Oleh: Indah Prameswari)*
Sinergi antara masyarakat dan aparat menjadi kunci bagi pemerintah untuk mewujudkan demokrasi yang aman, damai, dan beradab. Keduanya memiliki peran saling melengkapi.
Dalam hal ini, peran aktif masyarakat diperlukan dalam berpartisipasi dan mengawasi, karena sejatinya demokrasi adalah milik masyarakat. Sementara aparat menjamin keamanan dan ketertiban agar proses demokrasi berjalan lancar.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan keharmonisan sosial sebagai upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Akhmad Wiyagus menekankan bahwa Polri tidak hanya berperan menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga merawat kerukunan antarumat beragama bersama seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 18 September 2025 lalu.
Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, ia yakin kita bisa bersama-sama memperkuat persatuan dan keutuhan NKRI. Komjen Pol Akhmad menerangkan bahwa kegiatan tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial serta persatuan demi terjaganya keutuhan NKRI.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan juga turut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara masyarakat dan aparat.
Sinergitas ini semakin relevan di tengah dinamika politik dan sosial yang sempat memanas. Masyarakat saat ini memiliki ruang yang luas dalam menyuarakan pendapat, baik melalui demonstrasi langsung di lapangan maupun lewat media digital. Namun, kebebasan tersebut perlu dibarengi tanggung jawab agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang ingin memecah belah bangsa.
Untuk mewujudkan keamanan itu sendiri, aparat bertugas menghadirkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Namun mengingat hubungan masyarakat dan aparat memburuk pasca demonstrasi akhir Agustus lalu, maka diperlukan upaya untuk memperbaiki hubungan kedua pihak tersebut.
Aparat dituntut untuk adaptif dan mampu membangun komunikasi dua arah yang menenangkan masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya forum-forum dialog kebangsaan yang mempertemukan aparat, tokoh masyarakat, akademisi, serta generasi muda untuk mencari solusi bersama atas persoalan demokrasi. Dengan cara ini, rasa saling percaya dapat tumbuh dan konflik horizontal dapat dihindari.
Aparat juga perlu berkomitmen untuk menghadapi unjuk rasa dan potensi gangguan lainnya dengan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat muncul kembali. Sedangkan dari sisi masyarakat juga perlu dibangun kesadaran untuk menghindari praktik-praktik buruk dalam penyampaian aspirasi.
Salah satu sikap yang dapat dijadikan inspirasi oleh masyarakat datang dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Umar Ma’ruf. Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan demokrasi bukan hanya sekadar instrumen politik, melainkan warisan kolektif yang harus dijaga lintas generasi.
Dengan kesadaran kritis, keberanian moral, dan komitmen bersama, ia yakin Indonesia ke depan bukan hanya negara demokratis, tetapi juga berkembang sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Ia juga mendukung upaya pemerintah dalam melakukan reformasi sektor hukum dan keamanan, terutama dalam merespons tuntutan 17+8.
Terkait dengan maraknya aksi yang berakhir ricuh dalam penyampaian aspirasi pada akhir bulan Agustus 2025 kemarin, Umar menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, kejadian itu dan kerusakan yang ditimbulkan menjadi kerugian bersama secara umum.
Refleksi atas kejadian tersebut memberi pelajaran penting bahwa demokrasi tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan ketertiban umum. Aspirasi memang harus disampaikan, tetapi bentuk dan caranya harus beradab. Kesadaran ini perlu ditanamkan sejak dini, termasuk melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan kampus, agar generasi muda memahami etika berdemokrasi.
Di sisi lain, aparat pun diharapkan mampu menjaga kesabaran dan mengedepankan prinsip pelayanan publik dalam setiap interaksi dengan warga. Hubungan yang harmonis hanya bisa tercipta jika ada rasa saling menghormati.
Pada prinsipnya, tegas Umar, ia selaku aktivis gerakan mahasiswa mengimbau kepada masyarakat dan kawan-kawan mahasiswa untuk tidak berhenti mencintai negeri ini. Ia berharap ke depannya aspirasi dapat tersalurkan dengan baik tanpa adanya jarak antara masyarakat dan aparat sehingga tidak terjadi lagi kerusuhan.
Kolaborasi antara masyarakat dan aparat sangat krusial dalam menjaga kondusivitas sehingga setiap kegiatan demokrasi dapat berjalan aman dan damai tanpa ada gesekan konflik sosial dan perpecahan.
Demokrasi Indonesia hanya bisa berkembang sehat jika didukung oleh partisipasi masyarakat yang dewasa dan aparat yang profesional. Dengan sinergi yang kuat, demokrasi tidak hanya menjadi proses politik semata, tetapi juga fondasi yang kokoh untuk membangun bangsa yang berkelanjutan.
Dengan semangat itu, benteng pertahanan bangsa dalam menghadapi arus globalisasi dan ancaman disintegrasi semakin kuat. Maka, menjaga demokrasi yang aman dan beradab bukan hanya tugas aparat atau elit politik, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh rakyat Indonesia.
)* Penulis merupakan Pemerhati Isu Keamanan