Oleh: Octavian Ikhsan*)
Di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan harga kebutuhan pokok, satu hal yang tetap menjadi harapan masyarakat adalah memiliki hunian layak dan terjangkau. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab harapan tersebut melalui program rumah subsidi yang kini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bukan sekadar janji politik, melainkan wujud nyata perhatian negara terhadap kebutuhan dasar rakyat dengan menyediakan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program rumah subsidi yang digagas Presiden Prabowo telah memberikan dampak langsung dan signifikan bagi masyarakat. Menurutnya, program ini bukan hanya soal menyediakan rumah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Dengan adanya skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BPPBT) dan Bantuan Biaya Ganti Rugi (BBG) yang diberikan secara gratis, masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk memiliki rumah sendiri. Pemerintah daerah pun telah mulai menjalankan program ini secara aktif, menunjukkan sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, program rumah subsidi memiliki dimensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choirul, menyampaikan bahwa pemerintah telah merancang berbagai skema agar program ini dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Untuk rumah susun dan rumah khusus, pembangunan dilakukan langsung melalui dana APBN dan APBD. Sementara itu, rumah yang dibangun oleh pengembang swasta tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui fasilitas seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0%. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan, tetapi juga pada keberlanjutan dan keterjangkauan.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan. Salah satu bukti keberhasilan program ini terlihat dari peran aktif sektor perbankan, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI). Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, BRI telah menyalurkan lebih dari 101.000 unit Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) kepada masyarakat, dengan total outstanding mendekati Rp14 triliun. Yang menarik, sekitar 97 persen dari penyaluran tersebut berasal dari skema FLPP, menunjukkan efektivitas program subsidi dalam menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Lebih lanjut, pada Juli 2025, BRI bahkan melampaui target penyaluran FLPP dengan capaian 105,88 persen dari target awal sebanyak 17.700 unit. Untuk mempercepat penyaluran dan memperluas jangkauan, BRI bekerja sama dengan Kementerian PKP, BP Tapera, dan asosiasi pengembang menggelar akad kredit massal secara serentak di 75 kantor cabang BRI di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan nasabah, mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap program ini dan kesiapan sektor perbankan dalam mendukung kebijakan pemerintah.
Program rumah subsidi ini juga memiliki efek domino yang positif terhadap sektor lain. Industri konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja lokal, hingga sektor jasa turut merasakan dampaknya. Ketika rumah dibangun, bukan hanya dinding dan atap yang berdiri, tetapi juga harapan dan peluang ekonomi bagi banyak pihak. Pemerintah secara cerdas memanfaatkan pembangunan perumahan sebagai instrumen pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, perhatian terhadap kualitas hunian juga menjadi prioritas. Pemerintah tidak hanya membangun rumah dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan bahwa rumah-rumah tersebut layak huni dan sesuai dengan standar teknis. Hal ini penting agar program subsidi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan menjadi bagian dari strategi besar dalam membangun Indonesia. Pembangunan dapat dimulai dari pinggiran, memperkuat fondasi sosial, dan menciptakan keadilan ekonomi. Program rumah subsidi menjadi bukti bahwa negara hadir secara konkret dalam kehidupan rakyat, bukan hanya melalui retorika, tetapi lewat kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar.
Dalam konteks politik dan pemerintahan, keberhasilan program ini juga mencerminkan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus bersifat elitis, tetapi bisa dimulai dari hal-hal yang paling mendasar dan menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Rumah subsidi adalah simbol dari keberpihakan pemerintah yakni setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak, dan negara berkewajiban untuk mewujudkannya.
Melihat capaian dan dampak yang telah dirasakan, program rumah subsidi layak untuk terus diperluas dan diperkuat. Pemerintah telah membuka jalan, dan kini saatnya seluruh elemen bangsa mulai dari sektor swasta, perbankan, hingga masyarakat sipil dapat ikut serta dalam gerakan besar ini. Karena rumah bukan hanya bangunan, tetapi fondasi kehidupan. Dan ketika negara membantu rakyat membangun fondasi itu, maka sesungguhnya kita sedang membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat.
*)Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik