Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memaparkan langkah percepatan pemulihan infrastruktur dasar serta peningkatan layanan publik saat meninjau lokasi banjir di Kutacane, Aceh Tenggara.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk memperkuat fasilitas desa dan infrastruktur daerah.
“Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan itu sasaran kita,” ujarnya.
Terkait kerusakan akibat banjir, Presiden memastikan jalur vital akan segera diperbaiki demi memulihkan konektivitas.
“Kita segera akan membuka jalan-jalan yang putus, jembatan-jembatan yang rusak kita segera perbaiki,” kata Presiden.
Presiden juga meninjau dapur serta fasilitas darurat yang melayani warga, sekaligus menekankan percepatan pembentukan koperasi desa untuk mempermudah distribusi subsidi.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memastikan percepatan pemulihan konektivitas pasca banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Prioritas pertama adalah membuka akses jalan agar seluruh bantuan dan peralatan dapat masuk dengan aman,” ujarnya.
Ia menyatakan Kementerian PU menambah alat berat dan personel serta bekerja erat dengan BPBD.
Identifikasi hingga 2 Desember 2025 mencatat 253 titik longsor dan 86 titik banjir merusak jalan nasional.
Di Aceh, terdapat 46 titik longsor dan 34 titik banjir yang berdampak pada 35 ruas jalan serta 14 jembatan putus.
Meski beberapa jalur sudah dapat diakses, banjir setinggi 80 sentimeter masih menghambat masuknya alat berat.
Pemerintah mulai memasang Jembatan Bailey di sejumlah titik prioritas.
“Hari ini truk-truk kecil sudah bisa masuk sehingga bantuan bisa segera bergulir,” kata Dody.
Di Sumatera Utara, 144 titik longsor dan 20 titik banjir merusak 25 ruas jalan serta 4 jembatan. Fokus utama adalah membuka jalur logistik menuju Tapanuli. Adapun di Sumatera Barat, 63 titik longsor dan 32 titik banjir mengganggu 30 ruas jalan nasional.
Kementerian PU menargetkan perbaikan darurat selesai paling lambat 16 Desember 2025. Balai teknik terus melakukan pembersihan material, normalisasi sungai, penimbunan, hingga pemasangan DPT.
Dalam peninjauan di Sumbar, Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya percepatan pemulihan.
“Jika ruas jalan ini terputus bisa dikatakan akan sangat mengganggu aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Ia memastikan penyambungan sementara segera dilakukan dan dalam dua minggu jalur dapat dipergunakan kembali.