Oleh : Nancy Dora )*
Pemerintah terus berkomitmen dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan sehat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan gizi seimbang, sekaligus menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi masa depan yang produktif dan berdaya saing tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara aktif melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa efektivitas program MBG akan diperiksa secara berkala setiap enam bulan. Pemerintah akan mengukur tinggi dan berat badan para penerima manfaat secara rinci berdasarkan nama dan alamat untuk memperoleh data akurat mengenai perkembangan gizi anak-anak sekolah. Evaluasi ini dilengkapi dengan laporan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi instrumen penting dalam menilai dampak langsung program terhadap status gizi anak. Selain itu, Kemenkes juga akan melakukan Survei Gizi Nasional (SGN) setiap tahun untuk melihat tren perkembangan gizi anak di berbagai daerah.
Langkah evaluatif tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran. Pemeriksaan berkala akan memastikan program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan hasil nyata dalam meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia. Menteri Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa proses evaluasi ini akan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri, BGN, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), agar koordinasi berjalan optimal dan pengawasan di lapangan semakin kuat.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk menjamin keberhasilan program MBG juga mengambil peran penting dalam proses evaluasi nasional. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, menjelaskan bahwa BGN terus melakukan pemantauan terhadap tata kelola dan proses bisnis seluruh Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di Indonesia. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memastikan setiap tahap pelaksanaan memenuhi standar keamanan, higienitas, serta mutu bahan pangan yang digunakan.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap memperkuat kerja sama dengan BGN dalam menjalankan program MBG, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan standar kesehatan. Pemkot Yogyakarta bersama dinas kesehatan dan BPOM daerah berkomitmen memastikan seluruh dapur penyedia pangan memenuhi ketentuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Disiplin dalam menjaga kebersihan dan kualitas bahan makanan dianggap menjadi faktor utama dalam menjaga keberhasilan program di tingkat daerah.
Kepala BGN, Dadan Hidayana menuturkan bahwa hingga Oktober 2025, terdapat lebih dari 13.000 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di seluruh Indonesia, dan jumlahnya akan terus meningkat menjadi 25.400 hingga akhir tahun. Pemerintah juga memperluas jangkauan program ke daerah-daerah terpencil untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan bergizi. BGN menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun dengan dukungan logistik, sumber daya manusia, serta infrastruktur dapur yang terstandar nasional.
Dalam evaluasi nasional yang dilakukan, BGN menetapkan standar baru terkait kualitas dan keamanan pangan. Setiap dapur penyedia makanan diwajibkan memiliki juru masak bersertifikat, alat rapid test bahan baku, dan perangkat sterilisasi makanan untuk menjaga higienitas. Pemerintah juga mewajibkan penggunaan air bersertifikat agar kualitas makanan lebih terjamin. Dengan demikian, setiap makanan yang disajikan melalui program MBG tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi anak-anak.
Selain itu, BGN juga mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada seluruh pengelola SPPG di berbagai wilayah. Pelatihan ini mencakup standar operasional dapur, manajemen bahan pangan, hingga prosedur higienitas bagi para penjamah makanan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program dan memastikan penerapan standar operasional berjalan konsisten di seluruh daerah.
Pemerintah menilai bahwa keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan produktivitas generasi muda. Evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran dijalankan secara efektif. Pemerintah juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan program ini, termasuk pengawasan langsung terhadap kualitas bahan makanan dan kebersihan dapur penyedia.
Dengan pengawasan ketat, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta evaluasi berbasis data, pemerintah ingin memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sekadar inisiatif sosial, melainkan menjadi strategi nasional dalam membangun fondasi kesehatan bangsa. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi seimbang sejak dini diharapkan tumbuh menjadi generasi unggul yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
Program MBG merupakan investasi jangka panjang yang berorientasi pada masa depan bangsa. Melalui peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah, pemerintah menyiapkan pondasi kuat menuju visi Indonesia Emas 2045. Upaya konsisten dalam evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi generasi penerus bangsa.
)* Penulis adalah Pengamat Sosial