Oleh: Alexander Royce*)
Dalam lanskap global yang ditandai dengan fluktuasi harga energi dunia dan gejolak geopolitik, Indonesia di bawah kepemimpinan pemerintahan saat ini menunjukkan langkah tegas menuju kemandirian energi. Pemerintah merumuskan dan memperkuat Program Strategis Nasional (PSN) berorientasi swasembada energi sebagai salah satu pilar utama pembangunan jangka menengah. Ambisi ini bukan sekadar retorika, melainkan diwujudkan melalui berbagai langkah nyata yang mempercepat terwujudnya kemandirian energi, mulai dari pengembangan lahan hingga penguatan rantai hulu-hilir migas dan gas bumi.
Salah satu langkah yang menjadi sorotan publik adalah persiapan 481 ribu hektare lahan di kawasan PSN Wanam, Papua Selatan, yang akan didedikasikan untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus energi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pembangunan kawasan Wanam tak hanya diarahkan untuk memproduksi pangan pokok, tetapi juga mempersiapkan industri etanol, biodiesel (B50), bahkan pembangunan pabrik propelan. Dalam pernyataannya, Zulhas menekankan bahwa setiap proses dijalankan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal, dan keberlanjutan, sehingga Wanam diharapkan menjadi fondasi nyata sekaligus simbol kedaulatan energi nasional.
Langkah pelepasan kawasan hutan seluas 474 ribu hektare untuk PSN Wanam juga memperoleh persetujuan administrasi dari pemerintah pusat, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menerjemahkan visi menjadi keputusan konkret. Pemerintah menegaskan bahwa proses pelepasan lahan ditempuh melalui kajian komprehensif, melainkan ditempuh melalui kajian tata ruang, kajian lingkungan, dan koordinasi lintas kementerian agar program jangka panjang dapat dilaksanakan dengan landasan hukum kuat.
Namun, swasembada energi bukan hanya soal sawah atau pabrik biodiesel. Di sisi hulu dan hilir sumber energi fosil dan gas bumi, sinergi antar lembaga dan BUMN menjadi prasyarat keberhasilan.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, C. W. Wicaksono, menyampaikan bahwa SKK Migas menempatkan penguatan SDM lokal sebagai andalan utama. Ia menjelaskan bahwa dalam kesempatan pengadaan tenaga kerja dan kemitraan, perusahaan migas didorong untuk menjadikan tenaga kerja lokal sebagai prioritas utama. Dengan demikian, manfaat ekonomi tak hanya berhenti di angka produksi, tapi menjalar ke masyarakat dan mendongkrak multiplier effect regional.
Menurut publikasi SKK Migas Sumbagut, langkah ini juga menghadirkan efek domino: penggunaan NPWP lokal untuk vendor, penajaman pengadaan barang dan jasa, serta penguatan tata kelola lokal dalam proyek migas. Kombinasi ini, kata Wicaksono, akan memperkuat iklim investasi dan memastikan bahwa industri migas berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan daerah.
Kini, dari sisi distribusi gas dan infrastruktur hilir, peran PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai ujung tombak sangat menentukan. Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta, menegaskan bahwa gas bumi akan dijadikan tulang punggung transisi energi nasional dan pendorong swasembada energi. Ia menyatakan bahwa PGN akan memperkuat jaringan gas (jargas), memperluas jangkauan pelanggan, dan mengoptimalkan penggunaan gas untuk mereduksi impor LPG. Semangat ini perlu disambut positif karena konsolidasi infrastruktur gas akan menekan beban impor dan meningkatkan efisiensi energi domestik.
PGN sendiri sudah mengoperasikan lebih dari 33.000 km jaringan pipa serta fasilitas regasifikasi LNG dan stasiun pengisian gas. Di Banten, misalnya, PGN telah memasang lebih dari 15.000 sambungan jargas APBN dan lebih dari 69.000 sambungan mandiri, menyediakan akses energi bagi rumah tangga, industri kecil, serta pelanggan komersial. Untuk mendorong percepatan, Hery menegaskan dukungan pemerintah akan mempercepat lewat kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan sosialisasi luas agar masyarakat lebih cepat beralih ke gas bumi.
Perihal relevansi saat ini menekankan bahwa pemanfaatan gas bumi sebagai tulang punggung swasembada dan transisi energi makin mendapatkan perhatian. PGN dilaporkan memperkuat jaringan gas sebagai instrumen strategis untuk menggenjot akses energi bersih dan mengurangi beban impor energi. Selain itu, media nasional seperti Antara memberitakan bahwa PGN memperkuat infrastruktur jargas sebagai langkah krusial dalam pencapaian target swasembada energi.
Di ranah energi baru terbarukan (EBT), lembaga riset seperti IESR menegaskan bahwa EBT harus menjadi tumpuan utama kemandirian energi nasional. Elektromobilitas, tenaga surya, panas bumi, dan bioenergi harus saling melengkapi agar beban energi fosil dapat ditekan secara optimal. Dalam skenario ini, gas bumi menjadi “jembatan” transisi sekaligus menjamin ketersediaan pasokan dalam jangka dekat.
Ke depan, tantangan akan selalu muncul, namun, pemerintahan yang sedang berjalan telah menunjukkan bahwa langkah-langkah tengah ditempuh dengan kesungguhan, dari pelepasan lahan hingga penandatanganan kontrak hilir dan pengembangan SDM lokal.
Dalam konteks tersebut, pengamat dan publik patut menyambut optimis bahwa “Program Strategis Nasional Percepat Realisasi Swasembada Energi” bukan sekadar jargon, melainkan sudah diwarnai oleh tindakan konkret. Apresiasi patut dicurahkan kepada semua pihak yang bergerak. Dengan sinergi yang terus diperkuat dan komitmen yang dijaga, jalan untuk mencapai swasembada energi semakin terbuka dan pasti.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial