Oleh: Bara Winatha*)
Pemerintah menegaskan optimisme bahwa target swasembada pangan, khususnya beras, dapat tercapai pada akhir tahun 2025. Optimisme ini tidak hanya sekadar janji politik, tetapi didukung oleh data produksi, cadangan pangan yang memadai, serta kebijakan terintegrasi yang dijalankan lintas kementerian. Pemerintah ingin memastikan bahwa rakyat tidak hanya memperoleh kepastian ketersediaan pangan, tetapi juga jaminan stabilitas harga dan kualitas. Dengan visi swasembada, Indonesia menargetkan tidak lagi bergantung pada impor pangan utama, sekaligus memperkuat posisi sebagai negara dengan kedaulatan pangan yang kokoh di tingkat global.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa swasembada beras dapat terwujud tahun ini dengan dua syarat utama, yakni stok beras nasional yang memadai dan tidak adanya impor hingga akhir tahun. Menurutnya, gudang Perum Bulog saat ini menyimpan lebih dari empat juta ton beras, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika stok hanya sekitar satu juta ton. Angka ini menjadi faktor kunci dalam mewujudkan swasembada karena ketersediaan stok menentukan kemampuan negara menghadapi lonjakan permintaan atau guncangan pasar.
Amran juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan tanpa membuka keran impor hingga Desember 2025. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan tahun sebelumnya ketika Indonesia masih mengimpor hingga puluhan juta ton beras. Jika pemerintah berhasil mempertahankan kebijakan tanpa impor dalam empat bulan tersisa, maka target swasembada penuh di tahun 2025 akan tercapai. Meskipun faktor iklim menjadi tantangan, pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif untuk memastikan produksi tetap stabil.
Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, mengatakan bahwa swasembada beras bisa dicapai tahun ini berkat program ekstensifikasi lahan dan percepatan pembangunan kawasan pangan. Menurutnya, pemerintah telah menaruh perhatian besar pada pemanfaatan lahan tidur sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional. Melalui perluasan lahan tanam, hasil panen bisa melampaui kebutuhan domestik sehingga ketergantungan impor berkurang drastis.
Pemerintah ternyata tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan sistem pangan berjalan secara berkelanjutan. Kebijakan ekstensifikasi dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan, mempertimbangkan tata guna lahan, serta menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Ia menyebut bahwa Keberhasilan swasembada justru dirancang sejalan dengan penguatan daya dukung lingkungan, sejalan dengan agenda keberlanjutan nasional.
Lebih jauh, Desa ditempatkan sebagai pusat ekosistem pembangunan pangan. Pemerintah menyiapkan program tambahan berupa penguatan koperasi desa, makanan bergizi gratis, serta cadangan pangan pemerintah. Semua kebijakan tersebut dipandang sebagai fondasi penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan cadangan beras mencapai lebih dari 4,2 juta ton per Juli 2025, pemerintah optimis distribusi pangan dapat menjangkau seluruh wilayah dengan baik. Swasembada bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berpotensi mendukung negara lain melalui mekanisme bantuan internasional.
Sementara itu, Kantor Staf Presiden turut menunjukkan keyakinan serupa. Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP, Edy Priyono, mengatakan bahwa produksi beras nasional sudah berada pada jalur yang tepat untuk melampaui kebutuhan konsumsi pada tahun ini. Proyeksi surplus produksi pada akhir 2025 menjadi bukti nyata bahwa impor beras tidak lagi diperlukan. Swasembada tercapai manakala produksi lebih besar dari konsumsi, dan kondisi tersebut sudah terlihat jelas sejak pertengahan tahun. Swasembada tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani dan masyarakat luas.
Selain beras, Edy Priyono juga menyinggung target swasembada gula yang dipercepat dari jadwal. Pemerintah semula menargetkan 2028, tetapi kini mematok 2026 sebagai tahun pencapaian. Ia menyebut bahwa langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, keberhasilan swasembada beras di 2025 akan menjadi pijakan untuk mendorong swasembada komoditas pangan lainnya di tahun-tahun berikutnya.
Keseriusan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa kedaulatan pangan menjadi prioritas strategis nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menekankan bahwa Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, maupun garam pada tahun ini. Arahan tersebut memperkuat semangat kementerian terkait untuk bekerja keras menjaga produksi dalam negeri. Keberhasilan swasembada bukan hanya akan memberikan rasa aman bagi rakyat, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara yang mampu berdiri mandiri di bidang pangan.
Dengan sinergi lintas sektor, optimisme menuju swasembada akhir tahun 2025 semakin realistis. Peningkatan cadangan beras, program ekstensifikasi lahan, penguatan infrastruktur pertanian, hingga pengendalian impor menjadi faktor kunci yang menopang optimisme tersebut. Jika langkah-langkah ini konsisten dijalankan, maka Indonesia tidak hanya mencapai target swasembada beras, tetapi juga membangun pondasi kuat bagi swasembada pangan yang lebih luas di masa depan.
Keberhasilan swasembada pangan akan membawa dampak positif yang luas. Selain menjamin kebutuhan domestik, capaian ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam stabilitas pangan global melalui bantuan internasional. Dalam jangka panjang, swasembada akan memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjadikan sektor pertanian sebagai pilar penting pembangunan ekonomi kerakyatan.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.