Pemerintah Pastikan Penanganan Kasus Keracunan MBG Berjalan Cepat

Jakarta – Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam menangani kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. “BGN bersama seluruh pihak terkait terus bekerja keras memastikan penanganan kesehatan terbaik serta melakukan langkah investigasi menyeluruh atas insiden ini,” ujar Khairul dalam keterangan resmi…

Read More

Pemerintah Kerahkan Tim Investigasi Ahli Tangani Kasus Keracunan MBG

Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan menimpa ribuan anak. Tim ini berfungsi memberikan second opinion sambil menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga pemerintah memiliki pijakan ilmiah awal untuk mengambil langkah perbaikan yang cepat dan tepat….

Read More

Pemerintah Evaluasi Kinerja Mitra SPPG Untuk Jamin Kualitas MBG

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan program prioritas nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai wujud keseriusan dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan program tersebut, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai mitra strategis dalam implementasi MBG di berbagai daerah. Evaluasi…

Read More

Pemerintah Jamin Transparansi Penanganan Kasus Keracunan MBG

Oleh: Ardian Prakoso *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejak awal dirancang untuk memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia. Dengan menyalurkan lebih dari satu miliar porsi makanan bergizi ke berbagai pelosok tanah air, program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif. Namun demikian, dalam perjalanannya muncul dinamika…

Read More

Publik Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Bahas RUU Perampasan Aset Sesuai Aspirasi 17+8

Jakarta – Langkah cepat pemerintah dalam mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat sambutan positif dari publik, terutama dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Komitmen ini dinilai sebagai wujud nyata respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, termasuk tuntutan 17+8 yang telah disuarakan dalam berbagai aksi dan forum diskusi…

Read More

Pemerintah Percepat RUU Perampasan Aset untuk Jawab Aspirasi 17+8

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah resmi mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai jawaban atas desakan publik yang terkonsolidasi dalam gerakan “17+8”. RUU ini telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dalam sidang paripurna DPR. Langkah ini dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus menegakkan keadilan ekonomi di…

Read More

DPR Respon Aspirasi 17+8 Lewat RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2026

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmennya merespon aspirasi publik, termasuk kelompok 17+8, dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan 2026. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan seluruh proses pembahasan RUU akan dilakukan secara terbuka agar dapat diakses oleh masyarakat luas….

Read More

Bansos Tidak untuk Judi Daring, Pemerintah Tegas Coret Penerima yang Terlibat

Jakarta – Pemerintah pusat semakin tegas dalam menindak praktik judi daring dengan mencoret penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas tersebut. Kebijakan ini mendapat sorotan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sumbawa dan Pacitan, Jawa Timur, yang memastikan pengawasan ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, menegaskan…

Read More

Pemerintah Tegas Berantas Judi Daring, Pengawasan Bansos Diperketat Demi Efek Jera

Oleh: Irma Nadia Sinaga Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring dan pinjaman online (pinjol) yang semakin marak menjerat masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi sorotan publik adalah kebijakan pencoretan nama-nama penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas tersebut. Kebijakan ini tidak…

Read More

Anak Muda Berinovasi, Kemkomdigi Apresiasi GATE System Penangkal Judi Daring

*) Oleh: Raka Prasetya Salah satu permasalahan yang kian meresahkan adalah praktik judi daring yang menyasar masyarakat dari berbagai kalangan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berimplikasi pada masalah sosial seperti perceraian, kriminalitas, hingga rusaknya masa depan generasi muda. Di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, lahir sebuah inovasi dari mahasiswa Universitas Lampung…

Read More