October 2025

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Program lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) ini menjadi langkah konkret negara dalam menjamin keselamatan para santri dan tenaga pendidik di lingkungan pesantren. Menteri Koordinator Pemberdayaan…

Jakarta – Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi prioritas utama pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Perhubungan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan akses jalan dan tol menuju Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Langkah konkret ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Perhubungan…

Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren (ponpes). Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani kesepakatan bersama (SKB) sebagai langkah strategis mendukung pembangunan infrastruktur ponpes yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Penandatanganan yang…

Jakarta — Memasuki tahun pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di pesisir utara Pulau Jawa. Proyek ambisius ini disebut sebagai salah satu infrastruktur vital yang akan menentukan masa depan Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan ancaman naiknya permukaan air laut. “Saya garis…

Jakarta — Kinerja bidang infrastruktur menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan survei terbaru Index Politica, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo mencapai lebih dari 83 persen, menandai apresiasi besar masyarakat atas program pembangunan yang dirasakan nyata di…

Bandar Lampung – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam merealisasikan agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka…

Oleh : Donita Andini Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka telah menandai awal yang optimistis bagi arah pembangunan nasional. Di tengah berbagaitantangan global dan domestik, pemerintahan ini dengan tegas menempatkan pembangunaninfrastruktur sebagai fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas2045. Langkah-langkah yang diambil selama tahun pertama memperlihatkan komitmen tinggi, keberanian mengambil terobosan, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak. Pemerintah menyadari bahwa infrastruktur bukan hanya soal membangun jalan, jembatan, ataugedung megah. Infrastruktur adalah urat nadi ekonomi, sarana pemerataan kesejahteraan, danpintu masuk menuju masa depan yang lebih modern, adil, dan berdaya saing. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran diarahkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, mendukung ketahanan energi dan pangan, serta memperkuat konektivitas digital yang inklusif. Salah satu langkah strategis yang menjadi sorotan adalah pengembangan infrastruktur energiterbarukan yang berpadu dengan solusi lingkungan. Dalam upaya mempercepat pembangunaninfrastruktur nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Tangerang mengambil inisiatif penting dengan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah(PLTSa) serta Instalasi Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Program ini tidakhanya berorientasi pada penyediaan energi alternatif, tetapi juga menjawab tantanganpengelolaan sampah di kawasan urban yang padat. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan bahwa kerja sama teknis antaraPemprov DKI Jakarta dan PT Danantara Indonesia telah mencapai kesepakatan strategis. Iamenekankan bahwa kesiapan infrastruktur Jakarta yang lebih matang dibanding daerah lain menjadi modal utama keberhasilan proyek ini. Proyek ini menunjukkan bahwa sinergi antarapemerintah daerah dan sektor swasta dapat menghasilkan solusi nyata untuk masa depan kotayang lebih hijau dan berkelanjutan. Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan nasional melalui berbagai program prioritas. Salah satu program Andalan yang menjadi tulang punggung pembangunan adalah ProyekStrategis Nasional (PSN). Program ini dirancang secara khusus untuk mendorong pertumbuhanekonomi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. PSN menjadi instrumen utama pemerintahdalam upaya percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur hingga energi. Komitmen terhadap infrastruktur juga ditegaskan oleh pemerintah pusat. Menteri KoordinatorBidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan pembangunaninfrastruktur. Dalam pandangannya, pembangunan fisik tidak bisa berdiri sendiri tanpa dibarengipeningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini sangat sejalan dengan komitmenPresiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan agenda prioritas nasional—mewujudkanpembangunan yang berkelanjutan, merata, dan mampu menciptakan daya saing di berbagaisektor. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah. Proyekstrategis seperti Jalan Tol Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, dan pengembangan jalur kereta apidi luar Pulau Jawa tetap menjadi prioritas. Tujuannya adalah membuka akses ekonomi yang lebih luas, menurunkan biaya logistik, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi barudi luar wilayah yang selama ini menjadi pusat kegiatan. Tidak kalah penting, penguatan infrastruktur digital menjadi salah satu terobosan utama dalamsatu tahun pemerintahan ini. Pemerintah menilai bahwa konektivitas internet kini setarapentingnya dengan jalan dan listrik. Oleh karena itu, percepatan perluasan jaringan internet di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dilakukan secara serius. Pemerintah inginmemastikan bahwa setiap anak Indonesia, di mana pun mereka berada, memiliki akses kependidikan digital, layanan kesehatan daring, serta peluang usaha berbasis teknologi. Di sektor energi dan pangan, pendekatan pembangunan juga semakin terintegrasi. Pemerintahmembangun sistem irigasi modern, memperluas jaringan listrik ke wilayah terpencil, danmemperkuat distribusi hasil panen agar petani mendapat harga jual yang layak. Semua inimerupakan bagian dari strategi besar untuk mewujudkan kedaulatan energi dan swasembadapangan yang berkelanjutan. Pemerintah juga menunjukkan keterbukaan terhadap investasi melalui skema kemitraanpemerintah dan swasta (Public-Private Partnership). Skema ini terbukti efektif dalammempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Banyak investor nasional maupun asing kini melihat Indonesia sebagai lahan potensial karenakepastian hukum, kemudahan perizinan, dan visi pembangunan yang jelas di bawahkepemimpinan Prabowo-Gibran. Meskipun tantangan seperti pembebasan lahan, birokrasi, dan pengawasan proyek tetap ada, pemerintah meresponsnya dengan cepat dan solutif. Sistem pengawasan digital, transparansiproyek, serta pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi pendekatan baru yang memperkuat kepercayaan publik terhadap program-program infrastruktur. Tahun pertama ini menjadi fondasi kuat bagi lima tahun ke depan. Pemerintah berhasilmembangun keyakinan bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkansarana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas akses keadilan sosial, danmeningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Dengan langkah-langkah nyata yang sudah dan sedang dijalankan, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan arah yang optimistis. Jalan masih panjang, namun fondasi telahdiletakkan dengan baik. Jika semangat ini terus dipertahankan, Indonesia akan semakinmendekati cita-cita besarnya: menjadi bangsa besar yang mandiri, sejahtera, dan disegani dunia. )* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memulai proyek jalan tol perdananya setelah genap satu tahun memimpin Indonesia, yakni Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung. Proyek strategis ini menjadi langkah awal pemerintahan baru dalam memperluas konektivitas antarwilayah dan membuka peluang ekonomi baru melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Jalan tol sepanjang 32,03 km ini menghubungkan…

Oleh : Andhika Rachman Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka menghadirkan semangat baru dalam pembangunan nasional. Harapan publik yang tinggimulai dijawab dengan langkah-langkah konkret, khususnya di sektor infrastruktur. Pemerintahmenunjukkan komitmen kuat untuk membangun Indonesia secara lebih menyeluruh, tidak hanyalewat proyek-proyek berskala besar, tetapi juga dengan menanamkan fondasi pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.  Pendekatan yang lebih strategis, merata, dan berkelanjutan mulai mewarnai arah pembangunaninfrastruktur nasional. Fokus tidak lagi sekadar pada pencapaian fisik, melainkan pada dampakjangka panjang bagi kesejahteraan, konektivitas wilayah, serta daya saing bangsa.strategis dalamsejarah Indonesia modern. Sebab infrastruktur sejatinya bukan hanya soal membangun, tetapisoal menciptakan perubahan yang terasa hingga ke akar rumput. Perubahan pendekatan ini tampak jelas dalam prioritas alokasi anggaran dan perencanaanproyek-proyek strategis. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp400,3 triliun untuk sektor infrastruktur. Meskipunnominal ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun pengurangan ini bukanberarti melemahkan pembangunan. Justru, hal ini mencerminkan upaya penguatan efisiensi fiskaldan peningkatan kualitas belanja infrastruktur, dengan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Fokus pembangunan infrastruktur kini tidak hanya terbatas pada pembangunan jalan tol ataugedung-gedung monumental, tetapi juga diarahkan pada sektor-sektor yang lebih fundamental seperti pertanian, ketahanan pangan, pendidikan, transportasi publik, dan pengelolaan sumberdaya alam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya membangundari bawah—dari kebutuhan dasar rakyat—untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih inklusifdan berkeadilan. Salah satu proyek prioritas yang mencerminkan arah pembangunan yang lebih strategis adalahpercepatan akses jalan dan jalan tol menuju Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Pemerintah pusat bersama Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah terus memperkuatsinergi lintas sektor demi mempercepat pembangunan konektivitas ke pelabuhan tersebut, yang digadang-gadang akan menjadi salah satu pusat logistik internasional terbesar di Indonesia. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut bahwa percepatan akses menuju PelabuhanPatimban bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, tetapi merupakan inisiatif besar yang akanmendorong pertumbuhan industri, memperluas perdagangan, dan membuka lapangan kerja barudi kawasan barat Indonesia. Dengan kelancaran distribusi logistik, efisiensi biaya transportasi, serta kemudahan ekspor-impor, manfaat proyek ini akan dirasakan hingga ke tingkat rumahtangga masyarakat. Lebih dari itu, proyek seperti Patimban menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kinitidak hanya dilihat dari besarnya nilai investasi, tetapi dari seberapa jauh dampaknya terhadapstruktur ekonomi dan sosial masyarakat di sekitarnya. Kebijakan pembangunan juga mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah menjadi EnergiListrik (PSEL) di Kabupaten Tangerang. Proyek ini dijadwalkan mulai konstruksi pada 2026 danmerupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pengelolaan sampahsekaligus krisis energi. Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukungseperti akses jalan, sistem drainase, dan penyediaan lahan seluas lima hektare di TempatPembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin. Proyek ini tidak hanya akan mengurangi volume sampahyang masuk ke TPA, tetapi juga menghasilkan energi listrik sebagai sumber daya terbarukan. Iniadalah contoh konkret bagaimana pembangunan infrastruktur dapat mendukung agenda nasionaldalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek energibersih dan lingkungan hidup. Pemerintah juga menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat infrastruktur dasar yang selamaini kurang mendapat perhatian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempatkan pembangunan sistem irigasi, jalan desa, sekolah rakyat, dan akses air bersihsebagai prioritas utama. Program ini beriringan dengan ambisi pemerintah dalam mencapaiswasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Sistem irigasi yang lebih modern dan efisien akan memperkuat sektor pertanian, meningkatkanproduktivitas petani, serta menjaga stabilitas harga pangan di pasar domestik. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak lagi bersifat eksklusif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhanmasyarakat di akar rumput. Selain pembangunan fisik, Prabowo-Gibran juga fokus pada reformasi kelembagaan danpenyederhanaan regulasi dalam tata kelola proyek infrastruktur. Kementerian PUPR, misalnya, memperkuat kapasitas birokrasi untuk menghadirkan tata kelola proyek yang adaptif, transparan, dan efisien. Pendekatan ini menekankan pentingnya manajemen proyek yang baik, pelibatanmasyarakat, serta kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan. Langkah ini penting agar pembangunan tidak hanya cepat secara fisik, tetapi juga berkualitas danberkelanjutan dalam jangka panjang. Proyek yang baik adalah proyek yang tidak hanya selesai, tetapi juga bermanfaat, aman, dan diterima oleh masyarakat. Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menandai arah baru dalam pembangunaninfrastruktur nasional—lebih inklusif, lebih merata, dan lebih strategis. Proyek-proyek besartetap dijalankan, namun didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuhkehidupan masyarakat sehari-hari. Inisiatif seperti percepatan akses ke Pelabuhan Patimban dan pembangunan PSEL di Tangerang menunjukkan bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek teknis, melainkan instrumen pentinguntuk transformasi sosial, ekonomi, dan ekologis. Pendekatan ini menjadi cerminan dari visipembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan fisik, tetapi juga kemajuan manusia. Jika konsistensi dan kolaborasi antar sektor terus dijaga, maka lima tahun pemerintahan iniberpotensi menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Sebab padaakhirnya, infrastruktur sejati bukan hanya tentang membangun jalan dan jembatan, tetapi tentangmembuka jalan bagi masa depan yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan bagi seluruhrakyat Indonesia. )* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Sumarji Andrawara (* Satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan arah pembangunan yang jelas, terukur, dan berpihakpada kepentingan rakyat. Fokus utama yang ditetapkan melalui Asta Cita menempatkanpembangunan infrastruktur sebagai salah satu fondasi utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah tidak hanya menargetkan pembangunanfisik semata, tetapi juga berupaya memperkuat konektivitas, pemerataan ekonomi, dan ketahanan pangan nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menilai bahwa pembangunan infrastruktur di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan fondasi yang sangat strategis untukmelompat lebih jauh pada tahun-tahun berikutnya. Ia menegaskan bahwa sektor ini menjaditumpuan untuk mempercepat realisasi visi besar Asta Cita. Pemerintah, menurutnya, tidakberhenti pada pembangunan jalan tol atau jembatan semata, melainkan turut memperkuatfondasi irigasi dan sumber daya air yang menjadi penopang utama produktivitas pangannasional. Dody menjelaskan bahwa fokus infrastruktur tahun mendatang akan tetap diarahkan untukmendukung agenda Asta Cita, khususnya pada bidang ketahanan pangan dan pemerataanpembangunan. Program pembangunan bendungan dan irigasi di seluruh Indonesia terusdigenjot agar pengelolaan air bisa berjalan optimal, baik pada wilayah dengan sistem irigasipusat maupun daerah. Pemerintah juga mulai memaksimalkan pemanfaatan Jaringan IrigasiAir Tanah (JIAT) untuk membantu sawah-sawah tadah hujan yang selama ini seringterkendala pasokan air. Dengan langkah itu, diharapkan sektor pertanian dapat lebih tangguhmenghadapi perubahan iklim sekaligus meningkatkan produktivitas pangan nasional. Langkah strategis tersebut selaras dengan visi besar Presiden Prabowo yang menempatkankemandirian pangan dan pemerataan ekonomi sebagai prioritas utama pembangunan. Di berbagai daerah, proyek irigasi, bendungan, dan embung menjadi simbol nyata bahwapembangunan tidak lagi terpusat di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau pelosok desa dan daerah pertanian. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap tetes air yang diatur melaluisistem irigasi membawa manfaat langsung bagi para petani dan masyarakat pedesaan. Dalam perspektif komunikasi politik, Dosen FISIP Universitas Hasanuddin, Hasrullah, menilai arah pembangunan infrastruktur pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkanperubahan paradigma yang lebih berkeadilan. Menurutnya, fokus pembangunan tidak lagihanya pada konektivitas di Pulau Jawa, tetapi diarahkan untuk memperkuat pembangunan di luar Jawa. Strategi ini dimaksudkan agar pemerataan ekonomi dan distribusi hasil hilirisasiindustri dapat berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia. Hasrullah menilai bahwa kebijakan konektivitas berkeadilan ini menjadi kunci mengurangidisparitas antarwilayah yang selama ini masih menjadi tantangan besar pembangunannasional. Pembangunan jalan strategis, pelabuhan, dan bandara di kawasan timur Indonesia, misalnya, menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat rantai pasoknasional. Dengan konektivitas yang merata, hasil produksi daerah dapat lebih mudahtersalurkan ke pusat-pusat ekonomi, sementara investasi juga akan lebih tersebar secaraproporsional. Dari sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintahmemberikan dukungan penuh melalui pengalokasian dana infrastruktur yang mencapai lebihdari Rp400 triliun. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai sektor vital, mulai daripembangunan jalan dan jembatan, pencetakan sawah baru, proyek perhubungan, perikanan, hingga program kampung nelayan. Menurutnya, investasi besar pada sektor infrastrukturbukanlah beban, melainkan modal jangka panjang untuk mempercepat pertumbuhan ekonominasional. Suahasil menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki efek ganda terhadapperekonomian. Di satu sisi, ia menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitasmasyarakat. Di sisi lain, infrastruktur yang memadai akan menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, serta menarik lebih banyak investasi ke daerah. Aktivitas ekonomi yang tumbuh pesat pada akhirnya akan menjadi sumber investasi yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal negara. Ia juga menyoroti peran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai berhasilmengoptimalkan likuiditas negara dengan menempatkan dana kas sebesar Rp200 triliun di sistem perbankan nasional. Langkah ini mendorong percepatan perputaran ekonomi melaluipenyaluran kredit yang lebih lancar ke sektor-sektor produktif. Dengan kebijakan ini, perbankan mendapatkan dorongan untuk memperluas pembiayaan kepada pelaku usaha, termasuk sektor UMKM dan industri padat karya yang menjadi motor ekonomi rakyat. Keberhasilan tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun fondasiinfrastruktur tidak terlepas dari pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah. Pemerintahdaerah diberi ruang lebih luas untuk berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek strategis, dengan dukungan teknis dan pendanaan dari pemerintah pusat….