OLeh: Citra Indriani Putri
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu terobosan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Di tengah tantangan pelaksanaan yang masih menyisakan catatan, pemerintah menegaskan bahwa program ini tidak akan dihentikan, melainkan diperkuat melalui evaluasi menyeluruh. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional (BGN) kini mengambil langkah strategis untuk memastikan kualitas pangan dan distribusi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa lembaganya siap bersinergi dengan BGN demi memperkuat pengawasan di seluruh lini pelaksanaan. Ia menilai setiap kejadian yang tidak sesuai harapan harus menjadi bahan pembelajaran. Taruna menegaskan, BPOM akan memastikan seluruh dapur dan proses distribusi makanan mengikuti standar keamanan yang ketat, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga penyajian di sekolah-sekolah. Ia menambahkan bahwa sinergi antara BPOM dan BGN merupakan kunci untuk menjaga mutu gizi anak-anak Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, BPOM mengerahkan balai dan loka di berbagai daerah untuk bekerja sama erat dengan BGN dalam mengevaluasi mekanisme penyediaan makanan. Kolaborasi ini diarahkan pada pencegahan kejadian luar biasa dan perbaikan sistem distribusi agar program MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik di seluruh Indonesia. Pemerintah menekankan bahwa langkah evaluasi bukan sekadar reaksi sesaat, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan makanan bergizi tersaji dengan kualitas terbaik.
BGN sendiri menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki pelaksanaan program. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menekankan pentingnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai garda terdepan. Ia menilai SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur pelayanan gizi, tetapi juga menjadi wajah BGN di mata masyarakat. Menurutnya, setiap langkah yang dilakukan SPPG akan memengaruhi bagaimana publik menilai kredibilitas program ini.
Pemerintah pusat melalui Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi memastikan evaluasi dilakukan secara menyeluruh bersama BPOM dan BGN. Ia menegaskan bahwa semua pihak yang terdampak harus mendapatkan penanganan terbaik dan secepat mungkin. Prasetyo menyebut pengawasan ketat dan perbaikan sistem distribusi akan terus dilakukan agar program tetap berjalan dengan aman. Pemerintah percaya bahwa dengan pengawalan yang tepat, MBG dapat terus memberikan manfaat besar bagi generasi penerus bangsa.
Dukungan terhadap keberlanjutan MBG juga datang dari parlemen. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai program ini adalah langkah positif pemerintah untuk memperkuat gizi anak dan menurunkan angka stunting. Ia menegaskan, insiden di lapangan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghentikan program. Menurutnya, pemerintah harus segera mendeteksi sumber persoalan dan memperbaiki mekanisme agar makanan yang disajikan tetap aman. Said juga menyoroti beban kerja SPPG yang saat ini melayani hingga 3.000 porsi per hari. Ia menyarankan agar jumlah tersebut dipangkas menjadi sekitar 1.500 porsi agar makanan yang sampai di sekolah tetap terjaga kesegarannya.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menambahkan bahwa MBG memiliki peran strategis dalam menekan angka stunting yang kini berada di kisaran 14,5 persen. Ia menilai program ini bukan hanya mendukung kesehatan anak, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang luas, mulai dari petani lokal hingga pedagang kecil yang menjadi bagian dari rantai pasok pangan. Menurut Felly, multiplier effect ini penting untuk menjaga ketersediaan bahan pangan berkualitas sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan.
Langkah evaluasi yang ditempuh pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Kolaborasi antara BPOM dan BGN menjadi pondasi penting untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga aman dikonsumsi oleh anak-anak. Sinergi ini diharapkan dapat memperbaiki proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi, sehingga kualitas makanan yang diterima tetap terjaga dari hulu ke hilir.
Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya bukan sekadar penyediaan makanan di sekolah, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan memperbaiki gizi anak, pemerintah berharap dapat mencetak generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Tantangan yang muncul dalam pelaksanaan merupakan bagian dari proses menuju penyempurnaan. Evaluasi yang dilakukan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti komitmen untuk menghadirkan layanan terbaik bagi rakyat.
Ke depan, keberhasilan MBG sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengawas, hingga masyarakat. Dukungan DPR menjadi pengingat bahwa program ini memiliki nilai strategis yang tidak boleh dikorbankan hanya karena kendala teknis. Dengan pengawasan ketat, perbaikan sistem, dan komitmen bersama, MBG diyakini dapat terus menjadi motor penggerak peningkatan kualitas gizi nasional.
Melalui penguatan kerja sama antara BPOM dan BGN, serta dukungan legislatif yang konsisten, pemerintah menegaskan tekadnya untuk melindungi kesehatan generasi muda. Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas, dengan tujuan akhir mencetak anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Evaluasi yang tengah dilakukan adalah jembatan penting menuju penyempurnaan, bukan alasan untuk berhenti.
Pengamat Kebijakan Sosial