Oleh: Yandi Arya Adinegara)*
Pemerintah Indonesia resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar (Purn.) H. Soeharto, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025. Penetapan ini merupakan bagian dari penghargaan kepada sepuluh tokoh yang dianggap memberikan kontribusi besar terhadap bangsa Indonesia, baik dalam menjaga stabilitas negara maupun membangun fondasi nasional yang kokoh. Pemberian gelar ini, yang telah melalui mekanisme yang sangat ketat dan kajian komprehensif, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghargai jasa besar para pemimpin bangsa.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Soeharto merupakan bentuk pengakuan negara atas kontribusinya yang luar biasa dalam pembangunan Indonesia. Penetapan gelar ini dilakukan berdasarkan kajian objektif yang memperhatikan rekam jejak pengabdian Soeharto selama menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Pemerintah menyatakan bahwa proses seleksi yang dilakukan sangat mendalam, dengan mempertimbangkan segala aspek terkait pengabdian dan kontribusi nyata yang diberikan oleh Soeharto untuk bangsa ini.
Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Fadli Zon, menjelaskan bahwa pemberian gelar ini melalui serangkaian proses yang panjang. Mekanisme seleksi dilakukan secara berlapis, mulai dari penelitian hingga verifikasi oleh tim ahli. Proses ini juga melibatkan diskusi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan bahwa setiap nama yang terpilih mencerminkan jasa dan kontribusi yang nyata. Transparansi, menjadi prinsip utama dalam proses ini agar pemberian gelar benar-benar menggambarkan dedikasi yang luar biasa dari tokoh yang bersangkutan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming menilai pemberian gelar ini sebagai momentum penting bagi rekonsiliasi bangsa. Dengan menegaskan semangat persatuan, Gibran menekankan bahwa penganugerahan gelar kepada Soeharto serta tokoh-tokoh lainnya, termasuk Marsinah, adalah langkah yang membawa Indonesia lebih dekat pada kedewasaan berbangsa. Keputusan ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai bangsa dapat merangkul perbedaan dan menghargai jasa para pemimpin, meski ada perbedaan pandangan yang sah dalam kehidupan demokrasi.
Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menunjukkan bahwa negara ini menghargai kontribusi besar yang diberikan oleh Soeharto dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan yang kini menjadi fondasi bagi Indonesia. Keputusan ini memperlihatkan sikap kedewasaan politik Indonesia dalam menerima sejarah dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah memberi dampak positif.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengatakan bahwa ada sejumlah pihak yang mungkin memiliki pandangan berbeda terkait pemberian gelar ini. Pengabdian Soeharto yang panjang untuk negara patut dihargai. Masyarakat penting untuk melihat Soeharto dari sisi positifnya, terutama dalam membangun Indonesia dari kondisi ekonomi yang sangat sulit pada masa awal pemerintahannya.
Pada saat yang sama, terdapat pro dan kontra terkait pemberian gelar ini dengan bijak, menyatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perdebatan tersebut harus disampaikan dengan cara yang baik dan tidak membahayakan persatuan bangsa. Proses demokrasi memang tidak selalu berjalan mulus, tetapi itu adalah bagian dari dinamika yang sehat dalam sebuah negara yang berkembang.
Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto juga bukan hanya soal masa lalu, tetapi lebih kepada bagaimana Indonesia menghargai perjalanan sejarahnya dan berkomitmen untuk membangun bangsa yang lebih kuat di masa depan. Dengan memandang jasa Soeharto dalam konteks pembangunan ekonomi, sosial, dan politik, banyak yang melihat bahwa keputusan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa yang besar dan memiliki ketahanan nasional yang kokoh.
Bagi Siti Hardijanti Hastuti Rukmana, atau lebih dikenal dengan Tutut Soeharto, anak dari Soeharto, keputusan ini adalah hal yang sudah lama dinanti dan merupakan hasil dari banyak pertimbangan. Tutut Soeharto menyatakan bahwa pro dan kontra merupakan bagian dari dinamika kehidupan berbangsa. Meskipun ada berbagai pandangan yang muncul, yang penting adalah bagaimana masyarakat dapat memandang sejarah dengan bijak dan menghargai segala bentuk pengabdian yang telah diberikan oleh Soeharto dalam membangun Indonesia.
Selain itu, beberapa tokoh akademis, seperti Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Harun Joko Prayitno, turut menyatakan dukungannya terhadap keputusan tersebut. Indonesia harus belajar untuk menghargai sejarah dan semua pemimpinnya, baik yang memiliki kelebihan maupun kekurangan. Perbedaan pendapat mengenai keputusan ini adalah hal yang wajar, namun sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus mampu menghargai pengorbanan dan kontribusi pemimpinnya.
Keputusan Pemerintah untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini juga sejalan dengan semangat rekonsiliasi yang diusung oleh Wakil Presiden Gibran, yang menilai bahwa proses ini adalah sebuah langkah maju untuk menciptakan kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara.
Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional mengandung makna penting bagi bangsa Indonesia. Ini bukan sekadar penetapan simbolik, tetapi juga penegasan bahwa negara ini menghargai jasa dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya, dalam konteks sejarah yang penuh dinamika. Dengan demikian, pemberian gelar ini adalah bagian dari proses panjang dalam menjaga kehormatan bangsa dan memastikan bahwa sejarah Indonesia terus dihargai oleh generasi yang akan datang.
)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial