Oleh : Andhika Rachman
Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka menghadirkan semangat baru dalam pembangunan nasional. Harapan publik yang tinggimulai dijawab dengan langkah-langkah konkret, khususnya di sektor infrastruktur. Pemerintahmenunjukkan komitmen kuat untuk membangun Indonesia secara lebih menyeluruh, tidak hanyalewat proyek-proyek berskala besar, tetapi juga dengan menanamkan fondasi pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Pendekatan yang lebih strategis, merata, dan berkelanjutan mulai mewarnai arah pembangunaninfrastruktur nasional. Fokus tidak lagi sekadar pada pencapaian fisik, melainkan pada dampakjangka panjang bagi kesejahteraan, konektivitas wilayah, serta daya saing bangsa.strategis dalamsejarah Indonesia modern. Sebab infrastruktur sejatinya bukan hanya soal membangun, tetapisoal menciptakan perubahan yang terasa hingga ke akar rumput.
Perubahan pendekatan ini tampak jelas dalam prioritas alokasi anggaran dan perencanaanproyek-proyek strategis. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp400,3 triliun untuk sektor infrastruktur. Meskipunnominal ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun pengurangan ini bukanberarti melemahkan pembangunan. Justru, hal ini mencerminkan upaya penguatan efisiensi fiskaldan peningkatan kualitas belanja infrastruktur, dengan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Fokus pembangunan infrastruktur kini tidak hanya terbatas pada pembangunan jalan tol ataugedung-gedung monumental, tetapi juga diarahkan pada sektor-sektor yang lebih fundamental seperti pertanian, ketahanan pangan, pendidikan, transportasi publik, dan pengelolaan sumberdaya alam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya membangundari bawah—dari kebutuhan dasar rakyat—untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih inklusifdan berkeadilan.
Salah satu proyek prioritas yang mencerminkan arah pembangunan yang lebih strategis adalahpercepatan akses jalan dan jalan tol menuju Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Pemerintah pusat bersama Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah terus memperkuatsinergi lintas sektor demi mempercepat pembangunan konektivitas ke pelabuhan tersebut, yang digadang-gadang akan menjadi salah satu pusat logistik internasional terbesar di Indonesia.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut bahwa percepatan akses menuju PelabuhanPatimban bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, tetapi merupakan inisiatif besar yang akanmendorong pertumbuhan industri, memperluas perdagangan, dan membuka lapangan kerja barudi kawasan barat Indonesia. Dengan kelancaran distribusi logistik, efisiensi biaya transportasi, serta kemudahan ekspor-impor, manfaat proyek ini akan dirasakan hingga ke tingkat rumahtangga masyarakat.
Lebih dari itu, proyek seperti Patimban menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kinitidak hanya dilihat dari besarnya nilai investasi, tetapi dari seberapa jauh dampaknya terhadapstruktur ekonomi dan sosial masyarakat di sekitarnya.
Kebijakan pembangunan juga mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah menjadi EnergiListrik (PSEL) di Kabupaten Tangerang. Proyek ini dijadwalkan mulai konstruksi pada 2026 danmerupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pengelolaan sampahsekaligus krisis energi.
Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukungseperti akses jalan, sistem drainase, dan penyediaan lahan seluas lima hektare di TempatPembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin. Proyek ini tidak hanya akan mengurangi volume sampahyang masuk ke TPA, tetapi juga menghasilkan energi listrik sebagai sumber daya terbarukan. Iniadalah contoh konkret bagaimana pembangunan infrastruktur dapat mendukung agenda nasionaldalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek energibersih dan lingkungan hidup.
Pemerintah juga menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat infrastruktur dasar yang selamaini kurang mendapat perhatian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempatkan pembangunan sistem irigasi, jalan desa, sekolah rakyat, dan akses air bersihsebagai prioritas utama. Program ini beriringan dengan ambisi pemerintah dalam mencapaiswasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Sistem irigasi yang lebih modern dan efisien akan memperkuat sektor pertanian, meningkatkanproduktivitas petani, serta menjaga stabilitas harga pangan di pasar domestik. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak lagi bersifat eksklusif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhanmasyarakat di akar rumput.
Selain pembangunan fisik, Prabowo-Gibran juga fokus pada reformasi kelembagaan danpenyederhanaan regulasi dalam tata kelola proyek infrastruktur. Kementerian PUPR, misalnya, memperkuat kapasitas birokrasi untuk menghadirkan tata kelola proyek yang adaptif, transparan, dan efisien. Pendekatan ini menekankan pentingnya manajemen proyek yang baik, pelibatanmasyarakat, serta kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan.
Langkah ini penting agar pembangunan tidak hanya cepat secara fisik, tetapi juga berkualitas danberkelanjutan dalam jangka panjang. Proyek yang baik adalah proyek yang tidak hanya selesai, tetapi juga bermanfaat, aman, dan diterima oleh masyarakat.
Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menandai arah baru dalam pembangunaninfrastruktur nasional—lebih inklusif, lebih merata, dan lebih strategis. Proyek-proyek besartetap dijalankan, namun didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuhkehidupan masyarakat sehari-hari.
Inisiatif seperti percepatan akses ke Pelabuhan Patimban dan pembangunan PSEL di Tangerang menunjukkan bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek teknis, melainkan instrumen pentinguntuk transformasi sosial, ekonomi, dan ekologis. Pendekatan ini menjadi cerminan dari visipembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan fisik, tetapi juga kemajuan manusia.
Jika konsistensi dan kolaborasi antar sektor terus dijaga, maka lima tahun pemerintahan iniberpotensi menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Sebab padaakhirnya, infrastruktur sejati bukan hanya tentang membangun jalan dan jembatan, tetapi tentangmembuka jalan bagi masa depan yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan bagi seluruhrakyat Indonesia.
)* Pengamat Kebijakan Publik