Oleh : Ivan Hertanto )*
Dalam kehidupan berdemokrasi, unjuk rasa merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ketika aksi tersebut berubah arah menjadi tindakan anarkis, merusak fasilitas publik, mengganggu ketertiban, bahkan membahayakan keselamatan masyarakat, maka negara wajib hadir untuk menegakkan hukum dan menjaga stabilitas. Dalam konteks ini, langkah aparat gabungan TNI dan Polri yang solid dan tegas dalam membubarkan aksi unjuk rasa anarkis patut diapresiasi sebagai wujud nyata tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan, melindungi masyarakat, serta memastikan kehidupan sosial tetap berjalan dengan tertib.
Kehadiran TNI-Polri bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat luas. Ketika sebagian kecil oknum dalam unjuk rasa berbuat di luar batas, seperti merusak fasilitas umum, melempar benda berbahaya, atau bahkan melakukan provokasi yang memecah belah, langkah tegas aparat merupakan benteng terakhir agar situasi tidak meluas menjadi kerusuhan. Tindakan terukur, profesional, dan solid yang ditunjukkan aparat gabungan menjadi bukti bahwa negara tidak akan memberi ruang pada aksi anarkis yang dapat merugikan kepentingan rakyat banyak.
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi, Dedi Prasetyo mengatakan Polri memastikan akan menindak tegas aksi anarkis sesuai prosedur hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Aparat TNI-Polri yang disiagakan di lapangan merupakan bentuk ketegasan dalam menjaga ketentraman tanah air. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak termakan hasutan serta hoaks yang menimbulkan kepanikan.
Selain itu, ketegasan aparat dalam membubarkan aksi anarkis juga memberi pesan moral penting, kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan tameng untuk merusak tatanan sosial. Demokrasi yang sehat mensyaratkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika hak untuk menyampaikan pendapat dijalankan dengan cara-cara destruktif, maka kewajiban negara untuk menegakkan aturan harus berjalan. Dalam hal ini, TNI-Polri hadir bukan untuk membungkam suara rakyat, melainkan untuk menegaskan batas agar kebebasan tidak berubah menjadi ancaman bagi keamanan bersama.
Langkah terukur aparat juga terlihat dalam bagaimana mereka membedakan massa aksi yang tertib dengan kelompok perusuh. Peserta unjuk rasa yang menyampaikan aspirasi dengan damai tetap mendapat ruang, sementara kelompok yang melanggar hukum ditindak tegas. Hal ini menunjukkan profesionalisme aparat yang tidak gegabah, melainkan mengutamakan keadilan dan proporsionalitas. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu, tetapi tetap mengedepankan rasa kemanusiaan.
Lebih jauh, ketegasan TNI-Polri dalam membubarkan aksi anarkis juga berdampak positif terhadap stabilitas nasional. Negara membutuhkan kepastian keamanan agar roda ekonomi, pemerintahan, dan aktivitas sosial masyarakat tidak terganggu. Bayangkan jika aparat membiarkan aksi anarkis berkembang, maka kerugian materi dan immateri akan jauh lebih besar, baik bagi negara maupun bagi rakyat sendiri. Kehadiran aparat yang solid dan tegas ibarat rem darurat yang memastikan kerusakan tidak meluas. Keputusan cepat, taktis, dan terukur adalah cermin kesiapan aparat dalam menghadapi dinamika di lapangan.
Tak kalah penting, peran TNI-Polri dalam menjaga ketertiban ketika terjadi aksi anarkis juga memperlihatkan komitmen mereka sebagai pelindung rakyat, bukan hanya sebagai alat negara. Keberanian aparat dalam menghadapi risiko di lapangan menunjukkan dedikasi tanpa pamrih demi masyarakat luas. Mereka harus menghadapi situasi penuh tekanan, terkadang mendapat provokasi, bahkan risiko keselamatan diri.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, tetap mengedepankan cara-cara damai dalam menyampaikan pendapat, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak melanggar hukum dan tidak menimbulkan kerugian sosial, agar hak demokrasi tetap berjalan seiring dengan keamanan dan ketertiban bersama.
Masyarakat perlu mendukung langkah tegas TNI-Polri dalam membubarkan aksi anarkis. Dukungan publik akan memperkuat legitimasi aparat dalam bertindak, sekaligus mendorong kelompok masyarakat lain agar menyalurkan aspirasi dengan cara yang damai dan bermartabat. Kritik dan tuntutan kepada pemerintah tetap sah untuk disuarakan, tetapi harus melalui mekanisme yang sesuai hukum. Aparat yang tegas menjaga ketertiban justru memastikan ruang demokrasi tetap ada, tanpa terancam oleh tindakan destruktif segelintir orang.
Soliditas dan ketegasan TNI-Polri dalam membubarkan aksi anarkis adalah bagian penting dari menjaga persatuan bangsa. Negara tidak boleh membiarkan kekerasan, perusakan, dan provokasi merajalela atas nama demokrasi. Justru, dengan tindakan yang cepat dan tepat, aparat membuktikan bahwa keamanan rakyat adalah prioritas utama. Masyarakat pun dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan tenang, tanpa dihantui rasa takut. Inilah makna sesungguhnya dari kehadiran TNI-Polri: bukan untuk menakut-nakuti rakyat, melainkan untuk melindungi mereka dari ancaman chaos. Dengan demikian, ketegasan aparat bukanlah hal yang perlu diperdebatkan, melainkan patut diapresiasi sebagai fondasi bagi tegaknya ketertiban dan keberlangsungan kehidupan berbangsa.
)* Penulis adalah pengamat pertahanan