Oleh : Andika Pratama )*
Memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan ekonomi nasional ditandai dengan hadirnya paket stimulus yang menjadi tonggak penting dalam akselerasi pertumbuhan. Pemerintah meluncurkan program ekonomi bernilai Rp16,23 triliun dengan formula 8+4+5, yang tidak hanya menjadi strategi jangka pendek, tetapi juga pijakan untuk memperkuat daya tahan sekaligus memperluas daya saing ekonomi Indonesia. Kehadiran delapan program akselerasi tahun 2025 menjadi jawaban konkret atas tantangan global dan kebutuhan domestik yang mendesak, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa paket stimulus ini hadir sebagai respons adaptif terhadap ketidakpastian global. Dengan struktur ekonomi Indonesia yang 99 persen didominasi UMKM dan 97 persen tenaga kerja nasional bergantung padanya, maka penguatan sektor ini merupakan kunci keberhasilan transformasi. Pandangan ini menegaskan betapa paket stimulus tidak boleh sekadar berhenti pada penyaluran dana, melainkan harus berorientasi pada keberlanjutan dan penguatan fundamental UMKM di masa depan.
Dari delapan program utama yang dirancang pemerintah, lima di antaranya memberikan dampak langsung bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyebutkan bahwa manfaat nyata sudah dapat dirasakan, mulai dari perpanjangan tarif PPh Final 0,5 persen hingga 2029, hingga fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diperluas ke sektor pariwisata. Kebijakan ini meringankan beban biaya tenaga kerja di sektor-sektor strategis dan menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah menunjukkan keseriusan menghadirkan kebijakan yang bukan hanya pro-pasar, tetapi juga pro-rakyat.
Selain itu, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada aspek fiskal. Perlindungan sosial melalui diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pelaku UMKM serta pekerja sektor transportasi daring menunjukkan langkah strategis untuk menyeimbangkan aspek perlindungan tenaga kerja dengan keberlangsungan bisnis. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa kebijakan ini dirancang tanpa menambah beban defisit APBN, melainkan dengan memaksimalkan alokasi anggaran yang ada. Hal ini menegaskan prinsip kehati-hatian fiskal sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro.
Perhatian besar juga diberikan pada aspek deregulasi. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pemerintah menyederhanakan perizinan usaha berbasis risiko yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini menghapus akar birokrasi yang selama ini menghambat kemudahan berusaha, sekaligus membuka jalan bagi UMKM untuk masuk ke pasar formal. Dengan adanya kepastian lokasi usaha melalui integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), UMKM kini memiliki pijakan legal yang lebih kokoh untuk memperluas usaha mereka.
Dampak positif dari kebijakan ini tidak berhenti di sektor usaha. Program bantuan pangan dan padat karya tunai (cash for work) dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat. Hubungan erat antara permintaan dan penawaran terlihat jelas di sini. Ketika masyarakat memiliki daya beli yang terjaga, permintaan terhadap produk UMKM meningkat, sehingga roda produksi terus berputar. Efek berganda pun tercipta, di mana UMKM dapat mempertahankan bahkan menambah lapangan kerja. Dengan demikian, program sosial tidak sekadar menjadi instrumen bantuan, tetapi juga motor penggerak ekonomi riil.
Meski begitu, tantangan implementasi masih membayangi. Kesiapan regulasi dan konsistensi pelaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan. Banyak pelaku UMKM yang masih terkendala akses modal karena minimnya agunan atau rekam jejak kredit. Tanpa inovasi pembiayaan yang inklusif, misalnya melalui fintech atau skema mikro berbasis komunitas, stimulus fiskal bisa saja tidak optimal mendorong pertumbuhan sektor riil. Di sisi lain, transformasi digital yang digencarkan pemerintah membutuhkan dukungan literasi. Kesenjangan digital masih lebar, sehingga perlu pendampingan intensif agar UMKM di seluruh daerah dapat memanfaatkan platform digital secara setara.
Secara keseluruhan, delapan paket stimulus ekonomi tahun 2025 menjadi langkah strategis yang memperlihatkan orientasi jelas pemerintahan Prabowo – Gibran dalam membangun pondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kombinasi insentif fiskal, perlindungan sosial, deregulasi, dan penguatan daya beli masyarakat menjadikan kebijakan ini lebih dari sekadar rangkaian program, melainkan sebuah ekosistem pembangunan ekonomi.
Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo – Gibran akan tercatat sebagai fase penguatan struktur ekonomi nasional. Paket stimulus ini tidak hanya dirancang untuk meredam dampak jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan bahwa UMKM dapat naik kelas, masyarakat memiliki daya beli yang terjaga, dan tenaga kerja terlindungi.
Ke depan, yang dibutuhkan adalah konsistensi, pengawasan, dan inovasi berkelanjutan. Pemerintah perlu terus mendengarkan aspirasi pelaku usaha, menutup celah birokrasi, dan mendorong inklusi keuangan serta digitalisasi. Dengan langkah-langkah itu, delapan paket stimulus tidak hanya akan tercatat sebagai kebijakan populis, tetapi benar-benar menjadi program jitu akselerasi ekonomi menuju Indonesia yang lebih tangguh dan berdaya saing global.
)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi