Oleh : Ricky Rinaldi
Pemerintah Indonesia terus memperkuat fondasi tata kelola perusahaan milik negara melalui langkah besar berupa pembentukan Badan Pengatur BUMN. Inisiatif ini dipandang sebagai bagian penting dari reformasi kelembagaan, sejalan dengan kebutuhan memastikan bahwa BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menata ulang mekanisme pengawasan sekaligus memperjelas pembagian peran. Menurutnya, aset negara harus dipastikan dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberi hasil maksimal. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa visi pemerintah tidak sekadar menjadikan BUMN sebagai mesin bisnis, tetapi juga instrumen strategis dalam menjawab tantangan ketahanan energi, pangan, dan infrastruktur.
Pada saat yang sama, sorotan publik juga tertuju pada peran Rosan Perkasa Roeslani yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Ketua Danantara. Dengan posisinya, Rosan berada di garda terdepan untuk memastikan Danantara menjadi simpul utama pengelolaan aset dan investasi strategis negara. Perannya semakin penting karena sinergi antara Danantara dan Badan Pengatur BUMN akan menjadi salah satu kunci keberhasilan reformasi ini.
Secara kelembagaan, pembentukan Badan Pengatur BUMN akan membawa perubahan signifikan. Selama ini, Kementerian BUMN memikul beban ganda: sebagai pembuat kebijakan, pengawas, sekaligus pengelola perusahaan. Model sebelumnya menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran bisnis dan pelayanan publik, sehingga pembentukan Badan Pengatur BUMN menjadi solusi strategis, terutama ketika harus menyeimbangkan tuntutan bisnis dengan kewajiban pelayanan publik. Dengan adanya badan pengatur, pembagian peran akan lebih jelas. Kementerian BUMN dapat fokus pada strategi pengembangan bisnis, ekspansi pasar, dan transformasi digital, sementara fungsi pengawasan, tata kelola, dan optimalisasi aset negara diperkuat oleh lembaga baru tersebut.
Implikasi dari perubahan ini sangat luas. Dari sisi fiskal, pemerintah berharap pembentukan badan pengatur dapat meningkatkan setoran dividen BUMN ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Optimalisasi aset dan investasi yang selama ini kurang produktif bisa dimaksimalkan, sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program prioritas pemerintah. Dari sisi efisiensi, adanya pembagian peran yang jelas akan mengurangi tumpang tindih kewenangan, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan daya saing BUMN di tingkat global.
Jika ditinjau dari perspektif ekonomi politik, langkah ini juga memiliki dimensi strategis. Indonesia sedang berupaya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dengan mengandalkan industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, dan penguatan basis produksi domestik. Dalam konteks ini, BUMN menjadi instrumen penting. Dengan tata kelola yang semakin sehat, BUMN akan makin produktif dalam mendorong industrialisasi dan hilirisasi. Reformasi kelembagaan menjadi prasyarat agar peran BUMN tidak hanya simbolik, melainkan benar-benar produktif.
Danantara, sebagai entitas pengelola investasi dan aset negara, memiliki peran sentral dalam proses ini. Sejak dibentuk, Danantara diproyeksikan untuk menjadi lembaga setara sovereign wealth fund yang mampu menghimpun dan mengelola aset strategis secara profesional. Dengan Rosan Roeslani di pucuk pimpinan, Danantara diharapkan mampu membangun jaringan investasi global sekaligus menjaga agar aliran modal asing tetap sejalan dengan kepentingan nasional. Sinerginya dengan Badan Pengatur BUMN akan memastikan agar setiap aset yang dialihkan ke Danantara memiliki arah yang jelas dan terukur.
Dari sisi governance, kehadiran Badan Pengatur BUMN juga akan memperkuat transparansi. Lembaga ini diharapkan dapat menghadirkan sistem pelaporan yang lebih terbuka, audit yang lebih ketat, dan mekanisme akuntabilitas yang dapat diakses publik. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah menghadirkan BUMN yang bersih, transparan, dan bebas dari KKN. Penguatan tata kelola menjadi fondasi agar reformasi BUMN tidak berhenti pada tataran retorika, melainkan benar-benar dapat dirasakan dampaknya.
Namun, reformasi kelembagaan tentu bukan tanpa tantangan. Pertama, integrasi regulasi antar kementerian dan lembaga harus berjalan mulus. Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan lembaga pengatur baru harus mampu membangun koordinasi yang solid, sehingga tidak menimbulkan birokrasi yang justru menghambat. Kedua, kapasitas sumber daya manusia yang akan mengisi lembaga pengatur ini harus benar-benar diseleksi dengan standar profesionalisme tinggi. Dengan SDM profesional, lembaga pengatur ini akan mampu memastikan tidak ada kebocoran maupun inefisiensi
Selain itu, ada pula tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan orientasi bisnis. Sebagai contoh, BUMN di sektor energi harus mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan, namun di sisi lain dituntut untuk tetap menghasilkan keuntungan. Di sinilah peran Badan Pengatur BUMN semakin terlihat sebagai penjamin keseimbangan antara kepentingan publik dan orientasi bisnis.
Dari perspektif jangka panjang, keberhasilan badan pengatur akan sangat menentukan posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi hijau, digitalisasi, dan ketahanan pangan. Jika BUMN dapat beradaptasi dengan cepat dan didukung tata kelola yang modern, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai pemain utama di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia.
Optimisme ini bukan tanpa alasan. Dengan dukungan politik yang kuat dari Presiden Prabowo, serta kepemimpinan teknokratis di Danantara oleh Rosan Roeslani, pemerintah memiliki kombinasi antara visi politik dan kapasitas manajerial. Apabila kedua hal ini bersinergi, pembentukan Badan Pengatur BUMN akan menjadi tonggak sejarah dalam reformasi ekonomi nasional.
Pada akhirnya, pembentukan Badan Pengatur BUMN bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju era baru pengelolaan perusahaan negara. Lembaga ini akan menjadi instrumen penting untuk memastikan BUMN tetap berdaya saing, memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN, dan menjadi bagian integral dari visi Indonesia Emas 2045. Dengan fondasi kelembagaan yang kuat, transparansi yang terjaga, serta dukungan politik yang konsisten, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju dalam dua dekade mendatang.
*)Pengamat Isu Strategis