Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat koperasi desa sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa sebanyak 20.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan diprioritaskan memperoleh kredit dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Jumlah ini naik dari target awal yang hanya 16.000 koperasi.
“Kemarin rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) kita bisa start (mulai menyalurkan pinjaman) di 20.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Ferry Juliantono.
Kebijakan tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan plafon pinjaman Rp 3 miliar per koperasi. Dana ini akan digunakan tidak hanya untuk modal kerja, tetapi juga investasi strategis.
“Juga dipergunakan untuk modal investasi membangun gudang plus dengan truk dan lain sebagainya. Jadi angkanya relatif, tetapi itu syarat yang kemarin kami sudah mendapatkan arahan dari Presiden. Jadi tentu akan dilakukan secara bertahap,” ungkap Ferry.
Ia menjelaskan, pengembangan 20.000 Kopdes Merah Putih diarahkan agar ideal, mencakup kebutuhan modal kerja hingga investasi jangka panjang. Pemerintah juga tengah merancang lokasi strategis sebagai pusat pengembangan koperasi desa.
Sejauh ini, sudah ada 1.000 Kopdes yang siap mencairkan kredit dari Himbara. “Plafonnya Rp 3 miliar, yang 1.000 Koperasi Desa seperti tadi disampaikan oleh pak Dony (COO Danantara) ada sekitar Rp 1 triliunan hari ini sudah bisa dicarikan,” kata Ferry.
Sementara itu, 16.000 Kopdes lain telah mengajukan proposal rencana bisnis dan akan memanfaatkan sebagian dari dana Rp 200 triliun yang ditempatkan pemerintah di Himbara. Namun, pencairan masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Yang 16.000 yang sudah mengajukan proposal, tinggal menunggu, menggunakan anggaran yang dari Rp 200 triliun,” jelasnya.
Meski plafon pinjaman ditetapkan Rp 3 miliar, Ferry memastikan penyaluran akan dilakukan bertahap sesuai kelayakan koperasi. “Jadi asumsinya Rp 3 miliar kali 16.000, tapi itu berjenjang juga, (Nggak mungkin semua dapat Rp 3 miliar?) iya,” tegasnya.
Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga akan menugaskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di setiap Kopdeskel Merah Putih. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyebut kebutuhan pegawai tersebut cukup besar.
“Ada ratusan ribu. Saya enggak ingat. Sudah kita petakan. BKN bersama Bu Menteri PANRB sudah memetakan itu,” kata Zudan.**