Oleh: Nanang Hermansyah (*
Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang berdaya saing tinggi. Pemerintah melalui Program Sekolah Rakyat terus memperlihatkan komitmen kuat untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari akses pendidikan. Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pendidikan formal, dengan pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berbasis nilai-nilai kebangsaan.
Namun, di tengah implementasi yang berjalan di berbagai daerah, pemerintah bersama DPR dan lembaga terkait terus melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Evaluasi tersebut mencakup aspek pengawasan, validasi data, hingga peningkatan kualitas sarana dan tenaga pendidik, agar Sekolah Rakyat bukan hanya simbol empati, tetapi instrumen nyata pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, menilai pengawasan dan validasi data menjadi kunci keberhasilan Program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat miskin ekstrem. Menurutnya, program sebesar ini membutuhkan sistem pengawasan yang berlapis, transparan, dan melibatkan banyak pihak agar tepat sasaran.
Ketut menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Bahkan, ia menyebut lembaganya telah menyiapkan rencana kunjungan kerja ke sejumlah lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai tujuan. Langkah ini menunjukkan bahwa DPR tidak hanya berperan dalam penganggaran, tetapi juga aktif mengawal jalannya program hingga ke akar pelaksanaan.
Lebih lanjut, Ketut menjelaskan bahwa DPR akan melakukan pengecekan langsung mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Dalam proses tersebut, evaluasi juga akan melibatkan pengawas independen dan perguruan tinggi untuk menjaga objektivitas penilaian. Pendekatan partisipatif ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan legislatif untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar mampu mengangkat harkat masyarakat miskin ekstrem melalui jalur pendidikan.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengibaratkan Sekolah Rakyat sebagai “jantung” peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menilai, pendidikan dalam program ini tidak hanya berorientasi pada buku pelajaran, tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, dan kebiasaan baik yang menjadi pondasi moral generasi penerus bangsa.
Rini menegaskan, Sekolah Rakyat bukanlah program sementara, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan. Keberlanjutan sekolah ini menjadi bukti bahwa kebijakan pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil tidak berhenti di atas kertas atau meja rapat semata, melainkan benar-benar hadir di tengah masyarakat. Dengan dukungan lintas sektor dan pengawasan yang berkelanjutan, program ini diharapkan menjadi warisan nyata bagi generasi berikutnya dalam mencetak anak-anak bangsa yang tangguh, cerdas, dan berkarakter.
Pandangan serupa disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Sakop, yang menilai Program Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kolaborasi lintas sektor untuk memperluas kesempatan belajar di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan formal. Menurutnya, pelaksanaan program ini membawa dampak positif dalam mendorong pemerataan pendidikan di wilayah terpencil.
Namun, ia juga mengakui bahwa di lapangan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan pendanaan, serta kondisi infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap Sekolah Rakyat belum sepenuhnya merata karena masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat dan tujuan program ini.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Sakop merekomendasikan sejumlah langkah konkret, antara lain penguatan mekanisme rekrutmen dan retensi guru, perbaikan sanitasi serta penyediaan air bersih di sekolah, dan evaluasi standar biaya konsumsi siswa. Ia juga menilai pentingnya penerapan strategi komunikasi berbasis komunitas agar masyarakat semakin aktif terlibat dalam pengelolaan sekolah, sehingga keberlanjutan program dapat terjamin. Tidak kalah penting, dukungan pemerintah daerah dan lembaga sosial juga dibutuhkan untuk memperkuat implementasi Sekolah Rakyat sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.
Evaluasi berkelanjutan terhadap Program Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa pemerintah tidak sekadar menyalurkan kebijakan, tetapi juga memastikan efektivitas dan keberlanjutannya di lapangan. Pengawasan lintas lembaga, keterlibatan akademisi, serta partisipasi masyarakat menjadikan program ini sebagai salah satu contoh nyata kolaborasi kebijakan publik yang berorientasi pada hasil.
Keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari jumlah anak yang bisa bersekolah, tetapi juga dari sejauh mana mereka memperoleh nilai-nilai kehidupan yang membentuk karakter bangsa. Dengan pengawasan yang kuat dan komitmen bersama, Sekolah Rakyat akan menjadi wadah yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia Indonesia.
Pada akhirnya, Program Sekolah Rakyat merupakan refleksi dari semangat gotong royong dalam membangun sumber daya manusia unggul di seluruh pelosok negeri. Pemerintah, DPR, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus menjaga sinergi agar program ini berjalan dengan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Masyarakat diharapkan terus memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada pemerintah dalam mengembangkan Sekolah Rakyat. Dengan semangat kebersamaan, partisipasi aktif, dan keyakinan pada niat baik pemerintah, Sekolah Rakyat akan menjadi bukti bahwa pendidikan untuk semua bukan sekadar slogan, tetapi kenyataan yang mengubah masa depan bangsa.
(* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik