Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Menjelang 1 Desember, berbagai elemen masyarakat di Papua kembali menegaskan komitmen untuk menolak provokasi dan menjaga stabilitas daerah. Momentum yang kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu kegaduhan kini dihadapi dengan pendekatan yang jauh lebih matang, terarah, dan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat keamanan serta harmoni sosial. Upaya menjaga situasi tetap kondusif bukan lagi sekadar reaksi, tetapi menjadi bagian dari kesadaran kolektif bahwa Papua membutuhkan kedamaian untuk terus bergerak maju.
Pemerintah pusat maupun daerah menaruh perhatian serius terhadap dinamika yang terjadi menjelang 1 Desember. Kehadiran aparat keamanan di berbagai wilayah Papua menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa rasa takut. Langkah pemerintah ini semakin mendapat dukungan dari masyarakat karena terbukti mampu menciptakan ketenangan dan mencegah ruang gerak bagi kelompok yang ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk menyebarkan provokasi.
Komandan Kodim 1710/Mimika, Slamet Wijaya, menegaskan bahwa kondisi keamanan di Mimika tetap stabil dan terkendali berkat koordinasi yang kuat antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa seluruh langkah pengamanan dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memastikan aktivitas warga berjalan normal. Pesan yang disampaikan tidak hanya menyoroti aspek keamanan, tetapi juga menggambarkan bagaimana aparat dan masyarakat semakin terhubung dalam misi menjaga Papua tetap damai. Dengan sinergi yang solid, stabilitas dapat dipertahankan tanpa harus menciptakan kecemasan di tengah masyarakat.
Pendekatan yang dilakukan aparat juga semakin humanis dan persuasif. TNI dan Polri hadir tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban. Pola komunikasi yang intensif dengan warga, serta kehadiran aparat di titik-titik strategis, menjadi bagian dari upaya memastikan setiap potensi gangguan dapat dicegah sejak dini. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya keamanan sebagai pondasi pembangunan di Papua. Situasi yang aman memungkinkan seluruh program pembangunan berjalan tanpa hambatan, termasuk peningkatan ekonomi lokal, pendidikan, dan pelayanan publik.
Sementara itu, peran tokoh adat semakin menegaskan bahwa penolakan terhadap provokasi bukan hanya kepentingan pemerintah, tetapi juga kebutuhan masyarakat Papua sendiri. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire, Karel Misiro, mengajak warga di berbagai kampung untuk mengutamakan persatuan dan tidak memberikan ruang bagi ajakan yang dapat mengganggu kenyamanan menjelang Natal. Inisiatif LMA dengan mendorong dialog rutin, memperkuat koordinasi antar-kampung, dan membentuk kelompok pemantau berbasis adat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme sosial yang kuat untuk menjaga keamanan daerahnya. Kearifan lokal tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan ketahanan sosial dan menutup peluang provokasi.
Keterlibatan tokoh adat seperti Karel Misiro menguatkan narasi bahwa masyarakat Papua kini semakin matang dalam melihat situasi. Mereka menempatkan kedamaian sebagai prioritas dan menyadari bahwa provokasi hanya akan menghambat berbagai capaian pembangunan yang sedang berjalan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mendorong pendekatan kolaboratif dengan masyarakat adat berjalan efektif, karena yang menjaga keamanan bukan hanya aparat, tetapi juga komunitas itu sendiri melalui cara-cara yang sesuai budaya.
Di Papua Selatan, pemerintah daerah menggerakkan strategi yang lebih kultural dengan menghadirkan suasana Natal lebih awal di ruang publik. Ornamen Natal yang dipasang sejak awal Desember bukan hanya dekorasi, tetapi simbol kebersamaan yang memperkuat solidaritas warga. Pemerintah ingin memastikan bahwa suasana sosial tetap hangat, penuh harapan, dan jauh dari ketegangan. Pendekatan ini sejalan dengan karakter masyarakat Papua yang memiliki tradisi keagamaan dan budaya yang kuat, sehingga upaya menghadirkan sukacita menjadi langkah strategis untuk meredam potensi provokasi.
Dengan menghadirkan rasa optimistis dan kegembiraan, pemerintah membangun ruang psikologis yang kondusif bagi masyarakat. Ketika masyarakat fokus pada perayaan Natal, kegiatan sosial, dan persiapan akhir tahun, probabilitas penyebaran provokasi menjadi jauh lebih kecil. Langkah ini memperlihatkan bahwa stabilitas tidak hanya dijaga melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan emosional yang lebih dekat dengan kehidupan warga sehari-hari.
Menolak provokasi 1 Desember bukan sekadar respons sesaat, tetapi merupakan upaya komprehensif untuk menjaga Papua tetap berada di jalur kemajuan. Pemerintah telah menempatkan Papua sebagai wilayah prioritas pembangunan melalui berbagai program strategis, dan stabilitas keamanan menjadi syarat utama keberlanjutan program tersebut. Dengan situasi yang aman, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar, investasi daerah dapat bertumbuh, pelayanan publik semakin baik, dan kualitas hidup masyarakat meningkat secara signifikan
.
Gerakan kolektif yang ditunjukkan aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat menjadi bukti bahwa Papua kini berada dalam fase yang jauh lebih stabil dan optimistis. Penolakan terhadap provokasi mencerminkan kesadaran bahwa masa depan Papua harus dibangun dengan kedamaian, bukan konflik. Semakin banyak elemen masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas, semakin kecil pula ruang bagi provokasi untuk berkembang.
Dengan kebersamaan yang terus diperkuat, Papua memiliki peluang besar untuk melangkah maju sebagai tanah damai dan sejahtera. Menjelang 1 Desember, pesan yang menggema di berbagai wilayah Papua sangat jelas: tidak ada tempat bagi provokasi, dan masa depan hanya dapat dibangun melalui persatuan, stabilitas, dan komitmen bersama menjaga kedamaian.
)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua