Oleh: Yusuf Rinaldi *)
Transformasi ekonomi Indonesia memasuki babak baru dengan percepatan program hilirisasi lintas sektor yang tengah digalakkan pemerintah. Hilirisasi, yang selama ini dianggap sebagai strategi jangka panjang, kini menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak hanya menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi, tetapi juga membuktikan komitmennya melalui langkah-langkah konkret yang berdampak langsung pada industri, lapangan kerja, dan ketahanan energi.
Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan program hilirisasi di sektor strategis, mulai dari perikanan, pertanian, hingga energi dan sumber daya mineral. Pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi hampir mencapai Rp600 triliun, yang seluruhnya diharapkan mulai memasuki tahap pembangunan pada 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa percepatan proyek-proyek hilirisasi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menghasilkan produk-produk substitusi impor. Program ini juga menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Salah satu contoh nyata adalah pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti LPG impor. Mengingat konsumsi LPG Indonesia diperkirakan meningkat dari 1,2 juta ton pada 2025 menjadi hampir 10 juta ton pada 2026, pembangunan industri energi dalam negeri menjadi langkah yang tidak dapat ditunda. Pemerintah juga menargetkan pembangunan kilang minyak nasional untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar.
Seiring dengan percepatan hilirisasi, sejarah baru investasi di Indonesia juga tercatat pada 6 November 2025 dengan peresmian Industri Petrokimia Nafta Crackers terbesar di ASEAN, PT Lotte Chemical Indonesia, di Cilegon, Banten. Dengan nilai investasi sebesar 3,9 miliar USD atau sekitar Rp62 triliun, industri ini menempati lahan seluas 110 hektar dan memiliki bangunan pabrik seluas 70 hektar.
Pabrik petrokimia ini menggunakan bahan baku nafta dan LPG sekitar 3,2 juta ton per tahun dan menghasilkan 15 produk petrokimia, termasuk etilena dan propilena, yang sebagian besar (70%) digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara sisanya diekspor.
Investasi besar ini menjadi simbol konkret hilirisasi industri migas yang menghasilkan produk bernilai tinggi. Produk akhir dari industri petrokimia ini mencakup komponen kendaraan, peralatan medis, pipa, kemasan plastik, peralatan isolasi listrik, dan bahan baku industri lainnya. Dengan demikian, hilirisasi bukan sekadar jargon, tetapi mantra baru bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, karena mampu mendorong penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan industri nasional.
Perjalanan pembangunan proyek petrokimia ini tidak mudah. Proyek sempat terhenti lama akibat berbagai kendala, termasuk akuisisi lahan, perizinan, hingga dampak pandemi Covid-19. Keberhasilan pembangunan pabrik, yang kini beroperasi secara komersial, merupakan hasil keteguhan pemerintah dalam mengawal proyek sejak awal. Dukungan berkelanjutan dari Presiden Prabowo memastikan proyek dapat rampung tepat waktu, meski terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Pabrik petrokimia ini kini menjadi simbol keberlanjutan dan konsistensi program hilirisasi.
Selain sektor migas, pemerintah menargetkan percepatan 18 proyek hilirisasi senilai Rp618,13 triliun di berbagai sektor, termasuk mineral dan batu bara, transisi energi, ketahanan energi, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Pra-studi kelayakan untuk proyek-proyek ini telah diserahkan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional kepada Danantara pada Juli 2025. Setiap proyek memiliki tingkat kesulitan berbeda, mulai dari pembangunan refinery, storage, hingga pengolahan alumina dan silika, namun semuanya dipastikan rampung sebelum akhir tahun ini agar eksekusi dapat segera dimulai pada 2026.
Program hilirisasi ini juga melibatkan kolaborasi intensif antara Satgas, Danantara, dan pemerintah pusat. Skema pembiayaan, model bisnis, lokasi, serta mitigasi sosial dan lingkungan dirancang secara matang untuk memastikan proyek berjalan lancar. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa investasi hilirisasi telah menjadi kontributor utama terhadap realisasi investasi nasional. Hingga paruh kedua 2025, Danantara berhasil memperoleh komitmen pendanaan sebesar 7 miliar USD dari berbagai sovereign wealth fund internasional, termasuk Qatar, China Investment Corporation, dan Russian Direct Investment Fund.
Dampak program hilirisasi terhadap perekonomian nasional diprediksi sangat signifikan. Pembangunan 18 proyek ini diharapkan membuka lebih dari 270 ribu lapangan kerja dengan upah yang layak, memperkuat kapasitas industri hilir, serta mempercepat substitusi impor, termasuk LPG melalui DME. Produk-produk bernilai tinggi yang dihasilkan dari proses hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mendorong pertumbuhan industri lokal di berbagai daerah.
Hilirisasi, dengan demikian, dapat dipandang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap investasi strategis yang dijalankan, seperti industri petrokimia di Cilegon, memberikan efek domino: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat kemandirian industri, dan menghasilkan pendapatan negara yang lebih besar. Pemerintah, melalui arahan presiden dan koordinasi lintas kementerian, telah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berbicara soal angka makro, tetapi juga nilai tambah nyata bagi masyarakat.
Dengan keberhasilan proyek petrokimia dan percepatan 18 proyek hilirisasi lainnya, visi ekonomi nasional di era Presiden Prabowo semakin jelas. Hilirisasi bukan hanya strategi industrialisasi semata, tetapi juga instrumen untuk mencapai kemandirian ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Mesin pertumbuhan ekonomi ini kini bergerak lebih cepat, lebih terukur, dan lebih berkelanjutan, mencerminkan sinergi antara visi kepemimpinan, konsistensi kebijakan, dan determinasi eksekusi.
)*Penulis merupakan pengamat ekonomi