September 2025

Oleh : Agus Marwan )* Swasembada pangan kembali ditempatkan sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar persoalan penyediaan bahan pokok, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri…

Oleh: Alexander Royce*) Situasi demonstrasi yang belakangan merebak di sejumlah daerah kembali menyoroti pentingnya stabilitas sosial-ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah memahami bahwa salah satu sumber keresahan publik adalah persoalan pangan dan lapangan kerja. Karena itu, kebijakan swasembada pangan tidak hanya diposisikan sebagai program ketahanan nasional, tetapi juga sebagai strategi membuka peluang kerja baru yang menyentuh berbagai…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung pada akhir Agustus 2025 tidak akan memengaruhi jalannya kebijakan swasembada pangan yang tengah digencarkan Presiden Prabowo Subianto. Fokus untuk menjaga ketahanan pangan nasional dipastikan tetap berjalan tanpa hambatan, meskipun dinamika sosial sempat mewarnai beberapa daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa situasi pangan nasional…

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor susu yang pada 2023 mencapai 3,7 juta ton dari total kebutuhan 4,53 juta ton. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggandeng PT Moosa Genetika Farmindo (Moosa Genetics) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam program pengembangan sapi perah unggul yang diberi nama Sapi Merah…

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Papua kembali menjadi sorotan setelah pemindahan empat tahanan kasus makar dari Sorong ke Makassar memunculkan dinamika di tengah masyarakat. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi munculnya aksi anarkis yang justru dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam momentum ini, suara tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para pemimpin lokal di Papua Barat Daya…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI bahwa pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap praktik korupsi. “Kita sedang menghadapi realitas kebocoran besar atas kekayaan negara. Tidak ada pilihan lain selain bertindak tegas, meskipun langkah ini mungkin tidak populer bagi sebagian pihak,” ujarnya. Presiden Prabowo kemudian menekankan bahwa kebocoran anggaran…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi sebagai wujud nyata merespons aspirasi masyarakat yang menginginkan birokrasi bersih, transparan, dan akuntabel. Penegasan ini menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip integritas dan keadilan. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya,…

Oleh : Aksara Dwi Wijayanto*) Tingginya partisipasi publik dalam menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi belakangan ini mencerminkan semakin kuatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Fenomena ini bukanlah tanda ketidakstabilan, melainkan bukti bahwa demokrasi di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Pemerintah menyikapi dinamika tersebut dengan pendekatan yang konstruktif, mengedepankan dialog, serta…

Oleh: Ferdian Kristopher Pemberantasan korupsi bukan sekadar slogan politik, melainkan wujud nyata dari komitmen negara dalam menjawab aspirasi publik yang mendambakan pemerintahan bersih dan berintegritas. Di tengah tantangan global dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh berbagai institusi, baik pusat…

Jakarta – TNI dan Polri menegaskan komitmen penuh untuk menjaga keamanan masyarakat melalui patroli gabungan berskala besar hingga ke tingkat RT/RW. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pasca maraknya aksi anarkis dan penjarahan di sejumlah wilayah pada akhir Agustus. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol….