Jakarta – Jelang satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah tetap menunjukkan komitmennya untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia melalui peluncuran Paket Stimulus Ekonomi 2025.
Paket ini diharapkan menjadi katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan target pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) yang tumbuh 5,2 persen pada 2025.
Melalui serangkaian kebijakan strategis yang didorong oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah memperkenalkan paket stimulus yang terbagi dalam tiga kategori: 8 program akselerasi di 2025, 4 program lanjutan pada 2026, dan 5 program andalan untuk penyerapan tenaga kerja.
Menurut Purbaya, salah satu fokus utama dalam paket stimulus ini adalah alokasi anggaran sebesar Rp7 triliun untuk program bantuan pangan.
“Bantuan ini akan menjangkau masyarakat yang membutuhkan, dan kami optimis dampaknya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak,” ujar Purbaya.
Dana tersebut bersumber dari pos belanja yang biasanya tidak terserap maksimal setiap akhir tahun, memastikan bahwa anggaran yang ada dapat langsung digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan peningkatan belanja yang dipercepat, diperkirakan defisit anggaran akan tetap berada dalam kondisi netral hingga positif.
Selain itu, kebijakan pengalihan dana ke perbankan yang dikombinasikan dengan stimulus fiskal juga mendapat apresiasi dari Prasasti Center for Policy Studies. Piter Abdullah, Program and Policy Director Prasasti, menjelaskan bahwa pengalihan dana ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi mendorong pertumbuhan kredit, yang pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Meskipun permintaan kredit masih terkendala oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian global dan dampak pandemi, kebijakan ini menunjukkan langkah strategis yang perlu didukung untuk memastikan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi,” kata Piter.
Paket Stimulus Ekonomi “8+4+5” senilai Rp16,2 triliun ini akan menjadi instrumen utama dalam pencapaian target penciptaan tiga juta lapangan kerja hingga akhir 2025. Kebijakan ini memadukan program jangka pendek, seperti bantuan beras dan insentif pajak, dengan kebijakan jangka panjang di sektor riil yang berpotensi meningkatkan produktivitas, khususnya di sektor koperasi, perkebunan, dan perikanan.
Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi menyampaikan bahwa meski tantangan dalam implementasi kebijakan tetap ada, seperti pengawasan dan koordinasi yang solid, kebijakan ini berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
“Dengan konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan yang ketat, paket ini bisa menjadi pendorong bagi penciptaan lapangan kerja berkelanjutan serta memperkuat daya beli masyarakat,” ujar Gundy.
Dengan berbagai program yang telah dirancang, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil pada 2025. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran, terus berupaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi dampak global terhadap perekonomian.
(*/rls)