October 2, 2025

Jakarta, Pemerintah memberikan jawaban konkret atas tuntutan publik yang terangkum dalam agenda 17+8 dengan mendorong reformasi pajak secara menyeluruh. Langkah ini diambil untuk memastikan penerimaan negara semakin optimal dan diarahkan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Pemerintah dituntut untuk mendorong kepatuhan sejak dini melalui penegakan hukum yang konsisten, pelayanan perpajakan…

Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjawab aspirasi publik yang terangkum dalam tuntutan 17+8 Tuntutan Rakyat. “Pajak bukan sekadar alat penerimaan negara, tetapi instrumen untuk menghadirkan keadilan. Yang kuat membantu yang lemah, yang mampu memberi kontribusi lebih besar. Inilah semangat bangsa yang…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah dan parlemen kini menghadapi dinamika penting dalam arah kebijakan fiskal. Wacana mengenai tax amnesty jilid III yang sempat masuk dalam daftar prioritas legislasi 2025 menimbulkan perdebatan luas, baik di kalangan pembuat kebijakan, akademisi, maupun pelaku usaha. Sementara sebagian pihak menilai pengampunan pajak dapat menjadi jalan cepat untuk meningkatkan penerimaan…

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah berlangsung aman dan tertib, mencerminkan kedewasaan demokrasi di Indonesia. Meski dinamika politik cukup tinggi, masyarakat tetap dapat menyalurkan hak pilih dengan tenang berkat sinergitas TNI dan Polri yang menjaga keamanan di lapangan. Di Papua, personel Polres Sarmi bersama TNI menggelar patroli gabungan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait…

Oleh: Maria Nurwanto Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sukses digelar di Bangka Belitung menorehkan catatan penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Di tengah dinamika politik yang cukup tajam, sinergitas antara TNI dan Polri kembali membuktikan perannya sebagai pilar utama penjaga stabilitas. Dengan pengawalan yang ketat namun tetap humanis, PSU berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan kondusif. Hal ini…

Oleh : Gavin Asadit )* Di tengah dinamika informasi digital yang cepat dan terkadang tak terkendali, pemerintah sangat menyadari bahwa hoaks dan narasi provokatif bukan hanya sekadar gangguan opini publik, melainkan ancaman terhadap keamanan, persatuan, dan stabilitas nasional. Berbagai klaim yang keliru seperti tuduhan bahwa TNI atau Polri terlibat dalam provokasi massa, bahwa pemerintah diam-diam…

Jakarta – Komitmen menjaga iklim demokrasi di Indonesia kembali diperlihatkan melalui sinergi yang kuat antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kedua institusi pertahanan dan keamanan ini menunjukkan kekompakan dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa damai yang berlangsung di berbagai daerah pada beberapa waktu lalu. Dalam setiap aksi penyampaian pendapat di…

Jakarta — Pemerintah menyatakan keseriusannya dalam meredam penyebaran narasi hoaks dan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, langkah kolaboratif dengan TNI dan Polri diintensifkan guna memastikan setiap provokator yang mencoba memecah belah ditindak tegas. Sebagai ujung tombak di bidang keamanan dan penegakan hukum, TNI dan Polri mendapat mandat untuk…

Oleh: Daniul Hermawan )* Komitmen pemerintah untuk merespons aspirasi rakyat yang terangkum dalam tuntutan 17+8 semakin menemukan bentuk nyata melalui langkah percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kehadiran regulasi ini dipandang penting sebagai instrumen hukum untuk menutup celah praktik kejahatan yang merugikan negara, sekaligus menjadi bukti keseriusan negara dalam memenuhi amanat rakyat yang menuntut tata…

Jakarta – Pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang kini resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025–2026. Kehadiran regulasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan pengembalian aset negara yang dirugikan oleh tindak pidana. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,…