Oleh : Gavin Asadit )*
Pemerintah pusat meluncurkan rangkaian stimulus ekonomi pada pertengahan September 2025 yang dirancang untuk memperbesar ruang fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Paket kebijakan itu mengkombinasikan penyaluran likuiditas melalui bank-bank negara, insentif fiskal untuk UMKM dan sektor pariwisata, serta program padat karya yang menyasar desa dan wilayah terdampak perlambatan ekonomi.
Dalam langkah yang menjadi sorotan pasar, Kementerian Keuangan menginstruksikan pemindahan dana negara sebagian besar yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia senilai Rp200 triliun ke beberapa bank milik negara untuk meningkatkan likuiditas dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil. Pemerintah menekankan bahwa dana ini bertujuan memperbesar aliran pembiayaan bagi UMKM, perumahan terjangkau, dan program padat karya tanpa mengubah posisi defisit APBN secara signifikan.
Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro menilai stimulus dengan formula 8+4+5 memiliki peluang besar untuk menjaga konsumsi jangka pendek sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Ia menekankan bahwa efektivitas program ini akan sangat ditentukan oleh kecepatan penyaluran serta kualitas pengawasan. Menurutnya, jika pelaksanaan berjalan dengan baik, stimulus tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi memperbesar ruang fiskal melalui peningkatan penerimaan pajak akibat pertumbuhan yang lebih cepat.
Selain suntikan likuiditas, pemerintah merilis paket stimulus yang mencakup bantuan pangan, program “cash for work”, subsidi asuransi bagi pengemudi ojek daring dan sopir truk, serta perpanjangan tarif pajak final 0,5% untuk UMKM hingga 2029. Paket yang diumumkan pada 15 September 2025 itu tercatat bernilai sekitar Rp16,23 triliun dan dirancang untuk melindungi daya beli 18,3 juta keluarga serta menyerap tenaga kerja sementara melalui proyek infrastruktur skala kecil.
Pemerintah menegaskan bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan langkah-langkah yang mempermudah penyaluran kredit diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 menuju target tahunan. Menteri Koordinator Perekonomian menyatakan paket ini ditujukan untuk menjaga momentum konsumsi sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Di sisi moneter, Bank Indonesia telah melakukan pelonggaran tingkat suku bunga sepanjang 2025 sehingga ruang bagi kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dinilai membaik.
Pemerintah menyatakan langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan “ruang fiskal riil” tanpa mendorong defisit melebar secara material. Optimalisasi penyerapan anggaran yang selama ini cenderung mengendap di Bank Indonesia diyakini akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang, pada waktu bersamaan, mendongkrak penerimaan pajak sehingga dampak jangka menengah terhadap defisit bersifat netral bahkan berpotensi positif. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa strategi pemanfaatan dana terparkir ini merupakan bentuk optimalisasi penyerapan anggaran agar segera berdampak pada perekonomian. Menurutnya, langkah ini memungkinkan pemerintah menggerakkan roda ekonomi tanpa harus menambah defisit secara signifikan.
Salah satu fitur penting paket stimulus adalah penekanan pada inklusivitas: program pembangunan kembali lahan perkebunan pada 2026 yang diproyeksikan menciptakan jutaan lapangan kerja, keringanan pajak serta bantuan pangan kepada jutaan keluarga, dan program pelatihan/magang untuk tenaga kerja muda. Langkah ini menunjukkan pergeseran kebijakan menuju stimulasi yang tidak hanya menggenjot agregat permintaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produktif masyarakat rentan dan pelaku usaha mikro.
Pemerintah juga menargetkan pembentukan atau pendanaan koperasi desa untuk memperkuat rantai pasok lokal sebuah inisiatif yang memperoleh alokasi pembiayaan dari bank-bank negara yang menerima suntikan likuiditas. Inisiatif semacam ini, menurut pembuat kebijakan, akan membantu menyebarkan manfaat pertumbuhan ke tingkat akar rumput dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Meski memiliki tujuan inklusif, stimulus dengan skala dan ruang lingkup yang cukup luas menimbulkan sejumlah tantangan. Pertama, risiko kebocoran anggaran jika pengawasan lemah. Kedua, kemungkinan dampak inflasi domestik jika permintaan berputar cepat sementara penawaran barang dan jasa belum pulih. Ketiga, sinergi kebijakan fiskal-moneter perlu terus dipantau agar tidak memicu ketidakseimbangan makro jangka menengah. Para ahli menekankan pentingnya pengukuran dampak melalui indikator seperti penyaluran kredit ke UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan realisasi konsumsi rumah tangga.
Paket stimulus 2025 menandai perubahan strategi fiskal Indonesia menuju pendekatan yang lebih aktif: memperbesar likuiditas perbankan, memperkuat bantuan langsung dan padat karya, serta memberi prioritas pada UMKM dan lapangan kerja. Jika implementasi dan pengawasan dilaksanakan secara cepat dan tepat, kebijakan ini berpotensi memperbesar ruang fiskal nyata melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penerimaan negara sambil menegakkan prinsip inklusivitas agar manfaat pertumbuhan dirasakan hingga tingkat desa.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan