhir 2025 bukan sekadar janji politik. Program ini merupakan langkah nyata untuk memastikan masa depan bangsa berada di tangan generasi yang sehat dan kuat. Dengan perencanaan yang matang, pendanaan yang terjamin, serta koordinasi yang terus diperkuat, pemerintah menunjukkan komitmen penuh dalam menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.