JAYAWIJAYA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan di pelosok Papua melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terukur dan berpihak. Di tengah tantangan geografis dan sosial yang kompleks, kebijakan ini menjadi bukti bahwa kehadiran negara tidak berhenti di wilayah-wilayah yang padat penduduk, tetapi juga menyentuh komunitas adat yang terpencil.
Di Kabupaten Jayawijaya, Dinas Sosial menyalurkan bantuan beras kepada kelompok lansia dari Suku Mee yang tinggal di Wamena. Bantuan ini bukan hanya bentuk pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga penghargaan atas eksistensi kelompok adat yang tersisa. Sekretaris Daerah Tolikara sekaligus Tokoh Muda Suku Mee, Yosua Douw, menilai bantuan tersebut sangat bermakna.
“Bagi masyarakat Mee, bantuan ini bukan sekadar logistik. Ini adalah pengakuan atas keberadaan kami dan bentuk perhatian yang sangat kami hargai,” ujar Yosua Douw.
Program bansos juga menjangkau distrik Wosi, Kurulu, dan Wedangku. Penyaluran dilakukan secara transparan dan partisipatif, memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Jayawijaya, Beni Asso, menyatakan bahwa kebijakan ini dijalankan sesuai arahan pimpinan.
“Setiap langkah penyaluran kami pastikan sesuai instruksi pimpinan agar tidak ada yang tertinggal dari jangkauan bantuan,” tegas Beni Asso.
Keterlibatan aktif masyarakat lokal turut mendukung ketepatan distribusi. Kepala Distrik Kurulu, Natalis Surabut, menggagas diskusi terbuka bersama para tokoh dan kepala kampung sebelum bantuan disalurkan.
“Pendekatan partisipatif ini kami lakukan agar penyaluran tidak hanya tepat administrasi, tetapi juga tepat sasaran dan berlandaskan masukan warga,” tambah Natalis Surabut.
Sementara itu di Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menyalurkan BPNT, PKH, dan bantuan stimulus ekonomi kepada lebih dari 11 ribu penerima manfaat. Plt Sekda Sorong Selatan, Agustinus Wamafma, menegaskan bahwa proses penyaluran berbasis data yang terus diperbarui.
“Kalau ada warga yang dianggap sudah sejahtera berdasarkan indikator pusat, maka otomatis tidak lagi menerima bantuan,” tutup Agustinus Wamafma.
Program bansos yang menjangkau komunitas kecil dan terpencil ini menunjukkan wajah kemanusiaan dari kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan empatik dan inklusif, keadilan sosial tidak lagi menjadi wacana, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.