Oleh : Fahmi Kurniawan )*
Negara telah memperlihatkan kehadiran nyata dalam merespons bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akibat cuaca ekstrem yang terjadi baru-baru ini.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto langsung mengerahkan seluruh perangkat penanggulangan bencana secara terkoordinasi dengan menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, dan juga diikuti dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta percepatan pemulihan akses dan layanan publik.
Ketegasan kehadiran negara tersebut menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan mandat konstitusional, sehingga jelas bukan sebagai ruang kompromi kepentingan. Oleh karena itu, penderitaan dari para warga terdampak bencana tersebut harus dijauhkan dari narasi politis yang justru akan sangat berpotensi untuk mengaburkan fokus utama penanganan isu kemanusiaan.
Rangkaian bencana hidrometeorologi basah yang dipicu hujan berintensitas tinggi telah menimbulkan dampak serius berupa korban jiwa, kerusakan infrastruktur, terputusnya akses transportasi, serta gangguan jaringan listrik dan telekomunikasi.
Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah langsung merespons kondisi tersebut melalui Rapat Tingkat Menteri yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait.
Forum tersebut menetapkan langkah penanganan darurat yang jelas tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus berjalan seiring dengan perencanaan pemulihan pascabencana agar krisis tidak berlarut dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dapat segera pulih kembali.
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bertindak dengan cepat, disiplin, dan bertanggung jawab.
Presiden menempatkan keselamatan seluruh masyarakat sebagai fokus utama sembari meminta proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan infrastruktur dipersiapkan sejak fase darurat berlangsung.
Berkaitan dengan apa penyebab dari kemunculan bencana banjir tersebut, ternyata terdapat cuaca ekstrem yang dipengaruhi oleh Siklon Tropis Senyar, sehingga hal tersebut menyebabkan curah hujan menjadi sangat tinggi dan memicu banjir bandang serta longsor di berbagai titik, oleh karena itu jelas sangat membutuhkan adanya koordinasi secara lintas sektor yang solid untuk menanganinya.
Pratikno juga menekankan bahwa adanya hambatan akses darat tidak boleh sampai menghalangi distribusi bantuan kepada masyarakat. Dengan begitu, pemerintah kemudian memutuskan untuk dapat menyalurkan logistik melalui jalur udara untuk mampu menjangkau wilayah yang bahkan terisolasi sekaligus juga bisa semakin mempercepat kedatangan bantuan berupa pangan, obat-obatan, tenda darurat, dan peralatan pendukung.
Tim gabungan pusat dan daerah terus melakukan kaji cepat dan pembaruan data korban karena akurasi informasi menjadi fondasi kebijakan yang tepat sasaran dan adil bagi seluruh wilayah terdampak.
Di Sumatra Utara, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto turun langsung memimpin penanganan darurat dengan membentuk Posko Darurat di Tarutung. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat kendali operasional terpadu untuk memastikan seluruh elemen bekerja dalam satu komando.
BNPB menjadikan operasi pencarian dan pertolongan sebagai prioritas mutlak sembari menyiapkan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa negara tidak hanya hadir saat krisis puncak, tetapi juga menatap keberlanjutan kehidupan warga pascabencana.
Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, BNPB menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca guna mengurangi intensitas hujan dan meminimalkan risiko bencana susulan. Lembaga tersebut sekaligus membagi tugas seluruh jajaran kedeputian, tenaga ahli, dan unsur pengarah ke Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara agar koordinasi lapangan berjalan efektif. Pendekatan adaptif tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menekan dampak lanjutan serta melindungi keselamatan petugas dan masyarakat.
Dari sisi infrastruktur, Kementerian PUPR menghadapi tantangan besar di tengah hujan yang belum mereda. Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti melaporkan terputusnya sejumlah jembatan di Aceh dan puluhan titik longsor di Sibolga serta Tapanuli Tengah yang menyulitkan pemetaan kerusakan.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, alat berat telah dikirim guna membersihkan material longsoran dan membuka akses. Pemulihan konektivitas dipandang sebagai prasyarat penting agar bantuan kemanusiaan dan aktivitas ekonomi dapat bergerak kembali.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama. Kementerian Kesehatan memastikan layanan medis tetap berjalan dengan menyiagakan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak dan mengirim tenaga cadangan.
Koordinasi intensif dengan dinas kesehatan daerah dilakukan untuk menjamin ketersediaan layanan darurat, obat-obatan, serta pencegahan penyakit pascabencana. Pemerintah bahkan mulai menyiapkan dukungan lintas sektor agar kegiatan pendidikan dapat kembali berlangsung setelah situasi lapangan memungkinkan.
Keseluruhan langkah tersebut menunjukkan bahwa negara hadir secara menyeluruh dalam krisis kemanusiaan. Oleh sebab itu, setiap upaya mempolitisasi bencana patut ditolak secara tegas.
Menggiring opini yang menyudutkan, memanfaatkan penderitaan korban untuk kepentingan kelompok, atau membangun provokasi di tengah situasi darurat berpotensi merusak kepercayaan publik serta mengganggu stabilitas nasional.
Penanganan bencana menuntut kepemimpinan yang tegas, koordinasi lintas sektor, dan empati yang tulus. Negara telah menjalankan peran tersebut melalui kebijakan, kehadiran aparat, dan pengerahan sumber daya.
Tanggung jawab bersama berikutnya terletak pada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ruang kemanusiaan tetap bersih dari kepentingan politik, demi memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan martabat korban tetap terjaga. (*)
)* Penulis adalah pengamat sosial