Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memasuki tahun pertama kepemimpinannya dengan sejumlah klaim capaian yang patut diapresiasi, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Litang menyatakan bahwa sekitar 1,9 juta hingga hampir 2 juta tenaga kerja telah terserap dari arus investasi sejak Januari hingga September 2025, yang menunjukkan sinergi antara investasi dan tenaga kerja.
Yassierli mengungkapkan, serapan tenaga kerja bukan merupakan kinerja Kemnaker semata melainkan kerja sama dengan Kementerian lain. Meskipun angka tersebut belum mencakup penyerapan dari program-program seperti MBG dan koperasi desa, hal ini tetap menjadi indikasi awal bahwa arah kebijakan pemerintahan ini mulai menunjukkan efek nyata di lapangan.
Misalnya untuk MBG saja, pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bisa merekrut hingga 50 orang. Kalau 30 ribu SPPG itu beroperasi, 1 SPPG 50 orang, berarti 1,5 juta orang bisa mendapatkan pekerjaan.
Transformasi ekonomi desa melalui penguatan investasi menjadi salah satu fitur penting dalam agenda pembangunan nasional di era ini. Dengan arus modal investasi yang masuk, yang disebut mencapai Rp 1.434 triliun hingga September 2025, maka terbuka peluang luas bagi daerah-daerah perdesaan untuk ikut serta dalam rantai produksi nasional.
Tantangannya kini adalah memastikan bahwa peluang tersebut tidak hanya berhenti di kota besar atau kawasan industri, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat pedesaan yang selama ini menjadi bagian utama dari basis produksi nasional.
Kebijakan untuk memperkuat ekonomi lokal di desa juga dilihat sebagai langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Data tentang penyerapan tenaga kerja dari investasi tersebut memperkuat argumen bahwa desa bukan lagi sekadar penerima manfaat pembangunan, tetapi juga bagian dari rantai aktif produksi dan investasi.
Dalam konteks Indonesia yang sangat heterogen secara geografi dan sosial-ekonomi, membawa investasi ke desa adalah tantangan yang kompleks namun sekaligus menjadi kesempatan emas untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari akar.
Di samping itu, pemanfaatan program-program seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang disebut sebagai potensi penyerapan tambahan hingga 1,5 juta tenaga kerja harus segera direalisasikan secara sistematis agar hasilnya benar-benar terukur.
Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo, menilai Program MBG sangat baik bila diintegrasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan, koperasi desa berperan penting sebagai penghubung antara petani dan konsumen, sehingga keberadaan MBG memberi kepastian pasar berkelanjutan bagi sektor pertanian dan perikanan rakyat. Dampaknya terasa nyata, seperto pendapatan meningkat, kapasitas produksi bertambah, standar kualitas pangan membaik, dan lapangan kerja baru terbuka.
Sementara itu, dampak ekonomi MBG dapat dilihat melalui tiga efek utama. Pertama, efek produksi, di mana petani dan nelayan mendapatkan kepastian pasar. Kemudian, efek distribusi, karena koperasi dan pelaku logistik lokal ikut bergerak. Selanjutnya, efek konsumsi, di mana keluarga penerima manfaat terbantu karena pengeluaran untuk makan anak berkurang, sehingga daya beli meningkat.
Tunjung juga berpendapat bahwa desain program MBG maupun koperasi desa justru dibuat untuk memperluas akses ekonomi dan pasar bagi rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan. Melalui peran koperasi, petani, nelayan, UMKM, dan dapur MBG menjadi simbol gotong royong nasional demi mewujudkan pemerataan ekonomi.
Dengan demikian, dapat terlihat bahwa salah satu kekuatan kebijakan tersebut adalah bahwa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal tidak hanya bersifat temporer, melainkan diarahkan pada berkelanjutan dan berbasis produksi lokal serta investasi jangka panjang. Arus investasi yang menyasar wilayah desa dengan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, membuka keran bagi munculnya usaha-usaha lokal, hilirisasi komoditas, dan penguatan rantai produksi desa ke pasar nasional.
Dengan demikian, selain soal jumlah tenaga kerja, kualitas dan kontinuitas produksi di desa menjadi faktor kunci yang perlu terus diperhatikan agar manfaat ekonomi hingga ke masyarakat akar rumput dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Investasi desa yang dikombinasikan dengan peningkatan daya saing lokal dan akses pasar dapat menjadikan desa sebagai basis produktivitas baru dalam ekonomi nasional. Penyerapan tenaga kerja melalui investasi di desa juga memiliki efek ganda: memperkuat ekonomi keluarga, meningkatkan daya beli, dan pada akhirnya mendorong dinamika ekonomi yang lebih inklusif dan merata.
Secara keseluruhan, langkah pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat investasi desa dan membuka lapangan kerja dalam tahun pertama ini patut diapresiasi. Kunci keberlanjutan bukan hanya terletak pada jumlah pekerjaan yang tercipta, tetapi pada bagaimana pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa tahan lama, memberikan nilai tambah, serta memberdayakan masyarakat desa sebagai subjek aktif dalam ekonomi nasional.
)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi