Oleh: Bara Winatha*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk memastikan setiap anak bangsa, khususnya para siswa, memperoleh akses pada gizi yang sehat, aman, dan halal demi menunjang tumbuh kembang mereka. Namun, beberapa kasus keracunan yang menimpa siswa di sejumlah daerah sempat menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pelaksanaan MBG. Dalam konteks inilah, evaluasi menyeluruh dipandang sebagai langkah strategis yang tidak hanya diperlukan untuk mencegah insiden serupa, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan program yang memiliki nilai strategis besar bagi masa depan bangsa.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) terus menangani persoalan ini secara serius dan segera melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses investigasi lapangan untuk memastikan penyebab insiden, apakah murni akibat kelalaian teknis atau terdapat unsur kesengajaan yang memperburuk situasi. Menurutnya, evaluasi terus dilakukan harus benar-benar mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda. DPR melalui Komisi IX akan terus mengawasi jalannya evaluasi, memastikan bahwa langkah perbaikan benar-benar dijalankan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan bahwa kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah jelas bertolak belakang dengan tujuan utama MBG. Ia menilai pemerintah akan segera melakukan evaluasi total agar program ini kembali berjalan sesuai dengan visi awalnya, yakni melindungi dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Menurutnya, program MBG harus benar-benar memenuhi standar keamanan, kesehatan, gizi, halal, serta akuntabilitas publik. Hidayat menegaskan, jika evaluasi dilakukan secara menyeluruh, maka program MBG justru bisa kembali mendapat dukungan luas dari masyarakat, karena publik melihat kesungguhan pemerintah dalam melindungi generasi penerus bangsa.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah penting dalam rangka memperbaiki pelaksanaan MBG. Salah satu kebijakan baru yang diterapkan adalah mewajibkan setiap koki di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki sertifikat resmi dari lembaga terkait. Dengan adanya sertifikasi ini, kualitas dan standar penyajian makanan dapat lebih terjamin. Selain itu, BGN juga mewajibkan yayasan mitra untuk menyediakan koki pendamping agar pengawasan tidak hanya berasal dari BGN, tetapi juga melibatkan pihak mitra secara langsung. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengawasan berlapis sehingga kualitas makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar keamanan dan gizi yang ditetapkan.
Langkah-langkah perbaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai aspirasi dan kritik publik. Justru sebaliknya, evaluasi yang dilakukan BGN dan berbagai kementerian terkait merupakan wujud komitmen untuk memperkuat fondasi program. Publik meyakini bahwa kasus keracunan bukanlah akhir dari MBG, melainkan momentum penting untuk memperbaikinya secara menyeluruh. Di sinilah arti penting dari evaluasi total yang mampu membangun sistem yang lebih tangguh dan adaptif terhadap tantangan.
Evaluasi yang dilakukan dapat dimulai dari tahap produksi di SPPG, yang mencakup pemilihan bahan makanan berkualitas, kebersihan dapur, hingga standar higienitas peralatan masak. Selanjutnya, proses distribusi juga perlu dipastikan berjalan dengan aman, sehingga makanan tetap terjaga mutunya saat sampai ke sekolah-sekolah. Pada tahap penyajian, peran tenaga koki yang tersertifikasi akan menjadi kunci untuk memastikan setiap makanan yang dikonsumsi siswa sesuai standar gizi dan kesehatan. Dengan pengawasan ketat di seluruh rantai penyediaan makanan, potensi insiden keracunan dapat ditekan secara signifikan.
Selain aspek teknis, evaluasi menyeluruh juga menyentuh aspek manajerial dan transparansi anggaran. Mengingat program MBG menggunakan alokasi dana yang besar, publik berhak mengetahui bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan gizi anak-anak dan peningkatan ekonomi lokal, bukan terbuang sia-sia akibat lemahnya pengawasan. Dengan sistem akuntabilitas yang kuat, MBG akan mendapat dukungan penuh masyarakat.
Keterlibatan DPR, MPR, aparat penegak hukum, hingga lembaga pengawasan independen dalam proses evaluasi juga menegaskan bahwa masalah ini dipandang serius oleh semua pihak. Langkah kolaboratif semacam ini penting agar hasil evaluasi benar-benar mampu menyelesaikan persoalan di lapangan. Jika setiap pihak menjalankan perannya dengan optimal, maka program MBG bisa kembali berada di jalur yang benar.
Presiden Prabowo Subianto sendiri melalui arahan langsung kepada BGN telah menekankan pentingnya mitigasi masalah dan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang. Arahan ini memperlihatkan bahwa pemerintah secara proaktif menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Bagi Presiden, MBG adalah program strategis karena berkaitan langsung dengan masa depan anak-anak Indonesia.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh, program MBG berpeluang besar untuk menjadi lebih baik ke depan. Program ini bukan hanya soal memberikan makanan gratis, tetapi juga membangun fondasi kesehatan generasi bangsa. Anak-anak yang sehat dan bergizi baik akan tumbuh menjadi sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Dengan perbaikan yang komprehensif, MBG akan kembali berjalan sesuai visi awalnya yakni melindungi dan mencerdaskan anak-anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.