September 9, 2025

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dorongan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah dan parlemen sungguh memperhatikan aspirasi rakyat, khususnya yang tergabung dalam 17+8 tuntutan publik. Saat ini, DPR resmi mengambil alih RUU Perampasan Aset sebagai inisiatif parlemen sekaligus menempatkannya dalam prioritas…

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengambil langkah strategis dengan menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai usul inisiatif parlemen. Keputusan tersebut semakin menegaskan bahwa 17+8 tuntutan publik perlahan-lahan semuanya terjawab secara nyata, sekaligus juga mencerminkan bagaimana keseriusan DPR dan pemerintah dalam mendengarkan serta menindaklanjuti seluruh aspirasi rakyat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM,…

Oleh : Aditya Akbar )* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menunjukkan keseriusan penuh dalam menjawab aspirasi rakyat yang tergabung dalam 17+8 tuntutan publik. Salah satu buktinya tercermin jelas dalam langkah konkret menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai agenda utama pembahasan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas), bahkan kini diambil alih sebagai inisiatif DPR….

Oleh : Ridwan Kurnia )* Revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026 akhirnya membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam daftar prioritas utama pembahasan. Keputusan tersebut menandai bagaimana langkah besar DPR dan pemerintah dalam merespons 17+8 suara rakyat yang selama ini menuntut komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi dan pencucian uang di Indonesia.  Pergeseran posisi RUU…

Jakarta – Pemerintah memastikan langkah serius dalam merespons dinamika demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka untuk berdialog dengan masyarakat dan siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, termasuk desakan pembentukan Tim Investigasi Independen untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan serta korban lainnya. Presiden Prabowo menekankan bahwa tuntutan…

Oleh: Indah Prameswari)* Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah menyiapkan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas penyebab serta aktor di balik demo yang berujung ricuh pada 25–31 Agustus 2025. Aksi yang meluas di Jakarta dan sejumlah daerah tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, serta memicu kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan nasional. Anggota DPR…

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk membentuk tim investigasi independen dalam rangka menyikapi dinamika demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu terakhir. Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai aspirasi rakyat, melainkan merespons secara serius desakan mahasiswa, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap…

JAKARTA — DPR RI resmi menjawab aspirasi publik dengan menghapus tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025. Keputusan tersebut menjadi langkah konkret parlemen dalam menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat dan mahasiswa dalam beberapa pekan terakhir. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, kebijakan itu diambil sebagai bentuk keseriusan DPR dalam mendengar suara…

Oleh : Zaki Walad )* Keputusan DPR RI untuk menghapus tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Langkah tersebut bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan wujud nyata keseriusan parlemen dalam mendengarkan aspirasi masyarakat.  Selama beberapa pekan terakhir ini, publik menyuarakan tuntutan 17+8 melalui berbagai aksi besar di banyak…

Oleh : Faradiba Quena )* DPR RI telah menunjukkan bagaimana langkah nyata dari keberpihakan parlemen tersebut terhadap suara rakyat dengan bergerak cepat dalam mengambil langkah mencabut tunjangan perumahan anggota dewan per 31 Agustus 2025. Keputusan itu bukan hanya sekadar melakukan pemangkasan fasilitas saja, melainkan juga sekaligus sebagai bentuk komitmen politik kuat yang langsung menjawab tuntutan…