August 2025

Oleh : Rivka Mayangsari )* Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam memberantas korupsi sebagai langkah strategis demi tercapainya pembangunan yang adil, merata, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga diperkuat hingga ke level pemerintahan daerah. Sebab, korupsi yang merajalela di daerah tidak hanya merugikan…

Oleh: Mahmud Sutramitajaya)* Pemerintah kini menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal dunia pendidikan profesi, khususnya di sektor medis, agar terbebas dari praktik mafia regulasi yang selama ini menjadi penghambat bagi lulusan perguruan tinggi untuk segera berkontribusi di dunia kerja. Hal ini menjadi penting mengingat adanya dugaan praktik tidak sehat dalam sistem ketenagakerjaan dan pendidikan profesi medis yang…

Pemerintah semakin intensif dalam memberantas praktik judi daring dengan memperluas cakupan penanganan hingga ke sektor keuangan. Tidak hanya memutus akses ke situs, pemerintah kini juga menyasar aliran dana pelaku dengan melakukan pemblokiran rekening bank yang terindikasi digunakan untuk transaksi ilegal tersebut. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemutusan akses situs judi online tidak…

*) Oleh : M. Syahrul Fahmi  Masifnya penyebaran judi daring telah menimbulkan darurat sosial yang nyata di tengah masyarakat. Tak hanya merusak sendi-sendi ekonomi rumah tangga, praktik ini juga menyeret berbagai kalangan, termasuk penerima bantuan sosial (bansos), ke dalam jerat kemiskinan yang makin dalam. Keprihatinan publik kian menguat seiring terbongkarnya fakta bahwa ratusan ribu keluarga…

Jakarta – Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus memperkuat upaya pemberantasan judi daring dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pelaku industri teknologi finansial. Salah satu bentuk kolaborasi strategis yang saat ini menjadi sorotan adalah kemitraan antara PPATK dan layanan dompet digital DANA. Langkah ini dinilai sebagai bentuk respons cerdas dan adaptif terhadap…

Jakarta — Pemerintah menyoroti hambatan regulasi dalam dunia kerja profesional yang dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya pengangguran di kalangan lulusan sarjana. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyebut adanya praktik mafia regulasi yang merugikan lulusan dan mempersempit akses kerja, khususnya di bidang-bidang seperti farmasi dan kedokteran. Menurut Immanuel, regulasi yang mewajibkan pendidikan profesi tambahan sering…

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik mafia regulasi yang dinilai menghambat akses tenaga kerja, khususnya di sektor farmasi dan kedokteran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, menyampaikan bahwa tumpang tindih dan kepentingan tersembunyi dalam regulasi telah menghalangi ribuan lulusan baru untuk segera masuk ke dunia kerja. “Kita…

Oleh : Kurniawan Wangsa )* Pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN terus menunjukkan komitmennya dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengelolaan beras yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Langkah tegas ini sekaligus membuktikan bahwa pemerintah tidak mentolerir praktik korupsi dalam sektor pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kasus ini bermula dari temuan adanya penyimpangan…

Jakarta – DPR RI tengah membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang bertujuan memperkuat regulasi dalam mengantisipasi peredaran konten bermuatan negatif di media massa maupun media online. Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang mengatakan pentingnya percepatan RUU Penyiaran demi menjawab tantangan penyiaran digital yang semakin kompleks. Khususnya dalam melindungi generasi muda dari konten digital…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis pada kinerja nyata sebagai langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi di seluruh sektor. Melalui penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan, pemerintah berupaya menutup celah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat integritas birokrasi dari pusat hingga daerah. Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM…