Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Ketahanan pangan Papua menjadi lebih progresif seiring menguatnya arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional melalui pendekatan modernisasi pertanian, penguatan ekonomi lokal, dan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua sebagai salah satu episentrum strategis. Dalam kerangka besar inilah berbagai program percepatan di Bumi Cenderawasih berjalan selaras dengan visi pemerintah pusat untuk menghadirkan pemerataan pembangunan dan kemandirian pangan nasional.
Langkah konkret tersebut tercermin dari dorongan kuat terhadap modernisasi sektor pertanian Papua yang kini semakin digerakkan oleh generasi muda. Melalui berbagai kebijakan yang memberi ruang inovasi digital, peningkatan kapasitas petani, serta penguatan akses pembiayaan, pemerintah menekankan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari teknologi dan sumber daya manusia yang unggul. Pendekatan ini juga merupakan bagian dari strategi besar Indonesia Emas 2045 yang menempatkan pangan sebagai fondasi utama kualitas hidup masyarakat.
Di tingkat daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menjadi salah satu institusi yang mempercepat implementasi agenda tersebut. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturahman terdapat 22.730 petani muda yang saat ini sedang didorong untuk memanfaatkan teknologi smart farming sebagai standar baru produksi pangan. Generasi petani milenial ini dipandang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, sehingga menjadi motor penting dalam memperkuat kemandirian dan daya saing pertanian Papua.
Penerapan smart farming merupakan wajah baru pembangunan pangan Papua yang sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Melalui pemanfaatan sensor digital, pemantauan lahan berbasis data, hingga pengelolaan tanaman secara presisi, produktivitas dapat meningkat tanpa menambah beban ekologis. Pendekatan ini tidak hanya mendorong efisiensi produksi, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga, memperkuat pasokan komoditas pangan, dan mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim. Dalam konteks ini, transformasi pertanian Papua sebangun dengan kebijakan nasional yang berfokus pada peningkatan produksi dalam negeri dan penguatan rantai pasok lokal di seluruh Indonesia.
Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah provinsi memberikan dukungan penuh terhadap perluasan peran generasi muda dalam sektor pertanian. Gubernur Papua, Mathius Fakhiri menegaskan bahwa pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Papua dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi sektor modern yang memberikan nilai tambah tinggi. Ajakan ini selaras dengan visi pemerintah pusat yang menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga soal membangun ekosistem inovasi yang melibatkan anak muda sebagai penggerak utama.
Dorongan pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian juga memberikan dampak positif terhadap percepatan produksi pangan sehat yang dibutuhkan masyarakat, terutama dalam mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Papua, program tersebut memerlukan pasokan komoditas lokal yang konsisten sehingga integrasi antara petani muda, teknologi digital, dan kebijakan Pemerintah Pusat menjadi penting untuk memastikan kelancaran suplai pangan bergizi.
Selain sektor pertanian, pembangunan pangan di Papua juga diperkuat melalui kerja sama riset dan inovasi antara pemerintah daerah dan lembaga akademis. Pemerintah Kota Jayapura menjalin kemitraan dengan Universitas Hasanuddin untuk memperkuat sektor pertanian dan perikanan melalui proyek percontohan di lima lokasi strategis.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menjelaskan bahwa pengembangan komoditas seperti cabai, tomat, jagung, dan semangka telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam waktu singkat. Dengan pemeliharaan yang sistematis dan pendampingan berbasis akademik, program percontohan ini memperlihatkan bahwa riset dan teknologi mampu meningkatkan produktivitas pangan lokal secara cepat dan terukur.
Model kolaborasi tersebut berlangsung harmonis dengan kebijakan nasional yang memprioritaskan ketahanan pangan melalui integrasi ilmu pengetahuan dan inovasi. Pemerintahan Prabowo–Gibran menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga akademis, pelaku ekonomi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pangan yang kuat dari hulu hingga hilir. Papua kini menjadi salah satu wilayah yang paling aktif memanfaatkan pendekatan kolaboratif tersebut.
Selain menjadi motor produksi, sektor pertanian Papua juga diarahkan untuk membuka kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Dengan meningkatnya produktivitas dan keberhasilan proyek percontohan, daerah-daerah seperti Koya dan Skow memiliki potensi menjadi pusat pangan baru yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan nasional yang berfokus pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah timur Indonesia.
Transformasi ketahanan pangan Papua menunjukkan bahwa pembangunan pangan bukan hanya agenda teknis, tetapi juga bagian dari inisiatif besar pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Kombinasi penerapan teknologi, penguatan kapasitas petani muda, dan kerja sama lintas institusi menghasilkan energi baru dalam membangun kemandirian pangan di Tanah Papua. Keberhasilan tersebut merupakan bukti bahwa ketika kebijakan nasional berpadu dengan semangat masyarakat dan dukungan institusi daerah, ketahanan pangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan berkelanjutan.
Papua kini melangkah tegap menuju masa depan sebagai salah satu lumbung pangan strategis Indonesia, memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional, serta membuka ruang kemajuan bagi generasi muda yang menjadi harapan besar Indonesia masa depan.
)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua