Oleh: Dhita Karuniawati )*
Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menunjukkan capaian signifikan dalam memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional. Salah satu fokus utamanya adalah membangun kemandirian pangan di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, yang selama ini menghadapi tantangan struktural dalam akses pangan, infrastruktur, dan kapasitas produksi lokal. Melalui berbagai program strategis dan kebijakan terintegrasi, pemerintah berupaya menjadikan Papua sebagai bagian penting dari sistem pangan nasional yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Pemerintah menempatkan Papua sebagai wilayah prioritas dalam peta jalan kedaulatan pangan. Dalam satu tahun terakhir, berbagai langkah konkret dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, mulai dari peningkatan produktivitas lahan pertanian, modernisasi alat dan sistem pertanian, hingga pemberdayaan petani lokal.
Melalui program Food Estate Papua, pemerintah mendorong pengembangan lahan pertanian terpadu di Merauke, Keerom, dan Nabire. Program ini tidak hanya berorientasi pada produksi beras, tetapi juga diversifikasi komoditas pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian yang merupakan sumber karbohidrat utama masyarakat setempat. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan adaptif pemerintah dalam menghargai kearifan lokal sekaligus mendorong efisiensi dan keberlanjutan.
Selain itu, modernisasi pertanian dilakukan melalui penyediaan alat mesin pertanian (Alsintan) dan infrastruktur pendukung seperti irigasi, gudang logistik, serta akses transportasi hasil panen. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pemerintah daerah dan TNI dalam memperluas lahan produktif, serta melibatkan perguruan tinggi lokal untuk meningkatkan kapasitas SDM petani Papua melalui pelatihan dan riset terapan.
Tantangan utama dalam memperkuat kedaulatan pangan di Papua terletak pada aspek distribusi dan konektivitas wilayah. Dalam hal ini, pemerintah mengintegrasikan kebijakan pangan dengan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi bagian dari program percepatan pembangunan Papua.
Pembangunan jalan trans-Papua, pelabuhan logistik, dan bandara perintis menjadi elemen penting untuk memperlancar arus distribusi bahan pangan dari dan ke wilayah pedalaman. Pemerintah juga memperkuat sistem logistik pangan melalui kerja sama antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog dengan pendekatan berbasis wilayah. Langkah ini memastikan harga pangan lebih stabil, stok terjamin, dan rantai pasok lebih efisien.
Keberadaan program Tol Laut turut berperan dalam menekan disparitas harga antarwilayah, terutama antara Papua dan provinsi di bagian barat Indonesia. Dengan keterhubungan logistik yang lebih baik, hasil pertanian Papua kini mulai mampu menembus pasar regional, meningkatkan nilai ekonomi daerah sekaligus memperkuat kesejahteraan petani lokal.
Salah satu aspek penting dari pendekatan pemerintah adalah memastikan pembangunan pangan di Papua bersifat inklusif dan partisipatif. Pemerintah melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan hingga implementasi.
Melalui skema pertanian rakyat mandiri dan program pemberdayaan petani muda Papua, pemerintah mendorong regenerasi petani sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat komunitas. Program ini memberikan akses pada bibit unggul, pupuk bersubsidi, hingga pembiayaan mikro melalui lembaga keuangan daerah.
Pemerintah juga menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam pengembangan pertanian organik dan agrowisata berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat nilai budaya dan keberlanjutan lingkungan.
Tokoh Masyarakat Papua, Martinus Demetouw menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat Papua di berbagai sektor, khususnya terkait program ketahanan pangan.
Martinus Demetouw mengatakan bahwa masyarakat Papua sangat bangga kepada pemerintahan Presiden Prabowo karena mereka dapat menikmati program kedaulatan pangan dari provinsi, kabupaten, sampai dengan distrik-distrik. Mereka telah menerima dengan senang hati bibit-bibit dari pemerintah untuk ditanam di lahan masing-masing.
Menurut Martinus Demetouw, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto patut dibanggakan karena berbagai infrastruktur di Papua juga terus dibangun untuk kemajuan Bumi Cenderawasih. Salah satunya yakni jalan yang dulu sulit diakses, kini menjadi mudah untuk menghubungkan jarak ke kampung dari kota, distrik, sampai desa. Masyarakat Papua dapat menikmati jalan yang sudah baik hingga saat ini.
Selain di bidang pangan, Martinus Demetouw juga mengapresiasi pembangunan perumahan bagi masyarakat Papua di era Presiden Prabowo. Dia menilai masyarakat Papua telah menikmati program pemerintah yang terus dikembangkan lewat infrastruktur secara khusus di sisi perumahan. Bantuan berupa bahan bangunan sudah diterima dengan baik. Rumah-rumah juga banyak yang sudah diperbaiki secara fisik. Ada juga rumah yang langsung dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat Papua.
Program pembangunan rumah di Papua merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat di daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, baik dari sisi ekonomi, keamanan, maupun keterjangkauan harga bahan bangunan. Program ini merupakan perintah langsung Presiden Prabowo untuk memastikan rakyat memperoleh rumah layak huni.
Kebijakan kedaulatan pangan di Papua sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan nomor dua: “Tanpa Kelaparan”. Pemerintah memastikan setiap langkah kebijakan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu ekosistem hutan yang menjadi penyangga utama kehidupan di Papua. Pemerintah mendorong penerapan agroforestry dan smart farming sebagai pendekatan pertanian yang ramah lingkungan. Inovasi teknologi pertanian berbasis sensor dan data digital juga mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan meminimalkan risiko gagal panen akibat perubahan iklim.
Dalam roadmap pembangunan jangka menengah, pemerintah menargetkan Papua menjadi salah satu lumbung pangan strategis kawasan timur Indonesia. Untuk mencapai hal ini, beberapa kebijakan lanjutan telah disiapkan, seperti pembentukan Badan Pengelola Pangan Papua yang akan mengintegrasikan berbagai program lintas sektor, serta penguatan data pangan berbasis digital untuk mendukung perencanaan yang presisi.
Selain itu, pemerintah berkomitmen memperluas akses pasar bagi produk pertanian Papua melalui sistem e-commerce dan kerja sama antarprovinsi. Peningkatan nilai tambah melalui industri pengolahan hasil pertanian juga akan menjadi fokus berikutnya, agar Papua tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga pemain dalam rantai nilai pangan nasional.
Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menandai langkah maju dalam upaya memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Papua kini tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang tertinggal, melainkan sebagai bagian strategis dari sistem pangan nasional. Dengan sinergi antara pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pertanian berkelanjutan, pemerintah telah menanam fondasi kuat bagi kemandirian pangan di Papua. Hal tersebut menjadi sebuah pijakan penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dari ujung timur Nusantara.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia