Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Menghadapi dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal melalui kebijakan efisiensi anggaran. Langkah ini diproyeksikan menjadi salah satu fondasi utama dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia pada 2026.
Efisiensi anggaran dipandang bukan sekadar strategi penghematan, melainkan instrumen penting untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar digunakan secara produktif.
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika itu menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukanlah pemotongan serampangan, melainkan upaya memperkuat efektivitas belanja negara. Ia menyampaikan, kebijakan efisiensi justru memastikan agar program prioritas tetap berjalan, bahkan mendapatkan alokasi yang lebih besar.
Sri Mulyani menjelaskan, efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan publik, justru anggaran diarahkan pada hal-hal yang betul-betul memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adalah prioritas yang tidak boleh terganggu.
Sikap tersebut menegaskan bahwa efisiensi diarahkan untuk memotong hal-hal tidak produktif, tanpa mengorbankan hak dasar masyarakat. Dengan demikian, negara hadir dalam bentuk kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.
Dari sisi legislator, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa institusinya mendukung pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026. Ia bilang, kalua kebijakan tersebut baik untuk rakyat, maka DPR akan sepenuhnya mendukung.
Walaupun demikian, DPR RI tetap akan mengawasi postur anggaran pada 2026 dan menjamin hal tersebut banyak digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut semakin menjamin kebijakan efisiensi akan lebih transparan dan tepat sasaran karena diawasi langsung oleh DPR.
Dari sisi akademisi dan ekonom, dukungan atas kebijakan efisiensi datang dari ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan. Menurutnya, kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian secara makro.
Fadhil menerangkan, kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kemungkinan lebih produktif secara makro. Shifting dari program K/L kepada program-program seperti Makan Bergizi Gratis dan pendidikan akan memberi efek positif yang lebih luas.
Fadhil menilai, realokasi anggaran dari pos non-prioritas menuju program produktif mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi. Efisiensi dalam kerangka ini berarti memastikan uang negara bekerja untuk tujuan jangka panjang, bukan sekadar belanja rutin.
Sementara itu, dukungan terhadap efisiensi anggaran juga datang dari kalangan akademisi daerah. Akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) Mukhlis Fataruba menilai bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan solusi penting dalam menjaga efisiensi sekaligus produktivitas birokrasi.
Pemanfaatan teknologi digital, ungkap Mukhlis, dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kinerja. Automasi proses bisnis, pemanfaatan big data, dan sistem berbasis kecerdasan buatan akan membuat birokrasi lebih efisien sekaligus adaptif.
Dengan digitalisasi di dalam proses pemerintahan, celah pemborosan bisa diminimalisir, transparansi meningkat, dan kecepatan pelayanan publik lebih terjamin. Artinya, efisiensi dalam konteks ini bukan hanya soal mengurangi angka belanja, tetapi juga membangun birokrasi modern yang berorientasi hasil.
Mukhlis juga mengingatkan bahwa untuk menghindari dampak negatif dari efisiensi anggaran terhadap kinerja, diperlukan keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas. Pemerintah perlu pendekatan berbasis hasil untuk mencapai keseimbangan tersebut.
Kebijakan efisiensi anggaran diproyeksikan memiliki dampak strategis bagi pembangunan nasional. Pertama, efisiensi menciptakan ruang fiskal baru yang dapat digunakan untuk mendanai program prioritas. Misalnya, alokasi untuk program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi investasi pada kualitas generasi muda.
Kedua, efisiensi memperkuat daya tahan fiskal di tengah ketidakpastian global. Dengan menekan pemborosan, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar untuk merespons gejolak ekonomi eksternal, termasuk potensi perlambatan ekonomi global atau krisis energi.
Ketiga, efisiensi juga berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik dan investor. Belanja yang lebih transparan, terukur, dan produktif akan meningkatkan kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah. Hal ini dapat menjadi sinyal positif bagi dunia usaha, sehingga mendorong investasi baru.
Dengan demikian, efisiensi anggaran pemerintah pada akhirnya harus dilihat sebagai strategi besar untuk mendorong produktivitas nasional. Semua pihak perlu memiliki perspektif yang sama bahwa efisisensi fokus pada penguatan kualitas belanja negara, yaitu mengarahkan dana untuk program prioritas yang lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta tidak lagi untuk kegiatan yang kurang produktif atau tidak esensial.
Efisiensi ini juga mendukung agenda pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan, program pendidikan, dan kesehatan, serta bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan.
Selain itu, efisiensi anggaran memastikan bahwa alokasi dana negara lebih terfokus dan akuntabel, menghapuskan pemborosan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Langkah ini juga penting untuk menjaga APBN sebagai instrumen yang mampu merespons dinamika ekonomi, serta sebagai dasar untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial di berbagai sektor.
)* Penulis merupakan Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi