Oleh: Andika Pratama )*
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menjadi fokus strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks perubahan ekonomi global yang semakin kompetitif, keberadaan UMKM bukan sekadar pelengkap, tetapi telah menjadi fondasi utama yang menopang perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi yang bertumpu pada kerakyatan membutuhkan penguatan berkelanjutan agar mampu menghadapi dinamika pasar dan berkembang menjadi kekuatan nasional yang solid. Melalui sinergi kebijakan publik, dukungan lembaga penyiaran, serta inisiatif korporasi besar, sektor UMKM kini berada pada momentum penting untuk naik kelas dan bertransformasi menjadi pemain yang lebih berdaya saing.
Komisi VII DPR RI menegaskan kembali pentingnya peran lembaga penyiaran publik dalam memajukan pelaku UMKM, terutama dalam memperluas informasi, edukasi, dan promosi. Tiga lembaga penyiaran publik, yakni TVRI, RRI, dan LKBN ANTARA, diajak berdiskusi untuk mendorong inovasi dalam penyampaian konten yang mampu membuka ruang lebih luas bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim, memandang pelaku UMKM telah memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto, menyumbang lebih dari 60 persen, serta menyerap hampir seluruh tenaga kerja nasional. Dalam pandangannya, UMKM tidak hanya menjaga arus perekonomian di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi dalam memperkecil ketimpangan wilayah melalui pemerataan peluang usaha.
Melalui diskusi bersama lembaga penyiaran publik, Komisi VII DPR ingin memastikan bahwa transformasi digital di sektor penyiaran sejalan dengan kebutuhan UMKM yang semakin memerlukan akses informasi dan publikasi yang efektif. Para pelaku UMKM membutuhkan sarana komunikasi yang dapat memperkuat brand, meningkatkan literasi digital, dan menghadirkan ruang promosi yang menjangkau masyarakat luas. Komisi VII DPR menilai bahwa modernisasi lembaga penyiaran publik merupakan komponen penting dalam memperluas keberadaan UMKM ke ranah nasional hingga global. Dengan demikian, lembaga penyiaran diharapkan tidak hanya menjadi kanal informasi, tetapi juga platform yang nyata mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.
Selain kebijakan dari parlemen, dukungan konkret dari BUMN menjadi penggerak penting kemandirian UMKM. Pertamina sebagai salah satu BUMN strategis memperlihatkan komitmen kuat melalui penyelenggaraan Pertamina SMEXPO 2025 yang melibatkan 51 UMKM binaan di berbagai sektor. Melalui program ini, Pertamina menegaskan langkah pembinaan UMKM sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memandang UMKM sebagai bagian vital dari perekonomian nasional sehingga pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kualitas produk, akses pasar, dan perluasan jaringan usaha.
Program Pertamina SMEXPO yang diinisiasi sejak masa pandemi telah berkembang menjadi sarana strategis untuk mendorong UMKM naik kelas. Tidak hanya fokus pada peningkatan omzet, program ini mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli potensial dari dalam maupun luar negeri. Pertamina juga mencatat jumlah UMKM binaan yang sangat besar, mencapai lebih dari 66 ribu usaha sejak 1993, dengan puluhan ribu masih aktif hingga kini. Pembinaan jangka panjang ini memperlihatkan keseriusan korporasi dalam menciptakan ekosistem UMKM yang sehat dan kompetitif.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, memberikan apresiasi terhadap komitmen Pertamina yang konsisten membawa UMKM menjadi lebih mandiri. Kolaborasi antara pemerintah dan korporasi besar menjadi kunci dalam memperkuat pondasi ekonomi nasional. Baginya, sinergi ini menghadirkan peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan menembus pasar global. Dengan keterlibatan UMKM dari berbagai segmen seperti kriya, kuliner, fesyen, hingga perhiasan, pameran nasional seperti Pertamina SMEXPO menjadi wajah baru kebangkitan ekonomi kreatif Indonesia yang bertumpu pada keunikan dan kekuatan budaya lokal.
Program TJSL Pertamina seperti UMIMAX juga memperlihatkan perhatian terhadap usaha ultra mikro yang sering kali masih tertinggal dari sisi permodalan dan pendampingan. Bantuan berupa barang produksi dan pendampingan usaha menjadi langkah konkret untuk mendorong usaha ultra mikro lebih berkembang. Pendekatan pemberdayaan ini memperkuat alur ekonomi dari bawah, memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya terjadi di tingkat menengah, tetapi juga menyentuh pelaku usaha paling kecil yang menjadi fondasi struktur ekonomi nasional.
Pemberdayaan UMKM juga selaras dengan visi pembangunan nasional yang diusung pemerintahan Prabowo–Gibran melalui Asta Cita, terutama pada poin peningkatan lapangan kerja, pengembangan wirausaha, serta penguatan industri kreatif. Pemerintah menekankan bahwa UMKM perlu terus didorong agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, mampu meningkatkan literasi digital, serta lebih siap memasuki persaingan global. Dalam kerangka ekonomi berkelanjutan, pemerintah menilai UMKM dapat menjadi penggerak utama ekonomi hijau melalui inovasi produk ramah lingkungan dan praktik usaha yang lebih efisien.
Pemberdayaan UMKM tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan efek berantai bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha, serta akses pasar yang diperluas, UMKM dapat menjadi katalis utama untuk menghadirkan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan. Momentum ini harus dijaga melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, parlemen, BUMN, media publik, hingga masyarakat sebagai konsumen.
Melalui kombinasi kebijakan progresif dan dukungan pembinaan yang konsisten, UMKM kini berada pada jalur transformasi menuju ekonomi masa depan yang lebih kokoh. Pemberdayaan UMKM adalah langkah strategis untuk membangun ekonomi berkelanjutan, memastikan pertumbuhan yang tidak hanya mengejar pertambahan angka, tetapi juga memperkuat struktur sosial-ekonomi yang menopang kesejahteraan bangsa dalam jangka panjang.
)* Penulis adalah Pengamat Sosial