Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta dalam mempercepat realisasi program rumah subsidi nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen nasional untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hingga November 2025, pembangunan rumah subsidi telah mencapai lebih dari 980 ribu unit di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat sekitar 18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan tersebut didorong oleh optimalisasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dukungan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta sinergi antara pengembang swasta dan BUMN yang semakin kuat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan program rumah subsidi tidak akan tercapai tanpa kolaborasi yang efektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pembiayaan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan dunia usaha menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga hunian yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Maruarar menambahkan bahwa pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap kualitas bangunan dan distribusi bantuan agar tepat sasaran. Ia menilai, keberhasilan program rumah subsidi tidak diukur hanya dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai program rumah subsidi memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pembangunan rumah subsidi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produksi bahan bangunan. Karena itu, pemerintah terus mendorong keterlibatan BUMN dan sektor swasta agar pembangunan perumahan berjalan lebih cepat,” katanya.
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan insentif fiskal tambahan bagi pengembang dan industri pendukung agar semakin banyak proyek rumah subsidi dapat terealisasi.
“Program rumah subsidi harus menjadi fondasi pemerataan ekonomi. Setiap rumah yang dibangun bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol keadilan sosial dan pertumbuhan yang inklusif,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan satu juta unit rumah subsidi hingga akhir tahun 2025. Dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, serta komitmen kuat dari BUMN dan sektor swasta, pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai sekaligus mengurangi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia. ***