Oleh: Reza Mahendra Siregar
Presiden Prabowo Subianto mengawali pekan dengan langkah cepat menuju wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). Keputusan berangkat langsung ke lokasi bencana sejak pagi hari menegaskan komitmen bahwa pemerintah ingin memberikan respons terdepan, terutama dalam pemulihan infrastruktur dan layanan kesehatan yang terdampak parah akibat banjir besar di sejumlah provinsi di Sumatera. Dalam arahannya sebelum keberangkatan, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang bergerak cepat menangani bencana ini, seraya menekankan bahwa pemerintah segera melakukan segala upaya untuk memperbaiki jaringan infrastruktur yang rusak dan memulihkan distribusi logistik penting seperti bahan bakar.
Prabowo terbang dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 06.00 WIB menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII di Tapanuli Utara. Agenda tersebut telah disiapkan sebagai kunjungan kerja darurat untuk memastikan bahwa langkah penanganan bencana yang dilakukan berbagai instansi sudah berjalan sesuai standar. Pemerintah memusatkan perhatian pada sejumlah infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan signifikan, seperti akses jalan dan jembatan, jaringan energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan di daerah yang terisolasi. Dalam laporannya, Biro Pers Sekretariat Presiden menyebutkan bahwa Presiden ingin melihat langsung kondisi lapangan, terutama titik-titik yang hingga kini belum tersentuh bantuan maksimal akibat hambatan akses.
Setibanya di bandara sekitar pukul 08.00 WIB, Presiden yang terlihat mengenakan setelan safari berwarna krem langsung menuju helikopter yang telah disiapkan untuk membawanya ke GOR Pengungsian di Tapanuli Tengah. Kehadiran Presiden di titik-titik terdampak menjadi simbol kuat bahwa negara tidak hanya bekerja dari pusat komando di Jakarta, tetapi hadir secara fisik untuk memastikan setiap kebijakan penanganan bencana benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dua pejabat yang sejak awal turut memantau dinamika penanganan banjir besar di Pulau Sumatera.
Kunjungan tersebut dilakukan di tengah laporan BNPB yang mencatat tingginya jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hingga Minggu (30/11/2025) malam, sebanyak 442 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara ratusan warga lainnya masih hilang. Jumlah warga luka-luka juga mencapai ratusan orang. Angka ini memberi gambaran betapa besar skala bencana yang terjadi, sekaligus mempertegas perlunya penanganan cepat untuk menjangkau wilayah yang hingga kini masih terisolasi.
Untuk mendukung proses ini, pemerintah telah mengerahkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta. Informasi yang disampaikan Sekretaris Kabinet menyebutkan bahwa sembilan unit telah berada di lokasi sejak 26 November dan langsung digunakan untuk distribusi logistik, pengevakuasian warga, serta pemantauan udara terhadap kondisi kerusakan. Dua helikopter tambahan dikirim ke Aceh untuk memperkuat jangkauan bantuan. Prioritas setiap penerbangan, menurut laporan tersebut, selalu memperhatikan aspek keselamatan dan kondisi cuaca yang hingga kini masih berubah-ubah di sejumlah titik. Pemerintah menilai bahwa mobilisasi udara menjadi pilihan utama karena sebagian besar jalan dan jembatan terputus akibat longsor dan arus banjir.
Dalam peninjauannya, Presiden menekankan pentingnya pemulihan infrastruktur sebagai kunci dari seluruh proses penanganan bencana. Ia menilai bahwa pembukaan akses jalan dan jembatan tidak hanya bertujuan memudahkan mobilitas warga, tetapi juga memastikan bantuan medis, logistik, dan tenaga kesehatan dapat mencapai daerah-daerah terdalam. Pemerintah, melalui kementerian terkait, telah menyiapkan langkah-langkah teknis untuk melakukan pembenahan cepat, termasuk pembangunan jembatan darurat serta normalisasi jalur yang tertutup material longsor.
Sektor layanan kesehatan menjadi perhatian khusus lainnya. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa banyak fasilitas kesehatan di wilayah terdampak mengalami gangguan layanan, baik karena kerusakan bangunan maupun keterbatasan tenaga kesehatan. Untuk itu, pemerintah menginstruksikan pembukaan pos kesehatan darurat di sejumlah titik pengungsian. Tim kesehatan TNI, Basarnas, Kementerian Kesehatan, dan berbagai relawan diterjunkan dengan membawa perlengkapan medis untuk menangani luka-luka, penyakit pascabanjir, serta kebutuhan kesehatan kelompok rentan. Pemerintah menilai bahwa menjaga ketersediaan layanan kesehatan merupakan langkah penting untuk mencegah krisis lanjutan pascabencana.
Sebelumnya, Presiden telah memerintahkan seluruh jajaran di tingkat pusat maupun daerah untuk bekerja cepat dalam menekan dampak bencana. Ia meminta agar setiap keputusan penanganan diambil dengan pertimbangan koordinasi lintas sektor yang kuat, sehingga tidak ada tumpang tindih maupun keterlambatan distribusi bantuan. Dalam arahannya, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan kapal distribusi untuk memastikan BBM dapat segera dikirimkan ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Langkah ini diambil karena distribusi energi menjadi faktor penting bagi operasional layanan kesehatan, dapur umum, serta alat-alat berat yang digunakan dalam pembukaan akses.
Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghadapi musibah ini dengan ketabahan dan solidaritas yang kuat. Menurutnya, kekuatan sosial masyarakat Indonesia selalu menjadi faktor penting di setiap penanganan bencana, dan semangat tersebut kembali dibutuhkan saat ini. Pemerintah yakin bahwa dengan kebersamaan seluruh pihak, Indonesia akan mampu melewati situasi ini.
Kehadiran Presiden Prabowo di tengah masyarakat yang sedang mengalami cobaan berat tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga mempertegas arah kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penanganan langsung di lapangan. Peninjauan ini memastikan bahwa pemerintah hadir secara menyeluruh—mulai dari perbaikan infrastruktur, penguatan layanan kesehatan, hingga pemulihan kehidupan sosial masyarakat. Dengan koordinasi besar yang melibatkan berbagai instansi, pemerintah optimistis bahwa proses pemulihan akan berjalan cepat dan memungkinkan masyarakat segera bangkit dari dampak bencana.
Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute