August 10, 2025

Jakarta – Menjelang Pemilihan Langsung (Pemila) Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Periode 2025–2028, dr. Dewi Puspitorini mengusung visi menjadikan ILUNI UI sebagai rumah besar yang inklusif bagi seluruh alumni, lintas generasi dan latar belakang. Dengan pendekatan kolaboratif dan semangat keberagaman, dr. Dewi menekankan pentingnya membangun ILUNI UI yang tidak hanya bersifat administratif,…

Jakarta – Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 menjadi momentum penting bagi masa depan organisasi alumni terbesar di Tanah Air ini. Salah satu kandidat yang mendapat perhatian luas adalah dr. Dewi Puspitorini, SpP, MARS. Mengusung visi inklusif, progresif, dan berbasis kolaborasi, Dewi bertekad menjadikan ILUNI UI sebagai kekuatan strategis yang…

Jakarta – Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 dipastikan berlangsung sengit namun penuh harapan akan arah baru yang progresif. Salah satu kandidat kuat, dr. Dewi Puspitorini, SpP, MARS, tampil dengan visi besar menjadikan ILUNI UI sebagai motor penggerak kemajuan nasional melalui penguatan peran alumni lintas generasi dan sektor. Dalam pernyataannya,…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa nasionalisme sebagai semangat kebangsaan yang luhur tidak dapat dan tidak semestinya direpresentasikan melalui simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, termasuk bendera bajak laut seperti yang identik dengan serial fiksi populer One Piece. Penegasan ini menjadi respons atas fenomena maraknya penggunaan atribut bajak laut dalam berbagai aksi publik, termasuk yang mengklaim sebagai…

Jakarta — Pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai bentuk kebijakan afirmatif untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Program ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia. “Presiden memberi arahan agar negara…

Oleh: Salman Alfarizzi )* Presiden Prabowo Subianto meneguhkan komitmennya untuk menindak tegas praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Praboso menyatakan bahwa kekayaan alam tidak boleh dieksploitasi tanpa izin, merugikan negara, dan merusak lingkungan. Selain itu, Presiden menegaskan bahwa masih terdapat penyimpangan dan penyelundupan yang merugikan bangsa dan rakyat. Ini akan kita tindak….

Oleh: Syafa Nabilla Proses reformasi hukum nasional saat ini berada pada tahap krusial dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). RKUHAP menjadi langkah progresif yang digagas oleh pemerintah dan DPR, sejalan dengan prinsip supremasi hukum serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perkembangan hukum yang dinamis dan kompleksitas tindak pidana menuntut inovasi strategis…

Oleh : Alexander Wijayanto*) Pemerintah semakin memperkuat infrastruktur kesehatan nasional melalui percepatan pembangunan rumah sakit di berbagai wilayah. Kebijakan ini bukan sekadar penambahan fasilitas fisik, melainkan bagian dari upaya strategis dalam pemerataan akses kesehatan, peningkatan mutu layanan, dan penguatan daya tahan sistem kesehatan. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh,…

Jakarta,— Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa kebijakan perpajakan terhadap pelaku usaha niaga elektronik (e-commerce) dirancang dengan mempertimbangkan keberlangsungan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skema pajak yang diterapkan dipastikan adil dan tidak membebani pelaku usaha kecil, khususnya yang beromzet di bawah Rp500 juta per tahun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam…

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Melalui Perpres ini, sebanyak 1.100 dokter yang bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah akan menerima tunjangan…