JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menunjukkan capaian signifikan. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 11 November 2025, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 42 juta orang di seluruh Indonesia. Angka ini jauh melampaui target awal tahun ini yang ditetapkan sebesar 17,5 juta penerima.
Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan bagian dari percepatan program nasional untuk memenuhi target baru sebanyak 82,9 juta penerima manfaat.
“Kita sudah jauh melampaui, tapi ini targetnya dipercepat dan kita ingin mengejar 82,9 juta,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, beberapa waktu lalu.
Sejalan dengan peningkatan jumlah penerima, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG juga mengalami percepatan pesat. Hingga November 2025, jumlah SPPG tercatat mencapai 14.853 unit, melampaui target awal sebanyak 5.000 unit.
Dadan menambahkan, fasilitas tersebut kini tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan. Kelompok penerima manfaat terbesar berasal dari kalangan pelajar SD. Tercatat, penerima di jenjang SD kelas 1–3 mencapai 7,77 juta orang, sementara SD kelas 4–6 sebanyak 7,53 juta orang.
Selain itu, jenjang SMP tercatat memiliki 6,64 juta penerima, SMA sebanyak 3,59 juta, dan SMK 3,35 juta penerima. Tidak hanya menyasar pelajar, program MBG juga mencakup kelompok rentan lain seperti ibu hamil sebanyak 267.657 orang, ibu menyusui 599.678 orang, serta bayi di bawah lima tahun 1,82 juta orang.
“Ini sudah bervariasi. Itu menyangkut total 420.000 kelompok yang kita capai dan seluruh penerima manfaat alhamdulillah sudah melebihi 50% dari total target kita tahun 2025,” kata Dadan.
Dtambahkan Dadan, sebagai langkah penguatan tata kelola, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025. Tim ini bertugas untuk memastikan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program di berbagai kementerian dan pemerintah daerah.
“Tim Koordinasi memiliki tugas mendukung penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program makan bergizi gratis,” tegas Dadan
Sementara itu, untuk menilai efektivitas pelaksanaan MBG, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tengah melakukan survei lapangan yang melibatkan 611 SPPG di 35 kabupaten/kota. Tim Analisis Ekonomi BPS Jateng, Didik Nursetyohadi, menyebut survei tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan BGN dan menjadi bagian penting dari evaluasi kebijakan pangan nasional.
“Tentunya survei ini untuk melihat dampak dari pelaksanaan MBG. Saat ini sudah mulai pendataannya. Nanti hasilnya kita serahkan ke BGN,” ujar Didik
Survei tersebut berlangsung sejak 27 Oktober hingga 14 November 2025, dan hasilnya akan menjadi dasar bagi BGN dalam menyusun strategi lanjutan untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Dengan capaian yang melampaui target, program MBG kini dinilai sebagai salah satu inisiatif strategis nasional yang mampu memperkuat ketahanan pangan, menurunkan angka gizi buruk, dan membangun generasi Indonesia yang lebih sehat serta produktif di masa depan.