Oleh: Bara Winatha*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memastikan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Program ini dirancang dengan standar higienis modern yang dapat menjamin keamanan dan kesehatan makanan. Pemerintah menyadari bahwa generasi sehat lahir dari pola makan yang terjaga kualitasnya sejak dini, dan melalui MBG, upaya tersebut terus diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak lintas sektor seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga institusi pendidikan dan aparat keamanan.
Kepala Kantor Staf Presiden, Muhammad Qodari, mengatakan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan. Hal ini merupakan langkah mitigasi dan pencegahan kasus keracunan yang bisa saja terjadi jika standar kebersihan diabaikan. Ia menekankan bahwa pemerintah terus mendorong kualitas makanan agar aman dikonsumsi pelajar di seluruh daerah.
Komitmen pemerintah ini kemudian diperkuat dengan sinergi di tingkat daerah. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Kaltim bersama BPOM Balikpapan menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) untuk membahas kesiapsiagaan food safety dalam program MBG. Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, mengatakan bahwa Biddokkes bersama BPOM terlibat dari perspektif kesehatan dan gizi untuk memastikan kualitas makanan terjamin. Ia menegaskan pentingnya pengawasan berlapis agar tidak ada celah dalam proses produksi hingga distribusi makanan. Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kualitas makanan dari sisi higienis dan gizi sudah baik untuk diterapkan di lapangan.
Langkah pengawasan ini menjadi penting karena program MBG tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun generasi cerdas dan sehat. Oleh karena itu, peran lintas sektor menjadi kunci. Keterlibatan BPOM, Dinas Kesehatan, hingga kepolisian membentuk sistem pengawasan berlapis yang dapat mengurangi risiko terjadinya pelanggaran prosedur. Pemerintah juga terus melibatkan ahli gizi nasional agar standar yang ditetapkan tidak hanya sesuai dengan norma kesehatan lokal, tetapi juga standar global.
Di wilayah Banten, manfaat nyata program MBG sudah dirasakan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Maman Suryaman, mengatakan bahwa lebih dari 225 ribu siswa mulai dari PAUD, SD, hingga SMP telah menerima manfaat dari program tersebut. Ia menilai program ini tidak hanya meningkatkan motivasi belajar siswa, tetapi juga membantu mengendalikan tingkat kemiskinan. Menurutnya, anak-anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang cenderung lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Ia berharap ke depan ada keterlibatan lebih banyak ahli gizi untuk memastikan kualitas MBG konsisten terjaga.
Selain di Lebak, manfaat program ini juga terlihat di Lampung. Dapur umum SPPG Sedulur Sewu di Pringsewu, misalnya, telah menerapkan standar operasional prosedur yang ketat. Seluruh pekerja rutin mengikuti briefing sebelum bertugas untuk memastikan bahwa setiap makanan yang diolah sesuai standar kebersihan. Kepala SPPG, Mad Khotib menekankan bahwa menu berganti setiap hari dengan bahan segar, dan kebersihan selalu menjadi prioritas utama. Praktik ini menunjukkan bahwa standar higienis modern tidak hanya berlaku di pusat, tetapi juga mulai diterapkan secara konsisten di daerah.
Kemenkes menegaskan bahwa SLHS tidak hanya menjadi formalitas administrasi, melainkan mekanisme pengawasan yang konkret. Dengan sertifikasi tersebut, dapur MBG dipastikan memenuhi standar minimum higienitas, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Hal ini memberikan jaminan kepada orang tua bahwa makanan yang dikonsumsi anak mereka sudah melalui proses pengawasan yang ketat. Lebih jauh lagi, langkah ini sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya higienitas dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam hal pembangunan nasional, MBG menjadi strategi penting untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pada makanan bergizi yang mungkin sulit mereka peroleh secara rutin di rumah. Dengan adanya MBG, ketimpangan gizi antar kelompok sosial dapat ditekan. Hal ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan.
Penguatan MBG juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Program ini menumbuhkan solidaritas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaannya. Misalnya, keterlibatan orang tua dalam memantau kualitas makanan di sekolah atau kerja sama dengan komunitas lokal untuk penyediaan bahan baku segar. Hal ini menunjukkan bahwa MBG sudah menjadi gerakan bersama dalam membangun generasi sehat.
Dari perspektif kebijakan publik, program MBG menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memadukan pendekatan top-down dan bottom-up. Dari pusat, kebijakan digariskan dengan jelas, termasuk pemberian SLHS kepada dapur MBG. Dari daerah, implementasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat. Pendekatan ini membuat program lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa kehilangan standar nasional.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi bukti konkret bahwa pemerintah serius membangun generasi sehat melalui pendekatan higienis modern. Dengan keterlibatan berbagai pihak, pengawasan ketat, serta prosedur yang terstandarisasi, MBG layak diapresiasi sebagai langkah maju dalam kebijakan gizi nasional. Selama konsistensi ini dijaga, MBG akan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pembangunan manusia Indonesia, melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.