JAKARTA – Rencana aksi besar ribuan buruh pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR dan Istana Negara menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak karena jelas akan potensi untuk memunculkan kegaduhan dimana-mana.
Maka dari itu, demi terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk saling mengutamakan stabilitas nasional.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan demi mencapai hal tersebut, yakni dengan menghindari adanya demonstrasi yang jelas sangat berisiko untuk mengganggu ketertiban publik.
Menanggapi adanya demo 28 Agustus 2025, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa lembaganya siap mendengar aspirasi buruh secara resmi tanpa harus menempuh cara yang berpotensi memicu kericuhan.
“Teman-teman yang menyatakan aspirasi tersebut, Insyaallah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini (Gedung DPR),” kata Puan
Puan menjelaskan DPR memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) untuk menampung keluhan publik.
“Di sini ada Badan Aspirasi Masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga mendengar apa saja yang menjadi aspirasi dan kenapa hal itu terjadi,” jelasnya.
Ia menambahkan DPR juga siap membahas persoalan lain yang disampaikan masyarakat.
“Pertanyaan yang belum didengar secara terbuka, itu akan kita bahas bersama,” tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan persatuan dan kerukunan merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera.
Ia mengingatkan seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi isu yang dapat memecah belah.
Menurut Presiden, hanya dengan kebersamaan, Indonesia mampu meraih kemajuan yang merata.
Ia juga menekankan bahwa tantangan bangsa ke depan menuntut solidaritas seluruh pihak, sehingga kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan warga menjadi kunci dalam menjaga ketenangan nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, selaku Juru Bicara Presiden RI, turut mengimbau agar masyarakat menahan diri dari aksi demonstrasi yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas demi kelancaran aktivitas ekonomi dan kehidupan publik.
Menurutnya, stabilitas daerah akan menjamin pembangunan nasional berjalan tanpa hambatan, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan, pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas nasional.
Menghindari aksi provokatif pada 28 Agustus menjadi langkah penting agar persatuan bangsa semakin kokoh dan kondusivitas tetap terjaga demi Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. (*)