Oleh : Samuel Christopher Taylor )*
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hadir menjawab 17+8 tuntutan rakyat dengan tekad kuat memperbaiki ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan pro rakyat. Setiap program yang dijalankan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas lapangan kerja, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat di seluruh pelosok negeri.
Sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo selalu menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. Hal tersebut terbukti dari berbagai macam kebijakan yang diambil, seperti program-program bantuan langsung, dukungan terhadap UMKM, peningkatan kualitas hidup, serta akses pendidikan dan kesehatan menjadi pilar utama.
Pemerintah tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan makro, tetapi juga pada dampak nyata berupa berkurangnya kemiskinan, meningkatnya daya beli, dan terciptanya kesejahteraan yang merata.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, memandang bahwa kondisi global yang penuh tantangan menuntut strategi yang tepat agar perekonomian domestik tetap tangguh. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus membawa hasil langsung bagi rakyat, bukan sekadar tercatat dalam laporan pertumbuhan ekonomi.
Bagi Luhut, mendengar harapan masyarakat dan masukan dari para ekonom menjadi langkah penting untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Ia juga menekankan pentingnya deregulasi agar dunia usaha dapat bergerak lebih dinamis dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Menurutnya, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan adalah fondasi yang menumbuhkan kepercayaan baik dari pelaku usaha dalam negeri maupun investor luar negeri.
Dalam perspektif Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tantangan pertumbuhan ekonomi bukanlah hal baru. Berbekal pengalaman panjang di sektor keuangan, ia optimis mampu mengembalikan laju ekonomi nasional menuju jalur yang lebih cepat.
Purbaya mengakui target pertumbuhan delapan persen dalam dua tahun ke depan merupakan pekerjaan berat, namun ia menekankan langkah awal adalah membalikkan tren perlambatan menjadi percepatan.
Ia berkomitmen memenuhi arahan Presiden untuk bergerak cepat sekaligus realistis dalam mencapai sasaran tersebut. Pengalaman panjang di pasar modal memberinya keyakinan bahwa arah kebijakan fiskal dan moneter dapat disinergikan untuk memperkuat stabilitas sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai capaian pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sebesar 5,12 persen menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pro rakyat membawa hasil positif.
Menurutnya, stimulus fiskal yang dijalankan pemerintah, seperti program makan bergizi gratis, bantuan sosial, subsidi upah, serta program pemberdayaan UMKM, telah berkontribusi langsung dalam menjaga daya beli masyarakat.
Cucun menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan, sehingga program benar-benar tepat sasaran.
Ia menilai keberadaan DTSEN menjadi instrumen penting yang mampu menurunkan angka kemiskinan dari 25,22 juta jiwa pada Maret 2024 menjadi 23,85 juta jiwa pada tahun berikutnya.
Kebijakan pro rakyat yang digulirkan pemerintah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Program bantuan langsung seperti PKH dan Jamkesmas terbukti meringankan beban keluarga prasejahtera.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan ruang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan mengakses pasar. Pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, rumah bersubsidi, serta program peningkatan kehidupan nelayan mendorong kualitas hidup masyarakat di tingkat akar rumput.
Sementara itu, program makan bergizi gratis menjadi strategi penting bukan hanya untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak-anak, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi lokal melalui peran UMKM.
Selain program tersebut, pemerintah mendorong akses pendidikan dan kesehatan yang lebih luas. Peningkatan gaji guru, dukungan tenaga pendidik, serta penyediaan layanan kesehatan gratis menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan masyarakat tidak terbebani biaya dasar. Pemerintah juga membuka peluang kerja lebih luas dengan memberikan insentif bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal serta memanfaatkan aset negara yang belum produktif.
Tujuan dari rangkaian kebijakan tersebut jelas: mengurangi kemiskinan, menciptakan pertumbuhan inklusif, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pemerataan pembangunan. Pemerintah memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah desa, pesisir, dan perbatasan.
Dalam pandangan politik dan ekonomi, langkah-langkah pemerintah yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat menunjukkan arah pembangunan yang inklusif. Perekonomian nasional tidak hanya ditopang oleh stabilitas makro, tetapi juga oleh ketahanan sosial melalui intervensi kebijakan yang menyentuh langsung rakyat kecil.
Kebijakan pro rakyat yang digulirkan bukanlah agenda jangka pendek semata, melainkan strategi berkelanjutan untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh. Dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial dan pemerataan, pemerintah berupaya menciptakan Indonesia yang berdikari dan sejahtera. Dukungan dari seluruh elemen bangsa menjadi kunci untuk memastikan target-target pembangunan tercapai secara optimal.
Pada akhirnya, arah kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi masyarakat tidak sekadar retorika politik. Melalui berbagai program konkret dan strategi yang terukur, pemerintah menegaskan keberpihakannya pada rakyat.
Keberhasilan yang telah terlihat dalam pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan menjadi bukti bahwa tuntutan 17+8 terjawab melalui pembangunan berbasis kebijakan pro rakyat mampu membawa perubahan nyata. Dengan kesinambungan program dan sinergi seluruh pihak, Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi bangsa yang tangguh, inklusif, dan berdaulat. (*)
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Analisis Ekonomi Kerakyatan