Belanja Negara Dorong Pemulihan Ekonomi: Pemerintah Optimalkan Instrumen Fiskal 2025

Oleh: Rahardian Setyawan *) Pemerintah menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam menjaga pemulihan ekonomi pada 2025 sekaligus menyiapkan fondasi pertumbuhan menuju 2026. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, belanja negara diarahkan bekerja lebih cepat dan lebih efektif agar dampaknya terhadap konsumsi, investasi, dan stabilitas makro dapat terasa sejak awal tahun. Pendekatan ini tidak hanya…

Read More

Kebijakan Fiskal Adaptif Perkuat Pondasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Kebijakan fiskal adaptif menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Di saat berbagai negara mengalami tekanan akibat gejolak geopolitik, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga transformasi teknologi yang berlangsung cepat, kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan instrumen fiskal secara responsif dan terarah menjadi…

Read More

Fiskal Ekspansif Kawal Transformasi Ekonomi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan

Jakarta, Pemerintah terus memperkuat kebijakan fiskal ekspansif sebagai instrumen strategis untuk mengawal transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan APBN sebagai shock absorber sekaligus pendorong utama reformasi struktural melalui peningkatan belanja produktif, insentif investasi, serta perluasan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan…

Read More

Keuangan Negara Stabil, Pemerintah Pastikan Fiskal Tetap Sehat untuk 2026

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa kondisi keuangan negara berada pada posisi yang stabil dan tetap sehat menjelang tahun 2026. Sejumlah indikator utama menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal berjalan dalam koridor kehati-hatian, sehingga APBN dapat terus menjadi instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan…

Read More

Pengesahan KUHAP Baru Gunakan Proses Terbuka: Publik Bisa Ikut Mengawasi

Oleh : Sari Ametrina )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh DPR RI menandai fase penting dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana nasional. Regulasi ini dianggap sebagai salah satu tonggak pembaruan hukum terbesar dalam beberapa dekade terakhir karena kehadirannya tidak semata-mata sebagai revisi teknis, melainkan bentuk penataan ulang mekanisme peradilan yang…

Read More

Pembahasan KUHAP Diapresiasi Karena Libatkan Banyak Ahli dan Pemangku Kepentingan

Oleh: Tri Moerdani) * Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melalui proses pembahasan yang inklusif. Keterlibatan berbagai ahli hukum, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menyusun aturan yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir terhadap pengesahan RUU KUHAP karena mayoritas…

Read More

Pemerintah Tegaskan Pengesahan KUHAP Sudah Penuhi Seluruh Tahapan Regulatif

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melalui seluruh tahapan regulatif secara lengkap dan transparan. Regulasi baru ini dinilai menjadi pondasi penting bagi sistem peradilan pidana modern yang lebih akuntabel dan menjamin hak-hak warga negara. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menekankan bahwa penyusunan KUHAP telah berlangsung panjang dengan…

Read More

KUHAP Baru Resmi Disahkan, Legislasi Dinilai Sudah Sesuai Mekanisme Konstitusional

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru merupakan langkah strategis dalam memperbarui kerangka hukum acara pidana nasional. Pembaruan ini dirancang untuk memastikan sinkronisasi penuh dengan KUHP yang akan berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga konsistensi antara hukum materiil dan formil dapat terjamin. Pemerintah menyatakan bahwa seluruh proses legislasi…

Read More

Tokoh Papua Nilai Program Pemerintah Prabowo Mulai Hadirkan Perubahan Nyata di Tanah Papua Khususnya di Sektor HAM

Papua – Tokoh Masyarakat Papua, Imanuel Nerotou, menyampaikan apresiasi atas program pemerintah yang dinilai semakin memberi perhatian besar pada isu Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya di wilayah Papua. Imanuel menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Papua sering menghadapi berbagai bentuk kekerasan di sejumlah daerah. Namun, ia menilai belakangan ini situasi mulai membaik dan kekerasan…

Read More

Tokoh Masyarakat Papua Apresiasi Program Pemerintah Prabowo Hadirkan Perubahan Nyata Khususnya di Bidang HAM

Papua – Tokoh Masyarakat Papua, Imanuel Nerotou menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Menurutnya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini mulai memberikan rasa aman bagi masyarakat di tingkat kampung. Imanuel menilai bahwa beberapa tahun terakhir masyarakat Papua menghadapi berbagai bentuk…

Read More