Oleh: Ferdian Kristopher
Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan buruh melalui penambahan kuota rumah subsidi khusus pekerja hingga mencapai 50.000. Program tersebut menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan akses hunian layak bagi pekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru. Langkah ini juga menegaskan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kerap terpinggirkan dalam akses perumahan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pembangunan 50 ribu rumah subsidi bukan sekadar penyediaan tempat tinggal, tetapi juga penggerak perekonomian rakyat. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian agar program ini tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan turut membuka peluang kerja baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yassierli memandang program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja nasional. Dengan adanya rumah subsidi, pekerja tidak hanya mendapat jaminan hunian, tetapi juga dorongan produktivitas yang lebih tinggi di sektor formal maupun informal.
Dukungan penuh juga datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, yang menyetujui penambahan kuota rumah menjadi 50 ribu unit. Menurutnya, keputusan ini merupakan bentuk respon cepat pemerintah terhadap aspirasi buruh. Ara menambahkan, realisasi pembangunan rumah subsidi sudah melampaui 36 ribu unit atau 183 persen dari target awal hanya dalam beberapa bulan. Hal ini membuktikan tingginya minat pekerja terhadap program tersebut, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan negara berjalan tepat sasaran.
Kebijakan ini diperkuat dengan insentif fiskal yang meringankan masyarakat. Pemerintah memberikan pembebasan PPN, BPHTB, serta PBG bagi rumah subsidi dengan harga di bawah dua miliar rupiah. Insentif ini menjadi bukti nyata keberpihakan negara kepada buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kepemilikan rumah semakin terjangkau. Tidak hanya itu, pengembang perumahan bersama asosiasi juga berpartisipasi dengan menawarkan uang muka gratis bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Model kolaborasi ini dikenal dengan konsep berbaginomics sesuai arahan Presiden Prabowo, yang menekankan pentingnya sinergi negara dan swasta demi kesejahteraan rakyat.
Program rumah subsidi pun berdampak signifikan pada sektor pembiayaan dan perbankan. BTN sebagai bank penyalur menjadi pihak yang paling aktif dalam menyalurkan kredit perumahan melalui skema FLPP. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa realisasi KPR FLPP telah menembus 153 ribu unit. Jika digabungkan dengan unit yang tengah dibangun, jumlahnya mencapai 196 ribu unit yang sebagian besar diperuntukkan bagi buruh. Pemerintah menargetkan peluncuran tambahan 25 ribu unit pada September dan penyelesaian 50 ribu unit pada Desember tahun ini.
Selain itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa penyaluran dilakukan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi, sehingga rumah subsidi benar-benar diberikan kepada buruh yang belum memiliki hunian. Pendekatan berbasis data ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan sekaligus menjaga integritas program. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan birokrasi yang transparan dan akuntabel. Dengan data yang valid, kepercayaan publik terhadap kebijakan perumahan semakin meningkat.
Program rumah subsidi bagi buruh tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berimplikasi besar pada aspek sosial. Buruh yang memiliki rumah sendiri cenderung memiliki kondisi psikologis lebih stabil karena terbebas dari beban biaya sewa dan kepastian tempat tinggal. Situasi ini berdampak pada keharmonisan keluarga, peningkatan kualitas hidup anak, serta terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.
Selain itu, kepemilikan rumah juga memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat pekerja. Hunian yang layak menjadi fondasi terbentuknya komunitas buruh yang solid, berdaya, dan saling mendukung. Dengan adanya kepastian tempat tinggal, potensi konflik sosial di kawasan perkotaan dapat diminimalisasi, sementara stabilitas sosial nasional semakin terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan rumah subsidi bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan juga instrumen strategis untuk membangun ketahanan sosial bangsa.
Keberhasilan program rumah subsidi ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat pekerja. Dampaknya tidak hanya memberikan hunian layak, tetapi juga menciptakan efek berantai bagi sektor konstruksi, industri bahan bangunan, hingga jasa keuangan. Pekerja yang memiliki rumah sendiri akan lebih tenang, produktif, dan berdaya saing, sementara roda perekonomian terus bergerak melalui meningkatnya permintaan di sektor perumahan. Situasi ini membuktikan bahwa kebijakan sosial-ekonomi yang berpihak pada rakyat mampu memberikan manfaat luas dan berkelanjutan.
Melihat pencapaian tersebut, jelas bahwa pemerintahan Presiden Prabowo konsisten dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Penambahan kuota rumah subsidi hingga 50 ribu unit merupakan bukti nyata keberpihakan negara yang diwujudkan dalam kebijakan konkret, bukan sekadar retorika. Pemerintah berhasil mengintegrasikan peran berbagai pihak, mulai dari kementerian, perbankan, hingga pengembanguntuk bersama-sama mendorong kesejahteraan pekerja. Hal ini menjadi cerminan bahwa negara hadir dengan solusi nyata.
Kebijakan rumah subsidi layak mendapat apresiasi karena dirancang dengan memperhatikan kebutuhan mendasar buruh, sekaligus memberikan dampak luas pada pembangunan ekonomi nasional. Dengan arah pembangunan yang berpihak pada pekerja, pemerintah menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh adalah prioritas utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih kuat. Kehadiran program ini menumbuhkan optimisme bahwa negara mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan, menjaga stabilitas sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, keberhasilan rumah subsidi bagi buruh akan tercatat sebagai salah satu warisan positif pemerintahan saat ini yang berorientasi pada kepentingan rakyat pekerja.
)*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik