Danantara Kawal Pembangunan Kilang Sesuai Regulasi dan Kepentingan Nasional

Jakarta, Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan kilang energi strategis di sejumlah wilayah berjalan dalam kondisi aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga kesinambungan proyek dan memastikan kesesuaiannya dengan regulasi nasional, guna menjamin kepentingan energi jangka panjang serta kedaulatan ekonomi Indonesia. Melalui program Desk Koordinasi Energi Nasional, Danantara mengawal…

Read More

Danantara Gandeng AS Bangun Kilang Tingkatkan Kemandirian Energi Nasional

JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi mengumumkan rencana kerja sama strategis dengan sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat (AS) untuk membangun 17 kilang minyak di Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret untuk meningkatkan kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dari kawasan Asia dan Timur Tengah. CEO BPI…

Read More

Danantara Perkuat Kolaborasi dengan Instansi Top Nasional dan Internasional

Oleh: Airin Sakinah Maulidiyah) Sejak dibentuk pada 24 Februari 2025, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus menunjukkan progres signifikan sebagai lembaga pengelola aset strategis nasional. Kinerja Danantara tidak hanya berdampak pada internal BUMN, tetapi juga mendorong peningkatan kepercayaan global terhadap ekosistem investasi Indonesia. Salah satu capaian awal yang mencolok adalah keberhasilannya mengamankan komitmen…

Read More

Danantara Pilar Baru Kedaulatan Ekonomi dan Pertumbuhan Nasional

Oleh: Fauzi Rahman )* Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran Danantara, singkatan dari Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency, sebagai sovereign wealth fund terbesar Indonesia. Lembaga ini mengonsolidasikan kendali atas tujuh BUMN utama menjadi satu entitas super‑holding dengan total aset kelolaan sekitar US$ 900 miliar atau Rp 14.700 triliun. Berbeda dengan Indonesia Investment Authority (INA), Danantara memiliki wewenang langsung dalam pengelolaan,…

Read More

Pemerintah Perangi Pencucian Uang Lewat Pemantauan Rekening Dormant

Oleh Bambang Artha Wiguna )* Upaya pemerintah dalam memerangi kejahatan keuangan, khususnya tindak pidana pencucian uang (TPPU), terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis. Salah satu langkah mutakhir yang diambil adalah kebijakan penghentian sementara rekening dormant atau rekening pasif yang sudah tidak aktif selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kebijakan ini digulirkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi…

Read More

Pemerintah Berkomitmen Penuh Lindungi Masyarakat dari Jerat Sindikat Pencucian Uang

Papua – Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari bahaya sindikat kejahatan keuangan, termasuk tindak pidana pencucian uang. Salah satu langkah konkret yang diambil oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu pembekuan sementara transaksi rekening dormant atau rekening pasif. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat pengawasan dan menjaga integritas sistem…

Read More

Pemerintah Perkuat Pengawasan Perbankan Demi Memutus Mata Rantai Pencucian Uang

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pengawasan sektor perbankan guna memutus mata rantai pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penghentian sementara transaksi pada rekening bank yang tidak aktif (dormant) selama tiga bulan atau lebih. Langkah ini merupakan hasil kolaborasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas…

Read More

Pemerintah Hadir Melindungi Pekerja dari Ancaman PHK

Oleh: Rizky Ardipuro Syahputra )* Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Serangkaian kebijakan dan regulasi dirumuskan untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang tidak hanya mengancam daya beli masyarakat tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial secara keseluruhan. Fokus utama pemerintah tidak lagi sekadar merespons dampak PHK,…

Read More

Pemerintah Kebut Diversifikasi Pasar Ekspor untuk Cegah PHK

Oleh: Eleine Pramesti *) Perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian telah mendorong berbagai negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi, termasuk Indonesia. Salah satu langkah krusial yang tengah dikebut pemerintah Indonesia adalah diversifikasi pasar ekspor, sebuah strategi yang dinilai vital dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat berkurangnya permintaan…

Read More

Pemerintah Fokus Jaga Pasar dan Cegah PHK di Semua Sektor

Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai langkah konkret untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di seluruh sektor industri. “Banyak program-program dari kementerian yang sifatnya pemberdayaan dan menahan supaya masyarakat tidak turun kelas,” ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial,…

Read More