Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Papua tengah menunjukkan wajah baru kedamaian melalui sinergi aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Berbagai langkah nyata dilakukan mulai dari konsolidasi aparat, penguatan peran hakim adat, hingga bantuan pemerintah pusat yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Keseluruhan upaya ini memperlihatkan bahwa kedamaian bukan hanya slogan, melainkan hasil kerja sama nyata antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan komunitas lokal dalam menjaga stabilitas serta mendorong pembangunan berkelanjutan.
Situasi ini tampak jelas di Kota Agats yang kembali pulih dan kondusif berkat kerja sama erat TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Cahyo Sukarni, menyampaikan bahwa apel besar yang dipimpin Bupati Asmat bersama seluruh pemangku kepentingan pada 29 September 2025 menjadi momentum konsolidasi lintas sektor dalam memperkuat stabilitas keamanan sekaligus melakukan pemulihan pasca-insiden.
Menurut data yang disampaikan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Cahyo Sukarni, kerusakan yang tercatat berupa satu pos Satgas TNI yang terbakar serta beberapa fasilitas kantor pemerintah yang mengalami kerusakan. Tercatat pula beberapa unit usaha yang dijarah serta kendaraan dinas yang rusak. Namun, seluruh kondisi tersebut kini ditangani secara cepat dengan dukungan penuh aparat keamanan dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa aparat gabungan TNI dan Polri tetap melaksanakan patroli intensif, sementara pemerintah daerah menggelar rekonsiliasi bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, dan instansi terkait. Masyarakat juga terus diimbau agar menjaga ketertiban, bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak mudah terprovokasi.
Langkah positif juga hadir di Sorong Selatan dengan pembentukan lembaga hakim adat. Ketua LMA Suku Tehit, Altius Thesia, menilai hakim adat berperan penting sebagai sosok dituakan yang memahami sejarah adat serta dipercaya masyarakat dalam menyelesaikan persoalan. Ia menegaskan bahwa lembaga ini memperkuat sistem sosial masyarakat, menjaga keharmonisan, serta mencegah terjadinya konflik horizontal. Kehadiran hakim adat juga dianggap sebagai pilar untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kedamaian.
Dukungan ini diperkuat pemerintah daerah. Kabid Poldagri Kesbangpol Sorong Selatan, Noak Kladit, menjelaskan bahwa hakim adat memiliki peran strategis dalam meredam konflik, khususnya terkait perebutan wilayah adat. Ia memastikan bahwa pada tahun 2026 pemerintah akan bekerja sama dengan tokoh adat dalam pemetaan wilayah adat sehingga potensi gesekan dapat dicegah lebih dini.
Tidak hanya tokoh adat, peran tokoh agama juga semakin diperkuat. Di Kabupaten Puncak Jaya, pemerintah pusat menyalurkan bantuan usaha tahap II berupa bibit ternak babi kepada Ketua Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Wilayah Yamo, Pendeta Lenis Kogoya. Ia menilai bahwa bantuan tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap tokoh rohani yang berperan menjaga nilai moral sekaligus menjadi penggerak kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui ternak lokal ini tidak hanya menopang ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat peran gereja sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Apresiasi juga datang dari Kepala Suku Lumo, Minangen Wonda, yang berterima kasih atas bantuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto berupa pembangunan honai, pembuatan kandang babi, bibit ternak, serta alat komunikasi. Ia menilai bahwa bantuan tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat pegunungan. Menurutnya, langkah nyata pemerintah pusat telah memberikan dampak besar dalam meningkatkan kesejahteraan. Ia bersama masyarakat Distrik Lumo pun menegaskan komitmen untuk terus menjaga tanah Papua tetap damai.
Sinergi pemerintah pusat dengan tokoh adat juga tampak di Papua Tengah. Ketua Dewan Adat Meepago, Wolter Belau, menyampaikan rasa syukur atas bantuan renovasi rumah, pemasangan listrik, serta pembangunan tanggul setinggi tiga meter di pekarangannya. Ia menilai bahwa perhatian pemerintah pusat memperlihatkan kepedulian yang besar terhadap tokoh adat di Papua. Selain itu, ia menegaskan bahwa Dewan Adat Meepago mendukung penuh berbagai program pemerintah seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Program Strategis Nasional (PSN), dan Program Transmigrasi. Dukungan ini menurutnya sangat penting untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi Papua.
Dari berbagai langkah tersebut, tampak jelas bahwa sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama merupakan formula komprehensif untuk menjaga Papua. Aparat keamanan mengedepankan pendekatan kolaboratif, tokoh adat memastikan keharmonisan sosial, sementara tokoh agama memperkuat fondasi moral dan spiritual masyarakat. Semua elemen ini menyatu dalam satu visi besar: mewujudkan Papua yang damai, sejahtera, dan berdaya saing.
Papua yang damai akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan kerja sama yang mengakar pada kearifan lokal, stabilitas dapat dipertahankan dan pembangunan berjalan berkelanjutan. Sinergi TNI-Polri dan masyarakat Papua adalah jalan menuju masa depan yang penuh harapan, persaudaraan, dan kemajuan bagi seluruh bangsa.
)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua