Oleh : Hendri Hendrawan )*
Dalam kehidupan berbangsa yang majemuk seperti Indonesia, demokrasi menjadi landasan utama dalam mengelola perbedaan dan keragaman. Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berpendapat, melainkan juga tentang tanggung jawab setiap warga negara untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain. Dalam konteks ini, peran masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa praktik berdemokrasi tidak berubah menjadi ajang perpecahan. Kesadaran kolektif masyarakat dalam menyuarakan aspirasi secara santun merupakan wujud nyata kedewasaan politik bangsa.
Kehadiran TNI dan Polri sebagai institusi penjaga keamanan dan ketertiban publik juga memegang peranan vital dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. Mereka bukan hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga menjadi penyeimbang agar kebebasan tidak berkembang menjadi anarki. Dalam berbagai momentum nasional seperti pemilu, demonstrasi, dan aksi unjuk rasa, sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat terbukti menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa demokrasi yang santun hanya bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman dan tertib.
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar memuji profesionalisme aparat keamanan dalam meredam potensi konflik dan menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, loyalitas TNI – Polri terhadap pimpinan negara, termasuk Presiden Prabowo, tidak pernah diragukan. Pihaknya juga mengingatkan publik agar bijak menghadapi isu yang bernuansa provokasi. Masyarakat perlu bijak dan waspada terhadap isu-isu yang bertujuan memecah belah.
Upaya mendorong terciptanya demokrasi santun tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan, melainkan harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen masyarakat. Kesadaran untuk menyampaikan pendapat secara damai, menghargai perbedaan, dan menolak segala bentuk provokasi menjadi fondasi penting dalam membangun budaya demokratis yang sehat. Sikap saling menghargai ini akan menciptakan ruang dialog yang produktif, di mana perbedaan pandangan dapat diolah menjadi gagasan konstruktif demi kemajuan bangsa.
Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI), Fikri, juga menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara tertib. Segala bentuk tindak anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan rakyat dengan aparat kepolisian maupun TNI hanya akan merugikan masyarakat. Itu merusak citra perjuangan, mencederai semangat demokrasi, bahkan merupakan tindakan tercela dan berbahaya.
Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan terbesar dalam mewujudkan demokrasi santun adalah maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Informasi palsu yang menyebar di media sosial seringkali memicu polarisasi dan memperkeruh suasana kebangsaan. Dalam menghadapi tantangan ini, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan verifikasi informasi, menolak ajakan provokatif, dan membudayakan etika berkomunikasi di ruang digital. Langkah ini akan memperkuat ketahanan sosial dan mencegah perpecahan yang merusak tatanan demokrasi.
Peran TNI dan Polri dalam konteks ini juga semakin strategis, bukan hanya menjaga ketertiban fisik di lapangan, tetapi juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar bijak dalam bermedia. Kegiatan patroli siber, penyuluhan kamtibmas, hingga pendampingan komunitas merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mengawal demokrasi yang sehat. Sinergi yang terbangun antara aparat dan masyarakat akan membentuk ekosistem sosial yang tahan terhadap provokasi dan manipulasi informasi.
Dosen Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta mengatakan menciptakan demokrasi santun berarti membangun ruang publik yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi tanpa rasa takut dan intimidasi. Dalam ruang publik yang sehat, perbedaan pandangan dianggap sebagai kekayaan gagasan, bukan ancaman. Masyarakat yang terbiasa berdialog secara terbuka akan lebih siap menghadapi perbedaan tanpa harus terjebak dalam konflik. Nilai-nilai toleransi dan musyawarah yang telah lama menjadi bagian dari budaya bangsa perlu terus ditumbuhkan dalam setiap proses demokrasi.
Kesantunan dalam demokrasi bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang menunjukkan kematangan suatu bangsa. Demokrasi yang santun justru memberikan ruang lebih luas bagi ide-ide segar untuk berkembang tanpa harus saling meniadakan. Ketika masyarakat mampu menyampaikan kritik secara konstruktif dan pemerintah membuka diri terhadap masukan, maka tercipta siklus demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Inilah bentuk ideal demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan, tetapi juga menjaga harmoni sosial.
Dengan demikian, mendorong terciptanya demokrasi santun adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat, TNI, dan Polri. Kolaborasi ketiganya menjadi pondasi penting untuk memastikan demokrasi tidak hanya hidup secara prosedural, tetapi juga substansial dan bermartabat. Kesadaran kolektif untuk menjaga etika, kedisiplinan, dan rasa saling menghargai akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Demokrasi santun adalah jalan terbaik untuk menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman, sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia mampu tumbuh menjadi negara demokratis yang kuat dan beradab.
Pada akhirnya, demokrasi santun merupakan cerminan dari kedewasaan bangsa dalam mengelola kebebasan dan perbedaan. Kolaborasi erat antara masyarakat, TNI, dan Polri menjadi kunci untuk memastikan demokrasi berjalan dalam koridor yang damai, tertib, dan berkeadaban. Dengan menumbuhkan budaya dialog, menolak kekerasan, serta menjaga ruang publik yang inklusif, Indonesia dapat memperkuat pondasi kebangsaannya di tengah dinamika zaman. Demokrasi santun bukan hanya sebuah cita-cita, melainkan kebutuhan nyata agar bangsa ini tetap bersatu, kuat, dan berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
)* Penulis adalah seorang Pengamat Pertahanan