Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti 17+8 Tuntutan Rakyat yang muncul sejak aksi demonstrasi akhir Agustus 2025.
Sejumlah pejabat dengan tegas menyampaikan sikap resmi pemerintah bahwa suara masyarakat merupakan amanat yang wajib dihormati
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak akan mengabaikan aspirasi rakyat. Ia menilai tuntutan tersebut menjadi pesan penting yang harus dijalankan.
“Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang menjadi tuntutan dan keinginan rakyatnya. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu,” kata Yusril.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen menjadikan supremasi sipil sebagai landasan utama dalam merespons aspirasi publik.
Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Dari sisi ekonomi, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti tuntutan poin ke-16 terkait pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut sudah menjadi tugas pemerintah.
“Ada mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan.
Airlangga juga menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan untuk memperluas lapangan kerja.
“Tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja, ini sedang kita siapkan,” tambahnya.
Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah mendengar langsung aspirasi masyarakat.
Namun, menurutnya, pemenuhan seluruh tuntutan membutuhkan waktu.
“Sebagian apa yang diminta oleh para pedemo, oleh masyarakat ya tentu selalu didengar oleh Presiden dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya pemenuhan setiap tuntutan dilakukan bertahap agar hasilnya optimal dan tidak menimbulkan dampak negatif.,” ucap Wiranto di Kompleks Istana.
Dengan pernyataan dari Yusril, Airlangga, dan Wiranto, pemerintah menegaskan bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat akan dijawab melalui kebijakan nyata.
Meski tidak seluruh poin bisa diwujudkan sekaligus, pemerintah berjanji untuk menjaga stabilitas, membuka lapangan kerja, serta menghormati supremasi sipil sebagai pilar utama demokrasi.