Oleh: Elias Sondegau *)
Pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Upaya ini tidak hanya bertujuan menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi strategi penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman sosial budaya yang dimilikinya, Papua menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam agenda pembangunan nasional.
Salah satu langkah nyata yang tengah berjalan adalah kerja sama antara PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua. Kolaborasi ini memperkuat pembiayaan proyek-proyek infrastruktur melalui asuransi kredit konstruksi dengan estimasi nilai pertanggungan mencapai Rp900 miliar per tahun. Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, menilai bahwa jaminan pembiayaan tersebut akan memberi ruang lebih luas bagi kontraktor lokal untuk berpartisipasi dalam proyek strategis. Menurutnya, penyaluran kredit yang aman dan terstruktur akan membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi keluarga di Papua.
Dukungan finansial semacam ini semakin relevan ketika menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua yang mencatat pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 3,91 persen pada triwulan pertama 2025. Pertumbuhan tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan yang dilakukan mulai memberi dampak positif, meskipun masih perlu dipercepat agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Pembangunan infrastruktur yang ditopang pembiayaan terjamin tidak hanya memperkuat pondasi ekonomi, tetapi juga memastikan kesinambungan pembangunan di tengah kondisi geografis dan sosial Papua yang penuh tantangan.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga menyentuh aspek vital kehidupan masyarakat, seperti perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pembangunan rumah untuk masyarakat di Papua Pegunungan menjadi prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo. Ia menilai, keberadaan rumah layak huni tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kementerian PKP menargetkan pembangunan 2.200 unit rumah, yang terdiri dari 2.000 unit untuk masyarakat dan 200 unit bagi para tokoh adat, agama, dan masyarakat. Maruarar juga menekankan bahwa pembangunan ini merupakan bukti nyata kehadiran negara yang berpihak pada rakyat, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan biaya hidup yang mahal.
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan rumah di wilayahnya. Ia menilai, pelibatan kontraktor lokal dalam proyek ini akan semakin menghidupkan perekonomian daerah sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Menurutnya, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua kini semakin nyata diwujudkan melalui pembangunan rumah layak huni, yang manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh warga dan menjadi bukti hadirnya negara di tengah masyarakat.
Pembangunan Papua juga tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan sektor kesehatan. Dalam sebuah dialog interaktif bertajuk Percepatan Pembangunan dan Layanan Kesehatan Papua Barat, anggota Pokja Papua Barat BP3OKP RI, Dr. Felix Duit, menekankan bahwa percepatan pembangunan di wilayah ini merupakan bagian dari mewujudkan keadilan. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terus berkembang sehingga pembangunan tidak boleh berjalan lambat. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait harus semakin diperkuat agar pembangunan berjalan efektif.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Dr. Alwan Rimosan, yang menyoroti pentingnya layanan kesehatan sebagai fondasi pembangunan. Ia mengakui bahwa fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan jangkauan pelayanan masih menghadapi keterbatasan. Karena itu, pihaknya berkomitmen memperkuat puskesmas, meningkatkan ketersediaan tenaga medis, serta memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau daerah terpencil. Menurutnya, pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan, sebab masyarakat yang sehat adalah modal utama pembangunan.
Anggota Pokja Papua Barat lainnya, Muga Romanus, menambahkan bahwa pembangunan dan kesehatan adalah dua sektor yang tidak bisa dipisahkan. Ia menekankan bahwa tanpa kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan akan sulit tercapai. Karena itu, setiap program pembangunan di Papua Barat harus selalu diintegrasikan dengan upaya peningkatan layanan kesehatan, sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan secara nyata dan berkelanjutan.
Rangkaian kebijakan dan program ini memperlihatkan bahwa pembangunan Papua tidak hanya difokuskan pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pemerintah berupaya menghadirkan pembangunan yang holistik, dengan mengutamakan prinsip inklusif, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat setempat. Kehadiran negara di Papua bukan sebatas simbol, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat serta proyek konkret yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan fondasi ekonomi yang mulai tumbuh, dukungan pembiayaan yang terjamin, pembangunan rumah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta peningkatan layanan kesehatan yang menyeluruh, Papua memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu motor pertumbuhan Indonesia bagian timur. Percepatan pembangunan yang dilakukan menunjukkan bahwa agenda pemerintah bukan hanya janji, melainkan sebuah gerakan nyata untuk membawa Papua menuju kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan.
*) Pengamat Kebijakan Publik