Jakarta — Pemerintah mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi ajakan demonstrasi terkait penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Seruan ini disampaikan menyusul munculnya narasi di ruang digital yang mencoba menggiring publik pada aksi penolakan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto adalah keputusan negara yang wajib dihormati sebagai bagian dari mekanisme ketatanegaraan. Menurut Idrus, respons emosional, apalagi yang dilandasi dendam politik, hanya akan memperkeruh suasana dan mengganggu persatuan bangsa.
“Keputusan Presiden sudah keluar dan menetapkan Pak Soeharto. Mari kita hormati kebijakan ini dan fokus pada bagaimana program-program pembangunan kita laksanakan bersama,” ujar Idrus.
Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai bangsa majemuk justru membutuhkan ketenangan sosial agar agenda pembangunan tidak terhambat oleh polemik yang tidak produktif.
Idrus menilai bahwa keberatan yang muncul atas dasar ketidaksukaan personal atau kepentingan politik hanya menciptakan sekat dan memancing lahirnya narasi pembenar dari berbagai kelompok. Kondisi seperti ini, menurutnya, berpotensi melemahkan kohesi nasional yang selama ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam debat panjang yang melelahkan dan justru menjauhkan bangsa dari semangat gotong royong.
“Kita ini sesama anak bangsa, satu keluarga besar yang menjadi penghuni dan pemilik rumah besar Indonesia. Mari kita semua bersama merawat rumah besar ini atas dasar nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kebersamaan, kekitaan,” tegas Idrus.
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa dinamika politik hendaknya tidak mengorbankan rasa persaudaraan sebagai fondasi persatuan nasional.
Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan pentingnya masyarakat menjaga situasi tetap kondusif dan tidak mudah terseret provokasi, terutama melalui informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Ia mengingatkan bahwa tantangan bangsa saat ini bukan lagi ancaman fisik, melainkan bagaimana mempertahankan persatuan di tengah derasnya arus digitalisasi dan perbedaan pandangan.
“Mari kita wujudkan nilai perjuangan dengan menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar,” ujarnya.
Prasetyo menambahkan bahwa menjaga stabilitas adalah prasyarat utama bagi pemerintah dalam melanjutkan pembangunan nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan menjunjung etika, menghormati keputusan negara, dan mengutamakan kepentingan persatuan bangsa. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan isu ini demi kepentingan kelompok tertentu.
Dengan menjaga ketenangan dan tidak mengikuti ajakan demonstrasi yang bernuansa provokatif, masyarakat berperan aktif dalam memastikan stabilitas nasional, demi Indonesia yang lebih kuat, damai, dan bersatu.